KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Selama empat bulan, terhitung sejak Juli -Oktober 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami deflasi. Bulan Oktober 2018 sendiri mengalami deflasi 0,04 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 131,18.
Deflasi Oktober di NTT terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada dua kelompok pengeluaran, yaitu transport sebesar 1,70 persen, dan makanan jadi sebesar 0,01 persen. Sedangkan empat kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan indeks harga, dimana kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks tertinggi sebesar 0,84 persen.
Sementara Kota Kupang yang adalah Ibu Kota Provinsi NTT mengalami deflasi sebesar 0,05 persen. Kondisi serupa terjadi di Kota Maumere, yakni mengalami deflasi sebesar 0,04 persen, kata Kepala Bidang Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Demarce M. Sabuna didampingi Kepala Bidang Statistik Produksi BPS NTT, Sofan dalam jumpa pers dengan wartawan di Kantor BPS NTT, Kamis (1/11/2018).
Pada Oktober 2018, dari 82 kota sampel IHK nasional, 66 kota mengalami inflasi, dan 16 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palu sebesar 2,27 persen dan terendah terjadi di Kota Cilegon sebesar 0,01 persen. Deflasi terbesar terjadi di Kota Bengkulu sebesar 0,74 persen dan terendah di Kota Tangerang sebesar 0,01 persen.
Kata Sabuna, deflasi yang terjadi karena belum memasuki bulan hari raya natal, 25 Desember 2018, dan tahun baru 2019. Ia berharap, pemerintah provinsi (Pemprov) NTT melalui Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) NTT tetap mempertahankan kondisi ini, hingga menjelang hari raya natal dan tahun baru nanti.
Ia menyebutkan ada beberapa kelompok bahan makanan lainnya mengalami inflasi sebesar 0,84 persen antara lain, kangkung 0,14 persen, ikan kembung 0,12 persen, sawi putih 0,07 persen, buncis 0,03 persen, ikan teri basah 0,03 persren, ikan ekor kuning 0,02 persen, besi beton 0,02 persen, bensin 0,02 persen, sawi hijau dan kol putih atau kubis 0,01 persen.
“Tugas BPS hanyalah melakukan pemotretan terkait situasi harga yang fluktuatif di pasaran, tidak sampai melakukan intervensi terkait apa solusi agar jangan terjadi kondisi inflasi dan bagaimana mempertahankan kondisi deflasi. Tanggung jawab pengendalian pasar agar deflasi tetap terjaga ada pada Pemprov NTT, dalam hal ini bekerja sama dengan TPID NTT, ”kata Sabuna. (ade)
