OELAMASI, NTT PEMBARUAN.id–Desa Silu di Kabupaten Kupang dicanangkan sebagai desa lokus terbentuknya gerakan orangtua asuh peduli stunting.
“Atas nama Pemkab dan masyarakat Kabupaten Kupang, saya ucapkan selamat datang kepada Plt. Sekda, Danrem 161 Wirasakti dan rombongan lainnya di Desa Silu. Desa Silu merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah bayi balita stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Kupang. Dimana, dari 567 anak, 125 anak terkena stunting. Namun, dalam perjalanannya, mengalami penurunan yang signifikan dari 24 % menjadi 19% , dan kami berharap bisa menurun lebih baik lagi. Karena target kami dalam RPJMD pada Tahun 2024 berkisar 9,3 %. Dengan melihat kondisi ini, kita tetapkan Desa Silu sebagai desa lokus dengan terbentuknya gerakan orang tua asuh peduli stunting “, ujar Bupati Kupang, Korinus Masneno pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Advokasi KIE Percepatan Penurunan Stunting oleh Mitra Kerja di Provinsi NTT, yang dilaksanakan di Gedung Ibadah Imanuel Oekeka, Desa Sillu, Minggu (5/3/ 2023).
Di Kabupaten Kupang, kata Korinus, pemerintah telah menerapkan sebuah kebijakan gerakan orangtua asuh bagi anak stunting yang melibatkan semua aparat pemerintah, perbankan maupun TNI/Polri.
“Terimakasih kepada Pemprov NTT yang telah bersedia menetapkan 12 anak stunting agar mendapatkan pendampingan khusus dari orangtua asuh dan menetapkan Desa Silu sebagai desa lokus,” ungkap Masneno.
Kata Masneno, kehadiran orangtua asuh tidak menggeser peran dari para orangtua kandung.
Karena itu, ia minta semua orangtua asuh, agar hadir sebagai keluarga bukan sebagai pahlawan.
“Saya tegaskan berulang-ulang, siapapun boleh datang ke negeri ini untuk menyelesaikan masalah bukan datang untuk menambah persoalan. Dari 27 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kupang, kiranya target 9,3 % dari kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati bisa tercapai,” kata Masneno dengan penuh optimis.
Sementara Plt. Sekda Provinsi NTT, Ny. Johanna E. Lisapaly memberi apresiasi kepada BKKBN NTT karena untuk pertama kalinya kegiatan Rakerda yang tidak lagi dilaksankan di hotel, tapi langsung di lokasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan persoalan sosial dasar kemasyarakatan, termasuk stunting harus benar-benar dilaksanakan di tengah masyarakat.
Ia berharap, hasil Rakerda akan disinergikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 khususnya melalui Misi ke-4 yaitu meningkatkan kualitas SDM.
“Saat ini, Pemprov NTT tengah dihadapkan dua isu penting yang menjadi pekerjaan besar bagi kita semua yaitu upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting. Salah satu program pembangunan yang pro rakyat di provinsi NTT adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga diantaranya yang sekarang dikerjakan oleh BKKBN). Saya memberikan apresiasi kepada jajaran BKKBN Provinsi NTT sampai di lini lapangan yang sudah mampu mengendalikan total kelahiran di NTT, sehingga saat ini sudah berada pada angka TFR sama dengan 2,79 anak per wanita usia subur (BPS, Hasil Long Form SP 2020), angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu pada angka 3,4 anak per wanita usia subur”, urainya.
” Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT, kita berhasil menurunkan sekitar 4,4 % per tahun yaitu sejak Tahun 2018 sebesar 30,1 % menjadi 24,0 persen Tahun 2019, terus menurun menjadi 20,9 % Tahun 2021 dan kini menjadi 17,7 % Agustus Tahun 2022. Ini semua bisa terjadi karena kerja keras semua pihak, baik instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, NGO dan stakeholders lainnya,” terang Lisapally.
“Sesuai target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi NTT pada Tahun 2023 ini, kita harus mampu mencapai angka 12-10 %. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengimbau seluruh jajaran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholders lainnya untuk memperkuat kerja secara konvergen,” imbuhnya.
Konvergensi suatu kata yang mudah diucapkan, namun tidak mudah diimplementasikan. Karena itu, ia menegaskan kepada semua pihak, terutama kepada jajaran BKKBN baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berperan sebagai Sekertaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk melakukan langkah-langkah koordinasi yang dinamis dengan semua sektor, baik yang berperan dalam intervensi spesifik maupun sensitif.
“Mari bekerja sama secara sinergi agar memastikan program bangga kencana dapat terlaksana dengan baik agar bermanfaat bagi masyarakat”, tutup Johanna Lisapaly.
Pada tempat yang sama, Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, Dwi Listywardani merasa bersyukur karena program KB dan stunting mendapat dukungan keras dari jajaran TNI/Polri serta Pemda Kabupaten/Kota. “Kewajiban kita melakukan pengukuran tiap bulan di posyandu menggunakan alat antropometri agar setiap balita tidak terlewatkan dalam pengukuran demi mendeteksi balita tersebut memiliki gangguan pertumbuhan atau tidak agar bisa langsung ditanggulangi. Semoga gerakan orangtua asuh bagi anak stunting ini bisa menjadi contoh di provinsi lainnya,” harap dia.
Sementara itu, Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang,
mengatakan, menjadi orangtua asuh anak stunting merupakan bagian dari tugas angkatan darat yang bersifat komando.
“Ini merupakan suatu tanggung jawab membantu masyarakat yang membutuhkan. Menjadi orangtua asuh hanyalah simbolis saja karena tugasnya sudah saya jalankan. Hanya saran saya, yang diangkat menjadi orangtua asuh harus di chek apa saja yang sudah dilakukan agar bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Apalagi menjadi orangtua asuh di desa yang terpencil. Bukan hanya sekedar memberi bantuan, namun harus memastikan apakah bantuan tersebut sampai pada orang yang tepat,” ingat Buyung.
Dirinya berharap, adanya kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak agar apa yang dicanangkan hari ini bisa menurunkan angka stunting, anak-anak NTT bisa berprestasi dan maju di masa yang akan datang.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan, pengukuhan orangtua peduli stunting dan bantuan untuk 12 anak stunting serta kampanye dan arahan percepatan penurunan stunting oleh Gubernur NTT sebagai Ketua Pengarah TPPS Provinsi NTT, dari berbagai Sektor (BKKBN, Kadis Kesehatan, Kadis Peternakan Provinsi NTT, dan dari Pemkab Kupang.
Turut hadir, Wabup Kupang, Jerry Manafe, Plt. Sekda Kabupaten Kupang, Ny. Novita Foenay, Asisten I Sekda Kabupaten Kupang, Ny. Rima Kasih Sayang Salean, para pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT dan Pemkab Kupang, tokoh adat, tokoh agama, orangtua dan anak stunting.( Prokopim Kab.Kpg/red)
