KUPANG,NTT PEMBARUAN.com – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Robert Simbolon dalam melaksanakan tugasnya kurang lebih dua bulan ke depan akan memprioritaskan tiga tugas utama yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepadanya.
“Pertama, memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di NTT tetap berjalan lancar sambil mempersiapkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih hasil Pilkada 27 Juni 2018 kemarin,” kata Penjabat Gubernur NTT, Robert Simbolon kepada wartawan di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Rabu (18/7/2018).
Kedua, memastikan gagasan politik atau visi-misi dan program strategis dari pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih sudah mulai diselaraskan.”Artinya dilakukan sinkronisasi berbagai program strategis sebelum dieksekusi,” ujarnya.
“Ketiga, selaku penjabat gubernur dan seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan kita memastikan bahwa persiapan sekaligus pengawalan proses stabilitas politik, khususnya pimilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 berlangsung dengan baik. Pendidikan politik terus kita lakukan, agar tercipta pemilu yang aman dan damai,” kata Robert.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan masyarkat NTT untuk membantu pemerintah pusat mempersiapkan situasi yang kondusif menyambut penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang. Apa lagi, kata dia, mulai bulan Agustus 2018 mendatang dimulai tahapan politik, yaitu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
“Masa ini juga kita sebut sebagai masa transisi, dimana di era kepemimpinan Mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur NTT, Beni Litelnoni akan dilanjutkan dengan gubernur yang baru nanti, yakni Viktor Laiskodat dan Yosef Naisoi. Dalam masa transisi ini, kita akan memanfaatkan sebaik mungkin untuk mulai menginstalasi program-program strategis yakni janji –janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Viktor – Joss. Agenda yang paling besar yang kita laksanakan di masa transisi ini adalah melakukan persiapan sekaligus memastikan bahwa janji-janji politik itu terinstalasi dalam dokumen perencanaan penganggaran . Di masa transisi ini, kita membangun fundasi penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Viktor-Joss nanti,” urainya.
Kata Robert, dalam masa transisi ini, seluruh persiapan , penyusunan dan penetapan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi formalisasi dari janji-janji politik gubernur dan wakil gubernur terpilih harus dijalankan.
“Jangan sampai gubernur dan wakil gubernur yang baru sudah dilantik, tetapi RPJMD-nya belum disiapkan,” tukasnya.
Terkait mutasi jabatan di Lingkup Pemprov NTT dalam waktu dekat ini, kata Robert, akan dilihat dulu regulasinya apakah memungkin untuk itu atau tidak. Sedangkan terkait anggaran, pihaknya akan kordinasikan dengan pimpinan SKPD dan DPRD NTT sebagai mitra pemerintah. “Saya tidak merumuskan sendiri nanti, tetapi secara bersama –sama dengan unsur SKPD dan DPRD NTT selaku mitra pemerintah, terutama komisi anggaran,” tuturnya .
Seperti disaksikan wartawan media ini, rombongan Penjabat Gubernur NTT ini dijemput para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) NTT di Bandara El Tari Kupang, Rabu (18/7/2018) pukul 12.30 Wita. Dari bandara, rombongan Penjabat Gubernur NTT termasuk istri dan dua anaknya itu diantar langsung ke Rumjab Gubernur NTT. Pertemuan dengan pimpinan SKPD di Rumjab Gubernur NTT itu diakhiri dengan makan bersama.
Robert yang juga Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini dilantik ,menjadi Penjabat Gubernur NTT oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tanggal 17 Juli 2018 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Robert dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2013-2018 dan pengangkatan Penjabat Gubernur NTT.(ade)
