KUPANG, NTT PEMBARUAN.id -Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo hadir pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Senin (26/5/2025).
Hadir Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Triyantoro, S.E, M.M, CSFA, sejumlah Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari 3 Kabupaten antara lain; Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Rote Ndao bersama para pimpinan perangkat daerah terkait.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Triyantoro,S.E,M.M,CSFA mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan setelah menerima laporan audit dari pemerintah daerah.
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan, berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 kepada empat entitas, yakni Kota Kupang, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Rote Ndao.
Opini ini mencerminkan tata kelola keuangan yang dinilai andal dan transparan, serta mencerminkan kerja keras pemerintah daerah bersama DPRD dalam menyusun laporan keuangan untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
Meski demikian, BPK juga menyampaikan beberapa temuan yang menjadi perhatian, seperti ketidaksesuaian dalam pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan pekerjaan belanja modal yang tidak sesuai prosedur serta pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang belum sesuai dengan ketentuan administrasi.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menanggapi capaian opini WTP yang diraih Pemerintah Kota Kupang menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas sinergi dan dukungan yang telah diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, kerja sama yang terjalin baik tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memahami dan memperbaiki aspek-aspek pengelolaan keuangan yang belum optimal.
“Kita tadi senang, bangga kita dapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ini berarti pengelolaan keuangan kita secara keseluruhan dinilai baik dan tidak ada pelanggaran yang signifikan. Temuan-temuan yang ada masih dalam batas wajar dan sifatnya administratif,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang telah berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, termasuk membentuk satgas khusus untuk pendataan ulang aset daerah, agar seluruh aset dapat dikelola secara optimal.
“Kami sudah tanda tangan komitmen bersama OPD untuk menindaklanjuti seluruh temuan administrasi. Itu juga bagian dari bentuk tanggung jawab kami,” tandasnya.
Wali Kota Kupang, Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, khususnya Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat, yang telah bekerja keras bersama BPK.
“BPK sangat responsif dan komunikatif selama proses pemeriksaan. Mereka bekerja siang malam, dan menilai dengan teliti. Ini bukan hanya soal laporan keuangan yang sesuai aturan, tapi bagaimana pengelolaan keuangan kita berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa opini WTP ini merupakan amanah undang-undang dan harus dijaga melalui peningkatan kinerja dan tata kelola keuangan yang berkelanjutan.
Ia berharap, seluruh perangkat daerah tetap berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas demi pelayanan publik yang lebih baik. (red/*)
