Angka Stunting di Kabupaten Sikka Menurun

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) memberikan apresiasi kepada duet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting.

Hal ini diungkapkan Gubernur Laiskodat saat memberikan arahan kepada para pimpinan OPD, tenaga kesehatan, camat, lurah  dan kepala desa se- Kabupaten Sikka di Sea Word Resort,  Senin (27/07/2020).

Menurut Gubernur NTT,  kolaborasi kedua pemimpin di Kabupaten Sikka kali ini sangat menjanjikan untuk membawa perubahan bagi masyarakat banyak.

“Birokrat murni dengan jiwa muda yang ada dalam diri bupati dipadu dengan jiwa interpreneur dari seorang wakil bupati sudah menunjukan hasilnya. Angka stunting di kabupaten ini menurun dari sebelumnya 25% menjadi 23%. Tetapi, hasil yang dicapai ini tidak boleh membuat kita lupa diri. Karena target kita semua tentunya angka Stunting harus zero (0%)” ungkap Gubernur melalui siaran pers Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Senin (27/7/2020).

Untuk mencapai angka zero, lanjut Gubernur VBL, tentunya harus ada data yang valid di tingkat desa, karena angka stunting  hampir semua kabupaten berasal dari desa.  “Sebagai gubernur, saya minta bupati  memerintahkan kepala desa agar mendata secara baik ibu hamil di desanya,” kata Gubernur Laiskodat.

Masih menurut orang nomor satu di NTT itu,  agar setiap perempuan yang hamil diberi asupan serta protein yang cukup, sehingga anak yang nanti dilahirkannya tidak menderita stunting. “Sekali lagi saya pastikan bahwa data harus jelas dan tepat,” tandas VBL.

Ke depan, jika gubernur atau bupati menanyakan ke kepala desa, saat ini berapa banyak jumlah ibu hamil di wilayah tersebut, maka kepala desa wajib mengetahuinya.

“Jika yang hamil mampu untuk mengurus kandungannya secara baik dengan asupan gizi yang cukup, maka itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika yang hamil itu ternyata miskin dan tidak mampu untuk mengurus kandungannya dengan asupan gizi yang baik, maka pemerintah wajib untuk memberikan bantuan,” terang Laiskodat.

Oleh karenanya, ke depan pembagian bantuan di tingkat desa, tidak dilakukan di balai desa atau kantor desa, tetapi dilakukan di posyandu.  Hal itu bertujuan agar selain menerima bantuan dari pemerintah, sekalian juga dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Selain masalah stunting, Gubernur VBL  juga menaruh perhatian serius terhadap pertanian, peternakan dan perikanan. Dan’ data tentang semua potensi itu harus jelas, dan dimulai dari desa karena saat ini semua bicara tentang desa, termasuk negara sekalipun bicara tentang desa.

“Ke depan, kita akan desain secara baik dari tingkat desa sampai pusat. Desa mana yang prioritasnya pada pertanian, desa mana yang perlu diterapi perikanannya, dan juga tentang peternakannya,” kata Gubernur VBL.

Untuk sampai ke tahap ini, lanjut dia, sekali lagi dibutuhkan data yang jelas  dan ini semua tentunya dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Harus ada tim kerja yang solid.

“Jika bicara pertanian, data di desa harus jelas. Kepala desanya siapa, lahannya berapa banyak, tenaga kerja yang terlibat berapa orang, sumber air terdekat dari mana, dengan begini maka pemerintah tinggal masuk dengan bantuan, baik berupa bibit maupun alat berat untuk mengolah lahan tersebut. Hal demikian juga diterapkan di bidang peternakan dan juga perikanan,” ungkap Laiskodat.

Sekali lagi data sangat penting. Karena kerja tanpa data berarti kerja tanpa pengetahuan. Dan’ jika kerja tanpa pengetahuan, maka dapat dipastikan bahwa hasilnya pasti tidak berpengetahuan.

Sementara itu, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, mengatakan bahwa dengan visi -misi menuju masyarakat Sikka yang bahagia dengan hak – hak dasarnya terpenuhi, maka dengan jumlah 110.000 KK, dan yang miskin sebanyak 47.000 KK, maka dibutuhkan kerja keras dan kerja serius serta harus optimis bahwa masyarakat Sikka akan bangkit menuju sejahtera.

Menurut Robby, walaupun di tengah pandemi Covid -19 saat ini, Kabupaten Sikka akan tetap action, produktif dan tidak cengeng.

Turut hadir pada kesempatan itu, beberapa pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, beberapa Anggota DPRD Provinsi NTT dan juga Staf Khusus Gubernur NTT. (ade/*)

Bagikan