KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Timor Barat yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Negara Timor Leste memiliki satu rumah adat, satu bahasa dan satu budaya.
Dengan demikian yang berhubungan dengan sengketa perbatasan, seperti yang terjadi di Naktuka dan Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Distrik Oecusi, Timor Leste hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan budaya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Linus Lusi Making saat memberikan materi pada diskusi publik yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang di Aula DPD RI Perwakilan NTT, Kamis (22/11/2018).
Diskusi dengan tema, Optimalisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia – Timor Leste dimoderatori Mantan Ketua PMKRI Cabang Kupang, Agustinus Bedi Roma dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi Making dan Pemimpin Redaksi Harian Umum Pos Kupang, Dion DB Putra.
Kata Linus, secara kultur budaya, Timor Barat yang mencakupi Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang dengan Negara Timor Leste memiliki kesamaan, yakni satu rumah adat, satu budaya dan satu bahasa.
Secara history, awal mulanya Negara Timor Leste merupakan provinsi ke-27 dari NKRI. Karena itu, segala persoalan yang berkaitan dengan tapal batas antara kedua negara, khususnya di Wilayah Timor Barat-Timor Leste hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan budaya.
Linus juga mengatakan, wilayah perbatasan yang merupakan branda terdepan NKRI saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah pusat (Pempus), baik dari sisi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, embung, kesehatan, pendidikan, peternakan, pertanian dan sebagainya.
Sementara Pemimpin Redaksi Harian Umum Pos Kupang, Dion DB Putra dalam kaca mata media melihat, bahwa daerah perbatasan Timor Barat- Timor Leste merupakan wajah terdepan Negara Indonesia.
Dulu, kawasan perbatasan dipandang paling terbelakang dari sisi infrastruktur, termiskin dan tertinggal. Namun, sekarang kawasan perbatasan dijadikan sebagai daerah terdepan yang menunjukkan wajah Indonesia di mata negara lain.
Tetapi, realita yang terjadi di wilayah perbatasan NKRI-Timor Leste, kata Dion, wajah NKRI di perbatasan masih tertinggal jauh, seperti jaringan telekomunikasi belum menjangkaui semua daerah, infrastruktur jalan dan jembatan masih buruk.
Selain itu, terlalu banyak koki, karena hampir 25 kementerian yang mengurus masalah yang sama, ibarat banyak koki mengelola satu menu yang sama, maka jadi ramai rasanya, dan itu tidak enak, kata Dion.
Sebelumnya, Ketua PMKRI Cabang Kupang, Engelbertus Boli Tobin saat membuka diskusi publik tersebut mengatakan, persoalan terkait dengan kawasan perbatasan akhir-akhir ini menjadi krusial di Indonesia, khususnya di NTT yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.
“Sebagai generasi muda bangsa, kita wajib bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebab, kawasan perbatasan adalah sentral dan menjadi cermin dan wajah negara Indonesia,”tandasnya.
Karena itu, ia mengajak semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, swasta, generasi muda dan masyarakat untuk sama-sama mengoptimalisasikan pembangunan kawasan perbatasan. (ade)
