KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi menghimbau kepada masyarakat NTT, khususnya di 9 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pada 9 Desember 2020, untuk menjaga situasi agar tetap aman, tertib dan terkendali serta memilih sesuai hati nurani masing-masing.
“Silahkan pilih sesuai dengan hati nurani, tetapi jangan memaksa orang lain untuk memilih sesuai dengan pilihan anda. Kita boleh berbeda pilihan, tapi kita tetap saudara. Saya menghimbau kepada masyarakat NTT, khsusnya masyarakat yang punya hak pilih di 9 kabupaten, marilah kita pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pilihlah sesuai hati nurani. Tetapi saya mohon supaya hormati pilihan orang lain yang tidak sama dengan kita,”imbuh Wagub Nae Soi, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak secara virtual dengan Mendagri, Tito Karnavian di ruang kerjanya, Selasa (8/12/2020).
Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian tersebut dihadiri Ketua KPU,Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan, Ketua DKPP, Muhammad, Kepala BNPB, Doni Monardo, Perwakilan Kapolri, Perwakilan dari Panglima TNI, Perwakilan Jaksa Agung, Perwakilan Kepala BIN serta diiikuti oleh para Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua KPUD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual.
Wagub Nae Soi mengatakan, Pilkada adalah sebuah pesta demokrasi dan bukan ajang pertentangan atau perselisihan. Sebagai suatu pesta, perlu dijaga keserasian perasaan antara satu sama lain.
“Jagalah kerukunan dan persatuan. Jangan sampai karena Pilkada, kita tercerai berai dan tidak bersatu dalam membangun NTT. Saya menghimbau kepada masyarakat agar baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, tidak boleh ada konvoi, tidak boleh ada iring-iringan maupun pesta yang menimbulkan kerumunan. Tetap menjaga protokol kesehatan,” kata putra kelahiran Ngada ini.
Untuk diketahui 9 Kabupaten di NTT yang melaksanakan Pilkada serentak pada, Rabu, 9 Desember 2020 adalah Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Utara (TTU), Belu dan Malaka.
Sebelumnya, Mendagri, Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, kegiatan Rakor ini bertujuan untuk memantau kesiapan terakhir menuju tahapan puncak dari seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2020.
Mendagri memberikan apresiasi yang tinggi kepada segenap pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan seluruh tahapan Pilkada hingga sampai pada hari puncak, 9 Desember 2020.
“Pilkada serentak 2020 adalah Pilkada pertama yang dilaksanakan di Indonesia di tengah situasi wabah pandemi (virus corona). Dari monitoring dan evaluasi yang selalu dijalankan oleh Kemendagri baik mingguan maupun bulanan, tahapan Pilkada telah berlangsung dengan baik. Hanya ada sekitar 2,2 persen pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dari 13.646 kampanye tatap muka yang dilakukan selama Pilkada kali ini,” jelas Mantan Kapolri tersebut.
Selanjutnya, Mendagri Tito mengungkapkan dari hasil survei SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) yang dilakukan pada tanggal 18 sampai 21 November, sekitar 92 persen masyarakat yang tinggal di 270 Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada, sudah tahu bahwa Pilkada dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dan’ sekitar 83 persen masyarakat siap memberikan suara atau menggunakan hak pilihnya. “Tentu hal ini sangat menggembirakan untuk pelaksanaan Pilkada serentak, Rabu (9/12/2020). Yang harus menjadi perhatian semua pihak, ada sekitar 100,3 juta masyarakat. Kalau semuanya hadir, yang akan menggunakan hak suaranya pada 9 Desember 2020. Karena itu perlu diatur dengan baik agar tidak terjadi kerumunan massa pada saat pencoblosan. Semua protokol kesehatan harus diperhatikan dengan baik. Perlu diatur secara saksama waktu pencoblosannya. Tidak boleh ada pengerahan massa sebelum dan sesudah pencoblosan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar seluruh tahapan sampai dengan penetapan pasangan terpilih dapat berjalan dengan aman dan lancar,”urainya.
Terkait hak pilih dari para penderita penyakit menular termasuk penderita Covid-19, Tito memberikan kebebasan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.
“Jika yang bersangkutan tidak mau menggunakan hak pilihnya, maka tidak boleh dipaksakan. Namun, jika yang bersangkutan ingin menggunakan hak pilihnya, harus dipastikan semua protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik dan aman,” pungkas Tito Karnavian. (ade/*)
