KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Tahun 2025, 28 paket fisik dan 10 paket non fisik di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT) sudah terkontrak dengan total nilai kontraknya sebesar Rp 300 miliar lebih.
Hal itu disampaikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT), Agustinus Junianto,S.T, M.T kepada wartawan di Aula BPJN NTT, Rabu (18/6/2025).
Hadir mendampingi Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto saat itu beberapa Kepala Seksi (Kasi) Lingkup BPJN NTT antara lain, Ketsia Lanu, Rofinus Ngilo dan Mahmah.
Turut hadir beberapa Kasatker diantaranya, Kasatker PJN Wilayah I NTT, Azhari, Kasatker PJN Wilayah II NTT, Fahrudin dan Kasatker Perencanaan BPJN NTT, Andria Muharami Fitra.
Kata Junianto, 28 paket yang sudah terkontrak itu telah melalui proses lelang di BPJN NTT tahun ini yang dilakukan secara e-katalog, kecuali satu paket multi years lanjutan 2024 ruas jalan Wae Kelambu di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat di bawah Satker PJN Wilayah III melalui proses tender.
Sementara progres fisiknya saat ini, rata-rata sudah mencapai 28,4 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp 23,87 persen.
Junianto menyebutkan, tahun ini BPJN NTT mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 591,2 miliar untuk pembangunan infrastruktur di NTT.
Anggaran ini, menurut dia, turun sekitar setengah triliun lebih dari pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 1,2 triliun.
Pengurangan anggaran ini, lanjut dia, merupakan dampak dari kebijakan efisiensi yang diterapkan Presiden Prabowo.
Meski demikian, dengan dana yang ada, pihaknya tetap melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan diantaranya preservasi jalan, pemeliharaan, pelebaran jalan, preservasi jembatan, penanganan longsoran, dukungan teknis, pengawasan dan perencanaan.
Terkait dana Inpres Jalan Daerah (sekarang disebut Inpres Infrastruktur Daerah), pihaknya masih menunggu pembahasan dana yang rencananya akan dilaksanakan, Rabu (18/6/2025).
“Tadi malam kami dapat informasi bahwa akan dibahas hari ini, Rabu (18/6/2025) jam 11.00 pagi. Namanya bukan Inpres Jalan Daerah (IJD) lagi, tapi berganti menjadi Inpres Infrastruktur Daerah,” sebut Junianto.
Agustinus berharap, pembahasan dana yang dilaksanakan hari ini bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur di NTT. (red)
