KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P kembali menegaskan semua aparatur negara wajib menjaga netralitas pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
Hal itu ditegaskan Andriko pada Deklarasi Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pilkada Serentak Tahun 2024 bertempat di Hotel Aston Kupang, Senin (30/9/2024).
Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi NTT ini menghadirkan perwakilan ASN, TNI dan Polri sebagai bentuk sinergitas dan tanggung jawab dalam menjaga netralitas pada proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah agar berlangsung aman, tertib dan damai.
Kegiatan deklarasi tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto disaksikan unsur Forkopimda serta perwakilan ASN, TNI dan Polri.
Dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Deklarasi Netralitas ASN, TNI dan Polri masing-masing unsur diwakilkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT.
Rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan deklarasi oleh para perwakilan ASN, TNI dan Polri dan Ketua Bawaslu NTT, Penjabat Gubernur NTT, Wakapolda NTT dan Kepala Staf Korem 161 Wira Sakti Kupang.
Mengawali sambutannya, Penjabat Gubernur Andriko Susanto memberikan apresiasi kepada semua pihak, baik itu penyelenggara Pemilu, pihak keamanan dan semua pemangku kepentingan yang telah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta memberikan dukungan positif sehingga proses tahapan Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai sampai dengan saat ini.
“Kami berharap agar kita tetap menjaga situasi kondusif ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini. Apresiasi khusus kepada Bawaslu NTT yang telah menginisiasi kegiatan Deklarasi Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pilkada Serentak Tahun 2024 pada hari ini,” ucapnya.
Kegiatan Deklarasi Netralitas ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerawanan Pilkada di NTT, khususnya terkait potensi pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri. Dengan kegiatan deklarasi ini, para ASN, TNI dan Polri kembali diingatkan dan disadarkan untuk menjaga dan melaksanakan marwah jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Netralitas merupakan konsekuensi dari pilihan dan penggilan hidup ASN, TNI dan Polri yang merupakan tenaga professional, motor dan tulang punggung jalannnya roda pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan serta pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta pertahanan negara.
“Saya beraharap agar Deklarasi Netralitas yang kita laksanakan pada hari ini bukan sekadar formalitas dan seremonial belaka, tapi harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan konsisten. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ASN, TNI dan Polri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggungan jawab dan profesional dengan memberikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan kepada seluruh masyarakat tanpa bersikap diskriminatif,” tegas Penjabat Gubernur Andriko.
Andriko menghimbau kepada para calon kepala daerah di Provinsi NTT untuk tidak memanfaatkan dan melibatkan para aparatur negara sebagai tim sukses.
Ia mengharapkan, agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara optimal dan ketat terhadap pelaksanaan aturan tentang netralitas ASN, TNI dan Polri.
“Bawaslu jangan takut untuk mengambil tindakan tegas bila menemukan ada unsur pelanggaran netralitas ini. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT untuk dapat mengawasi jalannya penegakan prinsip netralitas aparatur negara ini. Mari kita tetap menjaga situasi di daerah ini agar tetap kondusif dan aman selama proses pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan sebagai sesama masyarakat Flobamorata harus tetap dijaga dan dipelihara,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da P. Sarmento pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa tahapan kampanye yang sedang berlangsung ini butuh dukungan dari berbagai pihak agar proses penyelenggaraan Pemilu berlangsung lancar.
“Bawaslu punya kewenangan dalam setiap proses pemilu, namun memiliki tugas yg berat, karena banyak pihak yang harus kami awasi dimana jumlah kami terbatas. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat NTT untuk sukseskan penyelenggaraan Pemilu ini,” ucap Nonato.
“ASN, TNI dan Polri harus netral. Kita harapkan tidak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu yang dapat mengancam keutuhan bangsa,” tambah Nonato.
Ia juga menerangkan dengan proses tahapan Pemilu yang benar dan berkualitas, besar harapan semua pihak, khususnya masyarakat NTT untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas yang dapat membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi provinsi ini.
Wakapolda NTT Brigjen Pol Awi Setiyono yang hadir mewakili Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyebutkan bahwa jajaran ASN, TNI dan Polri harus patuh terhadap regulasi dan tidak memanfaatkan situasi proses Pemilu untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Dengan deklarasi ini, diharapkan setiap ASN, TNI dan Polri tidak memanfaatkan situasi tertentu dan jabatan untuk mempengaruhi hasil Pemilu. ASN, TNI dan Polri justru diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk wujudkan demokrasi yang adil dan berintegritas,” jelas Awi.
Yang terpenting, lanjut dia, ASN, TNI dan Polri tetap harus fokus pada pelayanan kepada masyarakat. (Biro Adpim NTT/red)
