SALAH satu syarat sekolah bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) harus memiliki fasilitas dasar antara lain, komputer, jaringan internet, reserver, listrik, dan laboratorium komputer.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pendidikan NTT menginstruksikan semua SMA/SMK, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta di NTT mulai tahun 2019 mendatang wajib melaksanakan UNBK.
Tetapi sayangnya, program itu tidak didukung dengan fasilitas yang memadai di semua sekolah, terutama di jenjang pendidikan SMA. Ambil contoh, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Amarasi Selatan (Amansel) yang berada di Wilayah Desa Nekmese, Kecamatan Amansel, Kabupaten Kupang sejak berdiri tahun 2011 hingga hari ini tidak memiliki fasilitas komputer.
Untuk mengetik urusan administrasi sekolah saja, terpaksa harus menggunakan labtop milik pribadi kepala sekolah atau guru-guru yang mampu membeli labtop. Tetapi, sampai kapan kondisi seperti itu bisa bertahan. Sementara di lain pihak menuntut sekolah untuk wajib mengikuti UNBK. Akibat ketiadaan komputer itu, sudah 4 angkatan alumni dari sekolah itu masih mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) atau ujian secara manual.
Kekurangan sejumlah sarana prasarana (Sarpen) itu diakui Kepala SMAN 2 Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Frits Y.C. Taopan,S.Pd kepada media ini di sekolah tersebut, Sabtu (6/10/2018).
“Kami sangat kekurangan sarana dan prasarana, baik komputer, laboratorium komputer, server, kantor kepala sekolah dan kekurangan tenaga guru negeri ,” sebut Taopan.
Terkait ketiadaan komputer itu, ia sudah mengusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi NTT tahun ini untuk membantu 20 unit komputer, tetapi jawabannya masih diupayakan.
Ia berharap, usulan tersebut menjadi perhatian prioritas Pemprov NTT, dalam hal ini Dinas Pendidikan NTT, sehingga pada tahun ajaran berikut sekolahnya bisa melaksanakan UNBK atau setara dengan sekolah lainnya di kota.
Ia menyebutkan, saat ini, ada 37 siswa kelas XII yang siap mengikuti ujian nasional tahun 2019 mendatang. Jumlah itu, tersebar di dua jurusan, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 20 orang dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 17 orang. “Kalau komputernya ada, maka kami siap mengikuti UNBK tahun ajaran 2018/2019 nanti,” kata Taopan.
Ruang guru –guru dan kepala sekolah saja, kata Taopan, untuk sementara masih menggunakan ruang kelas siswa. “Dari 6 rombongan belajar (Rombel) yang ada, satu ruangannya kami pakai untuk kantor kepala sekolah dan ruangan guru-guru,” tandasnya.
Sekolah ini juga mengalami kekurangan guru negeri. Saat ini, guru negeri hanya tiga orang termasuk kepala sekolah. Untuk mengatasi kekurangan itu, terpaksa sekolah merekrut guru honor sebanyak 18 orang yang dibiayai sebesar 15 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dana komite sekolah yang sudah disepakati dalam musyawarah bersama dengan orangtua siswa sebesar Rp 35.000 per siswa per bulan.
Karena keterbatasan biaya honorer para guru itu, Taopan meminta perhatian Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan NTT untuk mengangkat sebagian guru honornya menjadi tenaga kontrak provinsi yang dibiayai dari sumber dana APBD I NTT.
Selain itu, ia minta, kalau bisa guru negerinya ditambah lagi, sehingga bendaharanya bisa berjalan. Sebab, salah satu syarat menjadi bendahara adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang mahir komputer, bukan guru honorer, ujarnya.
Untuk mendapat honor dari dana BOS, pihaknya sudah mengusulkan 11 orang ke Dinas Pendidikan NTT, tetapi yang mengantongi Surat Keputusan (SK) hanya 9 orang guru, sedangkan 2 Tata Usaha (TU) lainnya dibayar dari dana komite sekolah setempat. Mengapa demikian, lanjut dia, karena dana BOS itu hanya dikhususkan untuk guru –guru saja.
Sekolah itu juga tidak memiliki bak air, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) setiap hari harus membeli air dari masyarakat dengan menggunakan jerigen.
Sekolah yang berada di atas bukit jauh dari pemukiman warga itu juga rawan terjadi pencurian karena belum memiliki pagar keliling dan tidak ada penjaga sekolah. Karena itu, bisa menjadi perhatian pemerintah untuk membangun rumah dinas kepala sekolah dan penjaga sekolah, sehingga selalu stand bay di sekolah tersebut. Untuk datang ke sekolah itu setiap hari saja, kepala sekolah harus menempuh jarak dari rumah pribadinya kurang lebih 6 kilo meter.
Gusur Bukit
SMAN 2 Amansel memiliki lahan seluas 1.700 meter persegi. Topografi tanahnya berbukit, sehingga setiap kali membangun Ruang Kelas Baru (RKB) harus mengeluarkan biaya penggusuran dengan harga sebesar Rp 8 juta per hari.
Dari lahan yang ada itu, sebagian sudah dibangun RKB dan perpustakaan sekolah. Tetapi, sebagian masih dalam kondisi berbukit. Lahan yang masih berbukit itu direncanakan untuk dibangunkan laboratorium komputer, kantor guru dan ruang kerja kepala sekolah.
Untuk penggusuran bukit saja, menurut Taopan, memakan waktu 6 hari dengan biaya sebesar Rp 8 juta per hari. Jadi, kalau dikali 6 hari, maka total biaya yang dikeluarkan lebih kurang sebesar Rp 50 juta. Biasanya, lanjut dia, ketika bangunan fisiknya mulai dikerjakan, maka dengan sendirinya ada biaya penggusuran.
Seperti diketahui, kehadiran SMAN 2 Amansel benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, khususnya dalam menyekolahkan anak-anaknya. Sekolah itu menampung tamatan dari dua SMP pendukung di sekitar itu, yakni SMP Kristen dan SMP Satu Atap (Satap). Masyarakat tidak jauh-jauh lagi ke kota mencari sekolah untuk melanjutkan pendidkan anak-anaknya ke jenjang SMA, tetapi sekarang keluar dari rumah langsung sekolah. (ade)
