KUPANG, NTT PEMBARUAN.id- Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu mendapat stigma termiskin dan tertinggal di Indonesia.
Karena itu, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT Nomor Urut 3, Simon Petrus Kamlasi – Adrianus Garu atau Paket SIAGA akan menetapkan SIAGA Tata Kelola sebagai salah satu Nawa Aksi SIAGA untuk mencapai visi “Mewujudkan Masyarakat NTT yang Bermartabat, Maju, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Calon Gubernur NTT Nomor Urut 3, Simon Petrus Kamlasi kepada wartawan di Kupang, Sabtu (23/11/2024) mengatakan, perlu adanya kesadaran dan kemauan politik pemimpin untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
Sosok yang akrab disapa SPK itu menjelaskan, SIAGA Tata Kelola akan mentransformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif, dan adaptif sesuai perkembangan zaman.
“Dengan SIAGA Tata Kelola, kita mengharapkan birokrasi di NTT bisa menjadi birokrasi yang handal dan berkelas dunia didukung Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cerdas, disiplin dan sejahtera. Untuk itu, kita harus meningkatkan SDM ASN,” terangnya.
Purnawirawan TNI yang kerap disebut “Jenderal Air” itu menegaskan, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan landasan terbentuknya sistem, struktur dan budaya organisasi yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.
Jika terpilih menjadi Gubernur NTT, kata SPK, dirinya bersama Andre Garu berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance.
Ia menyebut, ada lima unsur good governance, yang akan diterapkan jika Paket SIAGA memimpin NTT, yakni, transparansi, akuntabilitas, responsif, independen dan kewajaran atau fairness.
Tingkatkan Kesejahteraan ASN
Salah satu aspek yang ditekankan oleh SPK berkaitan dengan reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan ini adalah kesejahteraan ASN.
“Kita semua tentu sepakat bahwa kita tidak bisa bekerja dalam keadaan perut lapar. Karena itu, kesejahteraan bagi semua yang bekerja keras, bekerja dengan baik harus diperhatikan dan ASN adalah ujung tombaknya. Jika mereka bekerja dengan baik, maka roda pemerintahan bisa melaju dengan kencang pula,” cetusnya.
SPK mengatakan, Paket SIAGA tak ingin ASN bekerja sambil mengeluh karena gaji yang telat atau tunjangan yang tidak dibayar. Menurut dia, dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua elemen, semua tingkatan birokrasi dan semua pemangku kepentingan untuk bergerak bersama.
“Kalau kita bergerak bersama dalam kegembiraan, dalam niat tulus untuk mengabdi dan melayani, saya pikir tidak sulit untuk menata pemerintahan ini agar bekerja lebih maksimal,” tekadnya.
Reformasi Birokrasi Tematik
Ada gagasan menarik yang juga dikemukakan terkait reformasi birokrasi. SPK menyebutnya, reformasi birokrasi tematik.
Reformasi birokrasi tematik dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan tata cara kerja ASN atau pegawai agar semakin efisien dan profesional.
Hal ini selaras dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB). Implementasi reformasi birokrasi tematik ini khususnya dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
Penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan lanjutnya lagi, perlu didorong melalui lintas sektor.
Angka stunting di Provinsi NTT masih sangat tinggi. Berdasarkan data SKI yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting NTT pada Tahun 2023 mencapai 37,9 persen.
Sementara itu, berdasarkan data e-PPBGM, per Februari 2024, prevalensi stunting di NTT sebesar 15,2 persen atau sebanyak 61.961 anak stunting,” sebut SPK.
Untuk itu, tata kelola dalam penanganan stunting ini, menurut SPK, harus pake pola-pola yang khusus pula, sehingga percepatan penuruan angka *stunting* bisa segera terwujud.
Selain untuk menangani stunting, persoalan yang juga krusial adalah kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim.
“Jika dipercayakan untuk memimpin melalui tata kelola yang baik, kita akan berusaha untuk menekan angka kemiskinan menuju di bawah 10 persen,” tegas SPK.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, NTT menjadi salah satu provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 19,48 persen.
“Angka ini jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,54 persen,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut SPK, arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing dengan digital governance.
“Guna mencapai tujuan itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan,” paparnya.
“Paket SIAGA akan menjadikan 19 ribuan ASN sebagai pasukan SIAGA yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi termasuk penerapan pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan,” tandasnya.(tim)
