OELAMASI, NTT PEMBARUAN.id –Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe saat membuka Rakor penyelenggaraan penanggulangan bencana antar OPD dan mitra terkait tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2022 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang di Oelamasi, Jumat (22/4/2022).
Wabup Jerry Manafe di dampingi Forkopimda Kabupaten Kupang menekankan pada instansi terkait salah satunya BPBD agar memperhatikan beberapa pada bencana yang terjadi di NTT salah satunya Badai Seroja dan Covid-19.
Beliau mengatakan, bahwa Badai Seroja ini baru pertama kali terjadi dan sudah memakan korban jiwa yang cukup banyak di Kabupaten Kupang dan sudah ada kesadaran masyarakat untuk terus berhati-hati dalam menghadapi bencana.
Besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kiranya dapat digunakan secara tepat sasaran. Tidak hanya itu, Manafe menekankan bahwa harus ada transparansi dalam penyaluran dana seroja maupun dana Covid -19 agar tidak ada persoalan ke depannya.
Wabup Jerry berharap pihak LSM, Forkopimda dan dinas terkait bisa berkolaborasi memberikan masukan yang baik dalam menangani persoalan ini termasuk dalam hal penyaluran dana seroja.
Manafe melanjutkan, agar tim yang sudah terbentuk pada waktu lalu, kiranya melibatkan camat dan kepala desa yang desanya berdampak seroja cukup serius.
“Meskipun ada keterlambatan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat, namun kita harus segera mengiventarisir dan mensosialisasikan dengan baik dana tersebut agar tidak terjadi masalah, karena sebelum pembagian saja, sudah ada desa yang mau menolak dana seroja. Saya harap, kita harus cepat tanggap dan menurunkan tim ke desa- desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” cetusnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa dukungan dari berbagai pihak seperti tokoh agama yang membantu mensosialisasikan serta mengantisipasi masalah, juga bantuan dari Forkopimda untuk terus mengawal dana seroja dan dana Covid-19 agar tidak disalahgunakan dalam mengimplementasikan dana tersebut karena ini merupakan dana kemanusiaan yang harus sampai pada sasarannya.
Tidak hanya itu, Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi, Ridwan Ansar melanjutkan, terkait dana seroja yang sudah diturunkan oleh Pemerintah Pusat kiranya bisa diverifikasi secara baik agar tidak menjadi masalah kedepannya.
“Jika ada persoalan dilapangan kiranya disampaikan ke Forkopimda untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat demi membangun Kabupaten Kupang tercinta,” tandas Wabup Manafe
Sementara itu, Kapolres Kupang, FX Irwan Arianto dalam paparannya mengatakan, terkait bencana di Indonesia khususnya Kabupaten Kupang yang selalu menjadi langganan bencana, salah satunya bencana Covid – 19. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kupang masih menjadi peringkat pertama dari belakang. “Melalui Rakor ini, saya harapkan agar kita bisa mengupayakan dan mengambil langkah tepat dalam mengetahui kendala teknis dan taktis dilapangan,” tukasnya.
Kapolres Kupang juga mengatakan, TNI/Polri siap membantu pemerintah untuk akselerasi pencegahan penanganan dan sebagainya.
Dia berharap, agar semua Satgas terkait punya visi dan misi yang sama demi kemanusiaan.
“Kami siap mendampingi dan membantu mulai dari proses perencanaan sampai ke penyaluran dana demi mewujudkan Kabupaten Kupang yang lebih baik,” pungkasnya.
Tidak hanya itu, pada kesempatan ini juga Dandim 1604/Kpg Letkol Inf. Muhammad Iqbal Lubis berharap dengan Rakor ini, kehadiran dan kerja sama semua pihak terkait mampu menyelesaikan masalah bukan menambah masalah baru dalam penyaluran dana seroja di wilayah Kabupaten Kupang.
“Saya harap tidak ada permasalahan dalam penyaluran dana seroja seperti yang sudah dibicarakan waktu lalu. Harus ada kekompakan dan kerja sama yang baik demi mengantisipasi hal tersebut terjadi,” tukasnya.
Selaku bagian dari Forkopimda dan warga Kabupaten Kupang, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Erianto Siagian menyarankan perlu adanya peta resiko agar bisa mengetahui resiko apa yang mungkin terjadi dan bisa mengantisipasi bencana selanjutnya baik kebakaran, gempa bumi dan sebagainya.
Perlu ada kerja sama berbagai pihak melalui sosialisasi dan publikasi.
Siagian berharap, terkait dengan dana bencana yang akan disalurkan kiranya dilakukan secara transparan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari demi Kabupaten Kupang yang lebih baik.(Prokopim Kab.Kpg/red)
