LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.id– Kehadiran proyek KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Sentra Kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi NTT yang telah dikerjakan pemerintah pusat masih menuai pertanyaan dari kalangan masyarakat.
Kali ini Pertanyaan tersebut datang dari Sekretaris Jenderal Pergerakan Kedaulatan Rakyat (Sekjen PKR), Yos Nggarang. Ia mempertanyakan proyek KSPN tersebut lantaran hingga kini belum juga dibuka karena tidak ada instalasi pengolahan air limbah (ipal) di pembangunan tersebut.
Menurutnya, proyek yang dibangun oleh pemerintah pusat itu harus memberi contoh untuk proyek level APBD, bahwa sebuah pembangunan itu harus mempertimbangkan lingkungan seperti pengadaan instalasi Pengolahan Air Limba (Ipal).
“Itukan Proyek KSPN Kawasan Strategis Nasional. Kita ini perlu bertanya yang strategis itu apa memang sebenarnya? Apakah proyek seperti ini?. Lalu kalau strategis seperti apakah?, tidak mempertimbangkan aspek lingkungannya. Mestinya proyek yang dibangun oleh pemerintah itu harus memberi contoh untuk proyek level APBD, bahwa sebuah pembangunan itu harus mempertimbangkan lingkungan instalasi Pengolahan air limbah (Ipal)” ujar Yos Nggarang, kepada NTT Pembaruan, belum lama ini, di Labuan Bajo.
Yos Nggarang mengatakan, konteks sentra kuliner kampung ujung mestinya waktu perencanaan sudah selesai semua disertakan dengan ipalnya. Kata dia, akhirnya banyak waktu yang terbuang, begitu selesai pembangunan tidak langsung beroperasi.
“Nah apalagi konteks kuliner kampung ujung. Itu mestinyakan waktu perencanaan dan apa semuanya itu udah selesai semua disertakan dengan Ipalnya, ini ipalnya ngga ada. Akhirnya apa, banyak waktu yang terbuang, begitu selesai pembangunan kampung ujung itu tidak langsung beroprasi. Kenapa? Karena pemda juga berpikir donk konsekuensi dari namannya pariwisata berkelanjutan atau industri pariwisata Labuan Bajo, yang memang harus memperhatikan aspek lingkungannya itu,” katanya.
Pria yang akrab disapa Yos Nggarang ini menjelaskan, pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementrian PUPR, bahwa pembangunan di daerah pariwisata jangan lompat serta jangan abaikan aspek lingkungannya, pembangunan tersebut harus memberi contoh agar APBD Kabupaten Maupun Provinsi sudah ada tolak ukur.
Ia menyayangkan terkait pembangunan wisata sentra kuliner kampung ujung tersebut yang kondisinya sudah jadi, lagi-lagi tidak beroperasi.
“Jadi, pemerintah pusat Kementrian PU atau Kementrian apa itu mestinya dalam pembangunan didaerah pariwisata itu jangan lompat gitu, jangan mengabaikan aspek lingkungannya dia harus memberi contoh supaya APBD Kabupaten atau Provinsi sudah ada tolak ukurnya.
Oh ia seperti pemerintah pusat ia bangun sesuatu atau dia rancang sesuatu dia sertakan dengan Ipalnya, nah ini tidak ada sehingga sangat disayangkan begitu sudah jadi tapi lagi-lagi tidak bisa beroperasi karena tidak ada ipalnya. Apalagi pinggir lautkan, kebayang kalau ratusan orang disitu yang makan atau membuka usaha terus limbah sabun abis cuciannya langsung ke laut, nah harus belajar dari Batam gagal menjadi daerah pariwisata itu karena apa, sebelum pariwisata itu sudah ada industri galangan kapal, jadi dua industri yang bertentangan satu yang industri pariwisata yang menghendaki lingkungannya terjaga satu industri galangan kapal yang tercemar gitu”, ungkapnya.
Pembangunan kawasan strategis itu menurut Yos Nggarang, jangan hanya soal nama tapi tidak memperhatikan soal aspek lingkungan. Kalau tidak memperhatikan aspek tersebut kata dia, daerah pariwisata itu sebatas slogan.
“Jangan hanya soal nama tapi tidak memperhatikan soal aspek lingkungan. Jadi, semua pembangunan-pembangunan kalau tidak memperhatikan aspek lingkungan di daerah pariwisata ya, hanya sebatas slogan itu pariwisata berkelanjutan. Jadi, hendaknya pemerintah pusat dalam merancang pembangunan itu harus mempertimbangkan soal lingkungan. Jangan sepotong-sepotong dia diserahkan ke Pemda lagi akhirnya pemda bikin anggaran baru, kan itu sudah waktunya terbuang bikin anggaran karenakan tidak langsung bikin itu anggaran tentu butuh pembahasan lagi. Jangan-jangan ini jebakan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, tidak memperhatikan aspek lingkungannya, ini soal kampung ujung” tegas pria dengan nama lengkap Yosef Sampurna Nggarang itu.
Sementara itu Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, saat dimintai keterangan oleh media ini melalui via whatsApp, Selasa, (7/6/2022) mengaku, memang benar pembangunan sentra kuliner kampung ujung Labuan Bajo belum ada Ipalnya. Untuk saat ini kata dia, Sedang diproses, Pemda Manggarai Barat telah menyurat ke Pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR agar proyek yang merupakan sala satu dari KSPN tersebut segera diadakan ipalnya agar bisa beroperasi.
“Saat ini sedang berproses. Pemerintah Daerah Manggarai Barat telah menyurat ke Kementrian PUPR untuk bagaiamana nanti itu terkait dengan Ipalnya. Sangat disayangkan ketika itu lama dikelola apalagi itu merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarkat manggarai Barat,”ungkapnya. (fon)
