KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam komunikasi pemerintahan dan penyampaian informasi publik. Melalui setiap tugas, pelayanan, dan interaksi dengan masyarakat, ASN menjadi bagian dari wajah pemerintah yang dituntut mampu menyampaikan kebijakan dan program secara jelas, akurat, terbuka, dan mudah dipahami publik serta menjaga citra positif pemerintah.
Beranjak dari hal tersebut, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT bekerja sama dengan pihak SKALA serta Kompas Institute menggelar Workshop Fasilitasi Teknis Kepemimpinan Provinsi dan Komunikasi Kebijakan Untuk Program-Program Prioritas serta Layanan Dasar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari (23 – 25 September 2026) bertempat di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dalam komunikasi pemerintahan, keterampilan jurnalistik, pengelolaan informasi publik, dan media digital.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Frans Sales Sodo, menegaskan urgensi adaptasi aparatur pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu merumuskan kebijakan, melainkan juga mengomunikasikan program-program prioritas dan layanan dasar secara transparan sekaligus mengelola umpan balik masyarakat secara efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama Biro Administrasi Pimpinan dan SKALA dalam pelaksanaan kegiatan workshop fasilitasi teknis kepemimpinan provinsi dan komunikasi kebijakan untuk program-program prioritas serta pelayanan dasar tersebut.
“Kita ingin agar program dan kegiatan pemerintah provinsi bisa dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat serta juga bisa mendapatkan feedback dari masyarakat secara efektif,” kata Frans.
Ia mengatakan, pengelolaan komunikasi kebijakan menuntut keahlian teknis khusus serta komitmen aparatur dalam mengolah data mentah menjadi narasi publik. “Keterampilan ini krusial untuk mencegah disinformasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkap beliau.
Sekda juga mengungkapkan, saat ini Pemprov NTT juga menggandeng SKALA untuk pengembangan aplikasi dashboard monitoring tata kelola Pemerintah Provinsi NTT, dan aplikasi ini juga terhubung secara real time dengan setiap perangkat daerah.
“Melalui aplikasi ini, Gubernur dapat melaksanakan pemantauan secara real-time terhadap kinerja perangkat daerah, terutama terkait dengan kinerja manajemennya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai kepada evaluasi dan monitoring,” papar Sekda Frans.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Riya Farwati, mengutarakan pentingnya pendekatan komunikasi berorientasi audiens _(audience first)_ atau masyarakat agar mudah dipahami dan diterima publik luas.
“Pilihan media, gaya bahasa, dan sudut pandang narasi ataupun video/foto harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sasaran. Penggunaan istilah birokrasi yang rumit perlu disederhanakan agar mudah dipahami publik,” ungkap Riya.
Ia juga mengingatkan ASN agar tidak kehilangan daya berpikir kritis ditengah kehadiran kecerdasan buatan yang memudahkan. “Harus menggunakan daya kritis serta rasa kemanusiaan di tengah perkembangan serta pemanfaatan kecerdasan buatan _(artificial intelligence/AI)_. ASN harus bisa tetap memahami substansi kebijakan secara mendalam, serta menjaga etika komunikasi dan kepastian data. Keterampilan praktis seperti penyusunan penulisan press release, fotografi, videografi, desain grafis, hingga strategi distribusi konten di media sosial harus terus diasah demi mewujudkan tata kelola birokrasi NTT yang maju, inklusif, dan melayani,” jelasnya.
Director of Knowledge Management dan Partnership SKALA, Mr. Vipul Khosla mengatakan bahwa komunikasi pemerintah harus melampaui penyampaian pesan satu arah _(top-down)_ dengan membangun dialog dua arah yang responsif serta mengedepankan pelayanan publik. “Komunikasi yang efektif harus jujur, tepat waktu, transparan, dan berpusat pada audiens, memastikan masyarakat ditempatkan di pusat distribusi informasi publik,” kata Mr. Vipul.
Vipul menegaskan, workshop tersebut sebagai bentuk dukungan kelembagaan SKALA kepada Pemerintah Provinsi NTT agar semakin menguatkan peran ASN dalam membangun dan mengelola narasi-narasi dari setiap program pembangunan di NTT agar masyarakat juga secara berkelanjutan dilibatkan sebagai bagian dalam proses pelaksanaan program-program pembangunan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore dalam laporan panitia menyampaikan pelaksanaan workshop ini didorong oleh urgensi birokrasi modern dalam menghadapi era transformasi informasi digital serta pemanfaatan media sosial yang menuntut interaksi aktif, transparan, dan terpercaya guna membangun citra positif institusi pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, peserta kegiatan sebanyak 40 ASN, terdiri dari 35 ASN pada Biro Administrasi Pimpinan dan 5 ASN dari perangkat daerah, masing-masing 1 peserta yaitu dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Keikutsertaan peserta dari berbagai unit kerja dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya komunikasi pemerintahan, pelayanan keprotokolan, serta pengelolaan informasi.
“Ini juga maksudnya sejalan dengan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, berkaitan dengan setiap perangkat daerah dalam setiap minggu diwajibkan untuk mempublikasi kegiatan rutin dan kegiatan yang berhubungan dengan program prioritas, baik itu dalam bentuk siaran pers maupun menampilkan foto dan video kegiatan,” kata Abrianto.
Pada hari pertama Workshop tersebut, para peserta juga dibekali kemampuan penulisan jurnalistik oleh dua wartawan kompas yaitu Budi Suwarna dan Frans Pati Herin.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mempelajari hubungan pemerintah, jurnalis/media, dan publik, serta panduan praktis penulisan berita atau siaran pers.
Budi Suwarna, dalam materinya menekankan pentingnya data dalam setiap informasi yang disampaikan pemerintah. “Siaran pers yang memuat pernyataan kebijakan akan menjadi lebih kuat apabila dilengkapi data terkini, angka yang dapat diverifikasi, serta informasi pendukung yang relevan,” kata Budi.
Selain itu narasumber lainnya, Frans Pati Herin, menitikberatkan pada transformasi cara berpikir aparatur pemerintah agar dapat beralih dari format rilis formal birokratis yang kaku menuju karya jurnalistik yang substansial, tajam, dan memikat perhatian publik maupun media massa.
Selain membahas hal tersebut, Frans juga mengajak para peserta untuk melaksanakan praktik simulasi penulisan siaran pers.
Untuk diketahui, Kegiatan ini juga didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Australia–Indonesia yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Dalam kegiatan ini, SKALA mendukung penguatan komunikasi publik mengenai kebijakan, program, dan capaian pembangunan, termasuk upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar bagi kelompok rentan serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Capaian di bidang penguatan data dan analisis, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga menjadi bagian dari topik yang dipelajari dan dikembangkan oleh peserta menjadi materi tulisan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami konteks, kebijakan, dan capaian pembangunan di NTT serta mampu mengomunikasikannya melalui tulisan yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.(red/*)
