OELAMASI, NTT PEMBARUAN.id- Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid melakukan kunjungan ke SMP Negeri 6 Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (30/10/2024).
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Novita Foenay ikut mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid ke SMP Negeri 6 Amarasi yang berada di Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.
Di sekolah itu, Meutya Hafid melakukan dialog dengan para guru dan siswa, meninjau ruangan kelas dan fasilitas Satelit Bakti yang berada di halaman sekolah.
Meutya Hafid dalam kesempatan tersebut berjanji akan menambahkan jaringan koneksi internet di Desa Oenoni, sehingga bukan hanya siswa SMP Negeri 6 Amarasi saja yang bisa menikmati fasilitas internet, tetapi juga masyrakat di sekitarnya.
Meutya Hafid berjanji, akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, untuk membantu SMP Negeri 6 Amarasi, terutama memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
“Untuk wilayah pemukiman dan kantor-kantor layanan desa di sini, paling lambat 1 bulan dari sekarang akan diperbanyak konektivitas internetnya. Kalau Gedung SMP Negeri 6 Amarasi harus dibenahi. Karena ini lintas kementerian lain, saya janjikan minggu depan saya akan bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menenengah untuk membicarakan gedung sekolah ini yang sudah rusak dan hal-hal lain seperti literasi digital, kurikulum dan lain sebagainya”, ujar Meutya.
Meutya Hafid meminta agar bantuan sarana internet yang sudah diberikan dijaga dan dipelihara dengan baik, agar dapat bermanfaat lama bagi seluruh elemen masyrakat Desa Oenoni.
Ia juga meminta kepada masyrakat Desa Oenoni, untuk menggunakan internet secara bijak.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Amarasi, Hendrik Mau mengungkapkan kebanggaannya atas kunjungan pertama Menteri Komunikasi dan Digital RI ke sekolah itu.
“Ini baru pertama kali menteri datang ke Desa Oenoni,” aku Hendrik.
Hendrik Mau juga meminta agar Menteri Komunikasi dan Digital RI bisa menambahkan fasilitas internet di sekolah mereka dan membantu memperbaiki gedung sekolah yang tidak layak digunakan untuk belajar mengajar. (prokopim kab kpg/red).
