KUPANG, NTT PEMBARUAN.id– Musrenbang Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) digelar di Aston Ballrom Hotel Kupang, Senin (25/4/2022).
Hadir dalam Musrembang itu, perwakilan Kepala Bapenas (Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bapenas) S. Sudarso , Forkopimda NTT, para Bupati dan Wakil Bupati se– NTT, para Ketua DPRD se-NTT, para pimpinan OPD se-NTT, Organisasi Daerah/LSM dan awak media.
Kaban Pengembangan SDM Kemendagri, Dr. Sugeng Haryono, dalam arahannya mewakili Mendagri mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan rencana pembangunan Provinsi NTT.
Sugeng menuturkan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, terkait indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci diantaranya angka rata-rata lama sekolah, angka KIA, nilai tukar petani dan nelayan, beberapa hal tersebut masih belum mencapai target.
Karena itu, ke depannya dibutuhkan langkah strategis termasuk konsolidasi secara intensif dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam mencapai target mengingat Tahun 2023 adalah tahun terakhir dalam melaksanakan RPJMD.
Tidak hanya itu, dirinya membahas penanggulangan kemiskinan ektrim di NTT perlu ditangani dengan upaya strategis dan terukur dengan melibatkan lintas sektor agar target kemiskinan ekstrim menjadi 0% di Tahun 2024 dapat terwujud.
Sugeng juga menjelaskan, bahwa saat ini Kemendagri bersama BKKBN serta Kemensos telah memverifikasi dan validasi basis data by name by address.
Besar harapannya, Pemprov NTT pada Tahun 2023 menetapkan dukungan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam bentuk program dan kegiatan serta pendanaannya.
Sehingga intervensi penurunan kemiskinan dapat berjalan efektif karena berbasis data akurat.
“Salah satu potensi dan unggulan di Provinsi NTT adalah sektor pertanian. Kami harapkan Pemprov dapat mengoptimalkan hasil sektor pertanian dari segi kualitas dan kuantitas demi meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian”, sebut Haryono.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni mengatakan, DPRD Provinsi NTT mengucapkan terima kasih dan menyambut baik Musrenbang ini.
Dia berharap bisa menjalin komunikasi yang insentif dalam membahasa dan menyusun RKPD Provinsi NTT.
“Tentu ini menjadi momentum yang strategis dalam membangun arah pembangunan, tujuan capaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,” sebut dia.
Nomleni mengatakan, melalui Musrenbang ini DPRD perlu memberi masukan dalam menyusun program dan kegiatan daerah Tahun 2023 nanti.
Rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan masyarakat melalui tahapan Musrenbang (negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi) antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non pemerintah.
“Pokir yang telah diinput dalam SIPD daerah akan kami serahkan kepada Gubernur NTT untuk bisa dilengkapi dan ditindaklanjuti. Semoga kegiatan Musrenbang ini berguna untuk pengabdian kita kepada Provinsi NTT”, tutup Emi Nomleni.
Sementara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2023 menjelaskan tentang stunting di NTT sudah berkisar 22,9%. Dia mengucapkan terima kasih kepada para Bupati dan Walikota yang sudah berusaha menurunkan angka stunting di NTT. Tidak hanya berbicara soal stunting, beliau juga membahas tentang target Kematian Ibu dan Anak (KIA), dimana KIA tidak boleh memiliki target sekian persen, namun targetnya harus 0%.
Menurutnya, aspek perencanaan pembangunan harus dipersiapkan dan dipahami dengan baik.
Gubernur VBL juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Bapenas dan Mendagri yang sudah membantu. Dirinya berujar bahwa bukan hanya terkena bencana Covid-19 saja, namun NTT juga terkena badai seroja. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, dalam menghadapi kemiskinan, masyarakat Provinsi NTT memiliki daya tahan yang luar biasa dalam kondisi apapun.
Laiskodat mengatakan, perencanaannya sudah bagus, namun harus diikuti dengan kerja sama yang baik dari Pemerintah Pusat sampai ke desa- desa. “Karena perencanaan sehebat apapun, jika cara kerjanya tidak disiplin maka masyarakatnya juga tidak akan maju. Berbicara tentang program TJPS, saat saya melakukan kunjungan kerja di beberapa tempat, program ini berhasil dilaksanakan.
Karena itu, jika etos kerja kita bagus, akan berdampak pada kemajuan Provinsi NTT,” paparnya.
Dirinya mengatakan, Musrenbang yang dilakukan selama bertahun-tahun selalu gagal karena tidak dilaksanakan dengan baik.
“Oleh karena itu, inti dari Musrenbang kali ini adalah bukan hanya perencanaan namun niat setiap kita untuk mengerjakan semua yang telah direncanakan. Kita tidak bisa bekerja sendiri , karena itu saya harapkan semua yang hadir saat ini adalah orang-orang penentu maju mundurnya propinsi NTT”, kata Laiskodat.
VBL dalam pemaparannya berpesan kepada pihak Kemendagri dan Bapenas agar meninggalkan stigma buruk tentang Provinsi NTT dan tetap selalu berjalan bersama Provinsi NTT.
Karena provinsi ini dalam situasi apapun, Bupati dan para stakeholder mampu melakukan pembangunan di NTT secara baik.(Prokopim Kab.Kpg/red)
