Waket II DPRD Mabar : PLN Tidak Serius Urus Listrik di Mabar

LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.id — PLN tidak serius urus listrik di Kabupen Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, masih ada sejumlah desa di Kabupaten Ujung Barat Pulau Flores tersebut belum teraliri listrik.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Marselinus Jeramun.

Menurutnya, PLN tidak serius urus listrik di Wilayah Manggarai Barat tersebut kepada media ini di Labuan Bajo, Kamis (3/3/2022).

“PLN tidak serius urus listrik di Manggarai Barat” ujar Marselinus Jeramun menanggapi kondisi yang dialami sejumlah desa di Kecamatan Lembor Selatan, Manggarai Barat yang hingga hari ini belum menikmati penerangan listrik.

Jeramun mengatakan, PLN pusat diminta untuk menempatkan orang yang SDM-nya super premium untuk urus listrik di Kabupaten Manggarai Barat.

“PLN pusat diminta untuk menempatkan orang yang level super premium juga untuk urus listrik di Mabar. Jangan orang yang kualifikasi standar. Harus yang super premium,” kata Ketua DPD PAN Mabar itu.

Pasalnya kata dia, sejumlah desa di Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menikmati penerangan listrik sampai hari ini.

“Bayangkan saja, SMK Negeri 1 Lembor Selatan, Desa Watu Tiri, Desa Surunumbeng, Desa Benteng Tado, Desa Benteng Dewa, Desa Nangabere, Desa Repi, Desa Watu Waja dan Desa Watu Rambung sampai hari ini masih menggunakan lampu pelita untuk penerangan pada malam hari,” kata anggota DPRD dari Dapil 2 tersebut.

Dia minta, supaya kinerja Kepala PLN Manggarai Barat harus dievaluasi karena tidak bisa urus listrik di daerahnya tersebut. Menurutnya, PLN pusat harus menempatkan Kepala PLN Manggarai Barat dengan kualifikasi super premium.

“Evaluasi kinerja Kepala PLN Mabar karena tidak bisa urus listrik. PLN pusat harus tempatkan Kepala PLN dengan kualifikasi super premium di Mabar,” tambahnya.

Padahal Kantor PLN yang ada di Manggarai Barat berdiri di atas tanah Pemda, tetapi kinerjanya untuk melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan listrik tidak cepat ditanggapi dengan baik.

“Pada hal Kantor PLN yang ada di Kabupaten Manggarai Barat berdiri di atas tanah Pemerintah Daerah, tetapi kinerjanya untuk melihat kondisi masyarakat yang merindukan kehadiran listrik di beberapa desa belum juga terjawab.

Hal ini kan tentu bertolak belakang dengan program layanan listrik tanpa padam atau zero down time (ZDT) dari PLN untuk mendukung kemajuan pariwisata Labuan Bajo, sebagai Destinasi Pariwisata Super Perioritas,” jelasnya. (fon)

Bagikan