KUPANG, NTT PEMBARUAN.id — Untuk menyukseskan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah melakukan persiapan -persiapan menghadapi musim tanam 2022 dan 2023 sekaligus langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi krisis pangan global yang dihadapi pada Tahun 2023.
Karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT ditugaskan untuk menjaga ketahanan pangan daerah sudah harus mempersiapkan berbagai hal mengkoordinasikan untuk memastikan, bahwa musim hujan tahun ini sebanyak-banyaknya ditanami untuk bisa diproduksi.
“Yang pertama bagi daerah TJPS, seperti kita ketahui bahwa pada Tahun 2022 ini, kita menargetkan 105.000 hektar lahan yang disiapkan untuk ditanam. Yang sudah kita tanami lebih kurang 37.000 hektar. Penanamannya dilakukan pada musim tanam kedua, April – September 2022, dan itu sudah dipanen dan sudah dijual hasilnya oleh offtaker dan petani sudah mendapatkan pendapatannya,” kata Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lecky F. Koli didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Prisila Q. Parera,SE saat jumpa pers di Kantor Gubernur NTT, Selasa (27/9/2022).
“Sisanya, kita akan kerjakan di musim tanam I Tahun 2022/2023 Oktober – Maret . Kita siapkan 88.000 hektar sudah kita ajukan ke bank pelaksana, dan setelah ini mereka sudah seleksi sekitar 40.000 hektar, segera pencairan yang pertama dari TJPS pola kemitraan untuk para petani bisa melakukan penanaman. Kita di NTT, sesuai hasil koordinasi kita dengan BMKG, musim hujan akan jatuh di dasarian III bulan Oktober 2022. Artinya, minggu terakhir bulan Oktober 2022, kita sudah melakukan persiapan-persiapan untuk memprioritaskan lokasi-lokasi yang curah hujannya mendahului yaitu di Flores Bagian Barat,” paparnya.
Karena itu, offtaker yang menyediakan benih-benih jagung, pupuk dan lain sebagainya sedang dalam persiapan untuk penyaluran ke sana. Sedangkan, kabupaten lainnya yang curah hujannya mulai dasarian I November 2022 sampai akhir bulan April 2023.
“Target produksi yang kita harapkan dari penanaman TJPS pada musim tanam I sebanyak 400.000 ton dan itu kita akan gunakan untuk kepentingan dalam provinsi, dan selebihnya kita akan kirim ke luar termasuk ke Surabaya. Dalam jangka pendek, kita akan bekerjasama dengan Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, untuk mensuplai kebutuhan jagung untuk mereka dan mereka akan mensuplai daging ayam, telur ayam, untuk kebutuhan kita di NTT, khususnya kita fokus di Pulau Sumba,”tandas Lecky.
Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia, kata Lecky, Bapak Gubernur NTT sudah menginstruksikan kepadanya untuk fokus kepada 4 komoditas, yakni jagung melalui skema TJPS pola kemitraan kerja sama Bank NTT, offtaker, dan bank-bank simbara lainnya. Kemudian, sorgum kita akan menanam pada tahun ini 3.500 hektar dan tahun depan, 34.000 hektar , tanaman kelor,dan dari aspek perternakan itu ayam KUB. .
“Ini komoditas-komoditas pertanian yang mendapat perintah dari Gubernur NTT, dan sudah kita persiapkan seperti benih jagung TJPS , sorgum dan pupuk sedang proses penyaluran. Benih-benih yang kita siapkan ini datang dari NTT sendiri, seperti dari Kabupaten Flores Timur sudah kita dapat kurang lebih 11 ton dan itu kita distribusikan ke kabupaten-kabupaten lain di NTT,” sebut dia.
Untuk tanaman kelor, pihaknya bekerjasama dengan TNI dan saat ini sedang dipersiapkan 1 juta anakan untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk untuk mereka bisa produksi kemudian hasilnya akan di take over oleh offtaker yang sudah dipersiapkan. Sehingga semua skema dalam penanganan komoditas yang diinstruksikan Bapak Gubernur NTT sudah dalam desaian ekosistem, terutama untuk jaminan pasar, sehingga para petani tetap terus optimisme untuk menanam karena sudah tersedia jaminan pasar dengan harga yang sudah disepakati.
Dengan demikian,lanjut dia, apa yang dikerjakan oleh masyarakat dia akan mampu untuk mendapatkan manfaat pangan dan manfaat ekonomi untuk bisa tetap menjaga kemampuan pendapatan daya beli.
“Oleh karena kita tahu dengan kenaikan BBM itu menciptakan inflasi dan memperlemah daya beli masyarakat. Oleh karena itu, produksi –produksi itu harus kita kerjakan sejak awal kemudian kita distribusikan pada sasaran-sasaran petani di pedesaan, terutama kelompok –kelompok miskin,” tutupnya. (red)
