KUPANG, NTT PEMBARUAN.id -Pembangunan Jembatan Bliko di Desa Bliko, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat.
Pembangunan jembatan ini telah melalui proses panjang yang diusulkan sejak Tahun 2016 dan baru terjawab tahun ini, kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin kepada wartawan di Kupang, Senin (23/6/2025).
Ia menyebutkan, pembangunan jembatan ini sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 18 miliar.
Karena itu, ia melihat, pembangunan jembatan ini merupakan respons atas kebutuhan vital masyarakat di daerah pemilihannya.
“Jembatan ini sudah diusulkan sejak Tahun 2016 untuk dibangun Tahun 2017, namun karena keterbatasan anggaran dilakukan desain ulang pada Tahun 2024 dan baru terlaksana pembangunan fisiknya Tahun 2025,” ungkap Ana.
Ana mengaku, dirinya sudah turun langsung ke lapangan untuk melihat progres awal pembangunan jembatan tersebut pada Selasa, 17 Juni 2025 lalu.
Ana menegaskan, proses tender pembangunan jembatan ini tidak melalui LPSE, tapi menggunakan sistem e-katalog versi 5 dimenangkan oleh PT Kurnia Mulia Mandiri.
Ia juga memastikan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan proyek telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kontraknya dimulai 12 April 2025, dan saat ini progres fisik di lapangan telah mencapai 5 persen. Saya tekankan bahwa material on-site tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan progres tersebut,” tandas Ana.
Ia meminta, agar dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama untuk pekerjaan minor, kontraktor wajib melibatkan tenaga kerja lokal.
“Saya tidak membela siapa-siapa, saya berbicara untuk kepentingan masyarakat Bliko. Saya sudah bertemu langsung dengan mereka. Untuk tenaga kerja non-keahlian, harus dari warga lokal. Kalau memang keahlian tertentu tidak tersedia di desa, barulah bisa didatangkan dari luar,” ujar Ana.
Sebagai legislator dari Dapil Flores Timur, Ana mengaku bertanggung jawab memastikan pembangunan berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Ia menolak jika proyek tersebut dilaksanakan secara asal-asalan yang justru merugikan masyarakat di Dapilnya.
“Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya ingin memastikan masyarakat saya tidak susah karena pembangunan yang salah. Itu sebabnya, saya turun langsung ke lokasi dan melihat sendiri progresnya bersama konsultan pengawas,” tukas beliau.
Ana meminta, agar kontraktor pelaksana mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal untuk pekerjaan minor, demi memberdayakan warga setempat.
Ia juga memahami bahwa untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, tenaga dari luar daerah masih diperlukan.
“Kita ingin masyarakat lokal dilibatkan sebanyak mungkin. Kalau ada warga yang punya skill, silakan dipakai. Kalau tidak ada, silakan datangkan tenaga ahli demi kualitas konstruksi jembatan,” pungkasnya.
Sebagai mitra dari Dinas PUPR NTT bekerjasama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Komisi IV DPRD akan terus melakukan monitoring terhadap pembangunan Jembatan Bliko hingga rampung pada target akhir Desember 2025.
“Sekarang tidak ada persoalan dalam proses pembangunannya. Justru kita patut bersyukur, karena jembatan ini akan memudahkan akses dan mobilitas masyarakat Desa Bliko,” tutur Ana. (red/*)
