WAIKABUBAK, NTT PEMBARUAN.id-Gubernur NusaTenggaraTimur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Sumba Barat (Sumbar), Jumat, 28 Februari 2020 meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu untuk bekerja lebih terencana dan terfokus.
Di Sumbar, Gubernur VBL melakukan rapat kerja (Raker) bersama bupati, para camat, para kepala desa/lurah, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan se-Kabupaten Sumba Barat dipusatkan di Desa Malata, Kecamatan Tana Righu, Jumat (28/2/2020).
Dalam sambutannya, Gubernur VBL kembali menyinggung tentang isu-isu utama yang masih menjadi kendala pembangunan di Nusa Tenggara Timur, yakni stunting dan kemiskinan serta pendidikan yang rendah.
“Hal ini terjadi karena kita di NTT selama ini selalu bekerja tidak sistematis. Kebanyakan bekerja, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya yang dikerjakan. Kita tidak fokus dan tidak terencana dalam bekerja,” tandas Mantan Anggota DPR RI dari Partai NasDem ini.
Ia menyarankan kepada bupati bersama jajarannya untuk melakukan perencanaan yang baik dalam menyikapi kebutuhan dasar di dalam masyarakat. Karena itu, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumba Barat saling berkolaborasi dan menganggarkan dana, sehingga masyarakat bisa mandiri dalam hasil-hasil pertaniannya, seperti bawang, cabe, dan telur jika ingin keluar dari kondisi sulit.
Gubernur Laiskodat juga menyinggung status Desa Malata sebagai desa digital pertama. VBL berharap, Bupati Sumba Barat beserta seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Malata dan sekitarnya dapat mengetahui informasi baru dari dunia luar, sehingga bisa keluar dari ketertinggalan.
“Ini menjadi momentum yang baik bagi Kabupaten Sumba Barat agar kemiskinan bisa kita tekan dengan upaya-upaya yang lebih terfokus.” ungkap VBL.
Gubernur Laiskodat mengajak semua elemen di Kabupaten Sumba Barat untuk lebih serius dalam gerakan besar mengurangi angka stunting jika tidak ingin menuai generasi-generasi stunting yang baru.
Gubenur Laiskodat berharap, agar semua bantuan-bantuan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) bisa tepat sasaran pada keluarga -keluarga yang tidak mampu ,sehingga penanganan stunting masyarakat miskin lebih efektif dan efisien yang dilakukan dengan layanan one stop service. “Saya ingin bupati dibantu jajaranya bisa memiliki data ibu hamil yang lengkap, khususnya ibu hamil yang tergolong tidak mampu atau miskin. Dari data itulah kita sebagai pemerintah daerah bisa intervensi sehingga kita bisa mencegah anak yang akan lahir dengan kondisi stunting. Para kepala desa dan petugas medis di desa harus menjaga hal ini dengan serius. Saya ingin seluruh kepala desa dan tokoh agama melakukan rapat bersama untuk pengendalian angka kelahiran pada keluarga miskin” pinta Gubernur Laiskodat.
Ikut hadir bersama rombongan Gubernur VBL, staf khusus Dr. Imanuel Blegur, Dr. David B. W. Pandie, MS, sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, unsur Forkompinda Kabupaten Sumba Barat, dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat beserta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. (ade)
