LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.id–Empat desa wisata di Manggarai Barat Ikut Bimtek pembentukan desa wisata ramah anak bebas eksploitasi dan kekerasan di Labuan Bajo.
Desa yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain Desa Loha, Desa Gorontalo, Desa Batu Cermin dan Desa Liang Ndara.
Kegitan itu melibatkan 17 orang dari masing-masing desa atau kelurahan terdiri dari 2 orang aparat pemerintah desa (kepala desa dan bendahara), 1 orang perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 4 orang perwakilan anak, 1 orang perwakilan tokoh masyarakat, 1 orang perwakilan tokoh adat, 2 orang perwakilan pelaku bisnis wisata, 2 orang perwakilan Pokdarwis, 2 orang perwakilan Karang Taruna, 1 orang perwakilan kelompok perempuan (PKK), 1 orang perwakilan Babinkamtibmas, dan 1 orang perwakilan Babinsa.
Kegiatan tersebut sejalan dengan misi untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak, Kementerian PPPA telah menyusun Panduan Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Wisata Bebas Eksploitasi pada Tahun 2020 dan mulai dilaksanakan pendampingannya sejak Tahun 2021 lalu.
Tahun 2022 ini, pendampingan akan dimulai dengan Bimbingan Teknis Pembentukan Desa/Kelurahan Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi dan Kekerasan di Kabupaten Manggarai Barat sebagai forum pengenalan dan pembekalan tata kelola desa/kelurahan wisata ramah anak bebas eksploitasi dan kekerasan guna memastikan anak-anak yang berada di wilayah desa/kelurahan dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang mungkin terjadi di sekitarnya, serta menciptakan kawasan wisata yang aman dan layak untuk anak.
“Kegiatan hari ini dalam rangka mendukung kebijakan atau komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mewujudkan Manggarai Barat menuju kabupaten layak anak, mencoba memepersiapkan kabupaten ini melaksanakan kebijakan di tingkat hulu atau di tingkat desa,” ujar Ciput Eka Purwanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan, kepada NTT Pembaruan, usai pembukaan kegiatan yang berlangsung di Hotel Perundi Labuan Bajo, Kamis (16/6/2022).
Dalam kegiatan selama dua hari tersebut yakni (16 -17 Juni 2022) itu, Ia mengatakan, memilih dengan tematik Desa Wisata, karena di Kabupaten Manggarai Barat khususnya di Labuan Bajo saat ini sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas Nasioanl untuk wisata. Kata dia, empat desa tersebut sebagai paled dilatih untuk menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak tematik wisata bebas eksploitasi.
“Terus kenapa kami pilih dengan tematik Desa Wisata, ini karena Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo ini sebagai salah satu dari 10 destiansi prioritas Nasional untuk wisata. Kami punya mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), jadi kami pilih mencoba 4 desa mereka dilatih untuk menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak tematik wisata bebas eksploitasi,” katanya.
“Nah bebas eksploitasi itu seperti apa, itu adalah anak-anak yang ada di desa-desa wisata ini mereka tidak akan diekploitasi secara ekonomi oleh keluarganya untuk bekerja. Mereka akan dibayar oleh orangtuanya dan itu UU tenaga kerja sudah betul-betul membatasi anak di bawah usia 12 tahun sama sekali tidak boleh membantu orangtuanya yang punya usaha untuk bekerja tapi anak usia 13-15 tahun itu boleh membantu orangtuanya dalam usahanya dengan syarat hal yang dikerjakannya itu tidak berbahaya kemudian anak masih tetap sekolah, anak punya waktu untuk bermain, anak punya waktu untuk istirahat yang cukup, karena anak yang bekerja melebihi aturan yaitu usia maupun jam kerja mereka tumbuh kembangnya bisa terganggu,” jelasnya.
Tak hanya itu kata Purwanti, dalam pelatihan seperti itu pihaknya juga ingin mencegah eksploitasi seksual pada anak-anak di desa wisata yang banyak datangnya wisatawan internasional maupun dalam negeri.
“Kemudian kami ingin mencegah ekploitasi seksual pada anak-anak di desa wisata ini. Karena kita tau sendiri sebagai destinasi wisata internasional yang datang banyak wisatawan mancanegara maupun dalam negeri wajib untuk kita melindungi anak-anak kita khususnya di Labuan Bajoi Empat Desa ini agar mereka terhindar dari resiko itu. Bapak ibu dan semua relawan dari empat desa ini termasuk ada Babinsa dan Babinkamtibmas sebagian dari penegak hukum ini semua dilatih untuk paham hak-hak anak, kemudian paham bagaimana mengembangkan sistim perlindungan anak di desa masing-masing” ungkapnya
Salah satu sisi bagian dari perlindungan anak itu, Pemerintah dijelaskan Purwanti, bahwa Desa harus memfasilitasi adanya forum untuk anak. Mereka bisa menyuarakan untuk pendapatnya baik itu terkait harapan-harapan anak dan juga terkait hak-hak anak didesa.
“Anak-anak di desa nanti dengan keberadaan forum ini, mereka juga akan mampu untuk bisa memberikan umpan balik kepada pemerintah desa dan masyarakat, apa yang kurang kemudian apa yang membahayakan mereka termasuk saya sampaikan tadi, jalur aman kesekolah itu termasuk bagaimana mereka bisa dipastikan tidak akan menjadi korban kekerasan apalagi kalau nanti. Apalagi aktifitas untuk desa wisata, anak anak ini sebetulnya bisa dilibatkan arau partisipasinya itu misalnya dalam kreatifitas seni. Nah, anak-anak selain beraktivitas untuk meransang, menstimulasi kreativitas dia juga melestarikan budaya. Jadi, ada keuntungannya bagi desa ada keuntungan buat anak” jelasnya
Untuk saat ini ia menambahkan, hanya empat desa dulu yang mengikuti bimbingan tersebut yang nantinya tugas pemda melalui kepala dinas agar melaporkan kepada Bupati kalau pelatihan itu adalah bagian dari kerangka Kabupaten Layak Anak untuk desa-desa wisata.
“Dan nanti ini tugas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) melaporkan kepada Bupati, kalau ini adalah bagian dari kerangka Kabupaten layak anak untuk desa-desa wisata. Kalau ini nanti setelah dimonitor berjalan dengan baik dan bermanfaatn dan nanti tentunya akan bekerjasama dengan dinas terkait untuk melatih desa-desa yang lain, nanti itu tugas dari kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) mensosialisasikan ke desa yang lain,”imbuhnya.
“Forum anak itu satu hal dimana pemerintah desa tau dan paham apa sebetulnya keinginan anak-anak dan juga jadi tau anak-anak heppy engga dengan apa yang dilakukan oleh orang dewasa dan setelah itu orang-orang dewasa tentunya memisahkan pemetaan resiko-resiko kerentanan anak di desa kemudian memetakan apa yang dilakukan untuk menghilangkan resiko-resiko itu. Jadi bukan meminimalisir ya, kita hilangkan resiko itu” jelasnya.
Ia berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat setelah pelatihan para relawan yang hadir dari empat desa tersebut didorong untuk memetakan berbagai kebutuhan untuk menghilangkan resiko agar anak tidak tereksploitasi secara ekonomi maupun seksual.
“Harapan kami ke Pemerintah Daerah adalah setelah pelatihan ini para relawan yang ada di empat desa ini kami dorong untuk memetakan berbagai kebutuhan untuk menghilangkan semua resiko tadi agar anak tidak tereksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Nah, itu harus kerangka berpikirnya adalah konprehensif. Jadi melihat dari akarnya bagaimana di kekuarga. Jadi saat mengintervensi anak, kerentanan seorang anak kita engga bisa hanya menyelesaikan pada satu anak saja kita harus potret keluarga dan kondisinya seperti apa,” harapnya. (fon)
