OELAMASI, NTT PEMBARUAN.id– Sebanyak 598 rumah terendam banjir akibat hujan lebat yang melanda Kabupaten Kupang akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023.
Dari jumlah itu, 7 rumah mengalami rusak ringan dan 30 rumah rusak berat dengan 2.773 jiwa terdampak dan 115 jiwa diantaranya mengungsi.
Data itu terungkap saat rapat evaluasi dan penguatan penanganan bencana hidro meteorologi yang dipimpin Bupati Kupang, Korinus Masneno di ruang rapat Bupati Kupang di Oelamasi, Selasa (3/1/2022).
Dalam rapat itu, Bupati Korinus Masneno menekankan agar selalu waspada karena sesuai prediksi BMKG kondisi curah hujan yang tinggi masih terus berlanjut. “Ini belum berakhir baik angin maupun curah hujan. Curah hujan yang besar membuat banjir dimana-mana jadi butuh kewaspadaan,” tandasnya.
Sebagai Bupati Kupang, Korinus sangat membutuhkan dukungan dari para pimpinan OPD termasuk Forkopimda Kabupaten Kupang dan LSM/NGO agar lebih peka dengan masyarakat yang terkena banjir. “Urusan kemanusiaan di Kabupaten Kupang menjadi urusan kita semua tanpa terkecuali. Ini harus menjadi kesepahaman kita semua. Kapan lagi kita abdikan diri kita bagi masyarakat kita. LSM saja turun tangan,” kata Bupati Korinus.
Melihat kerja kolaboratif yang terjadi saat ini atas nama Pemkab Kupang, Masneno mengucapkan terima kasih karena baginya kolaboratif ini tidak mudah.
Seperti kejadian di Manubelon, Naikliu, dan Bioba Baru, Takari, dan Oelatimo, dirinya tidak mau membeda-bedakan mana jalan provinsi dan kabupaten.
Dengan adanya posko, dia menegaskan agar managemennya tidak tumpang tindih dan tidak hanya fokus pada daerah-daerah tertentu saja.
Para camat juga diperintahkan untuk kembali mengecek lokasi rawan bencana dan buat pemetaan bencana bila terjadi dimana jalur evakuasinya jika bencana terjadi.
Sesuai data saat ini bencana di Kabupaten Kupang kata Bupati Korinus, berdampak pada 2.773 jiwa.
Harus ada koordinasi dari Camat hingga Kades, agar membangun kordinasi dengan masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Perwakilan BNPB Pusat, Kepala Sub Direktorat Fasilitasi BNPB Gatot Satria Wijaya dalam rapat evaluasi mengatakan bahwa kehadiran mereka untuk memberikan penguatan juga ikut membantu penanganan tanggap darurat di Kabupaten Kupang.
“Banjir yang terjadi ini, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat, ini artinya posko sudah berjalan dan juga Forkopimda di Kabupaten Kupang benar-benar menangani bencana di Kabupaten Kupang,” ujarnya.
Penetapan posko ini, lanjut dia, sesuai dengan perintah Undang-Undang dan perintah Presiden RI hingga BPBD setempat. Untuk itu, posko yang sudah ada telah melakukan tugasnya memetakan cakupan lokasi, mendata para korban baik yang luka-luka dan meninggal, memberikan pemenuhan kebutuhan dan evakuasi serta perlindungan posko bencana.
“Tentunya telah dilakukan manajemen sesuai arahan Presiden, dilakukan dengan adanya posko untuk mencapai target dan tidak ada tumpang tindih bantuan karena bantuan itu harus diberikan satu arah. Lakukan berita acara agar menjadi tugas BPBD dalam penyaluran bantuan,” tegasnya.
Dirinya juga berharap, pemerintah juga memberikan tempat hunian sementara bagi masyarakat mengingat saat ini masih dalam masa status tanggap darurat selama 14 hari. Dan kiranya penanganan ini bisa berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Semmy Tinenti mengatakan bahwa Pemkab Kupang sejak menetapkan tanggap darurat bencana telah mengeluarkan dana sebesar Rp 800 juta diantaranya Rp 300 juta untuk upaya tanggap darurat evakuasi logistik, sementara Rp 500 juta untuk upaya tanggap darurat infrastruktur serta air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan lokasi pengungsian.
Semmy juga menjelaskan, pemerintah saat ini tidak sendiri, banyak bantuan mulai berdatangan dan sementara tertampung di pos komando bencana Kabupaten Kupang. Sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak bencana, lebih diperhatikan lagi bantuan bagi ibu hamil, bayi dan orangtua.
Selain itu warga yang terdampak juga membutuhkan perlengkapan sandang, pangan dan papan yang saat ini merupakan kebutuhan mendesak. “Diharapkan bantuan yang mau disalurkan dilaporkan ke BPBD agar tidak menjadi mubasir. Kami sudah mengimbau kepada semua stakeholder agar bisa terlebih dahulu mengumpulkan bantuan di posko,” ungkap Semmy.
Semmy Tinenti juga melaporkan, ada beberapa jenis bencana yang terjadi yakni banjir yang tidak hanya mengakibatkan rumah dan fasilitas umum terendam hingga ambruk melainkan membuat jembatan rubuh.
Dari data terakhir yang diambil di lapangan ada 15 desa /kelurahan yang terkena dampak bencana.
Desa /kelurahan yang terdampak itu yakni Desa Oebelo, Desa Oebola, Desa Naitae, Desa Tuakau, Desa Tunbaun, Desa Tanah Putih, Desa Nunkurus, Desa Benu, Desa Pariti, Desa Bipolo, Desa Bioba Baru, Desa Manubelon, Kelurahan Naikliu, Kelurahan Takari, dan Kelurahan Camplong I. Sehingga total 598 unit rumah yang terendam banjir, 7 unit rumah rusak ringan, 30 unit rumah rusak berat, dengan 2.773 jiwa yang terdampak dan 115 jiwa diantaranya harus mengungsi.
Sementara hingga saat ini baru satu korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kupang yakni di Desa Benu, Kecamatan Takari yang terseret banjir.
“Kami ucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah membantu mengevakuasi masyarakat terdampak bencana,” ucapnya.
Kejadian yang sama juga terjadi di Fatuleu Barat yang menyebabkan pengungsian di Desa Naitae dan Tuakau. BBPBD juga mengambil langkah tanggap darurat, dengan bantuan logistik dan memfasilitasi bantuan dari beberapa pihak ke sana.
Untuk penanganan, lanjut dia, Pemkab Kupang telah menetapkan status tanggap darurat sejak 25 Desember 2022 sampai 7 Januari 2023.
“Kami lakukan evakuasi masyarakat di tanggal 25 Desember 2022, saat kejadian sudah langsung dievakuasi termasuk barang-barang di rumah. Tapi saat tidak hujan mereka balik lagi ke rumah. Pada tanggal 29 , berbarengan dengan kejadian di Naitae, kami kembali ke Takari bersama TNI Polri mengevakuasi mereka lagi karena banjir dan mengungsi ke rumah keluarga yang aman. Di Naitae, kami buka posko di kantor desa dan dukungan TNI untuk membuka dapur umum,” paparnya.
Tanggal 2 Januari 2023, BPBD sebelum kembali dari Naitae juga memberikan penguatan karena secara psikologi masyarakat mulai kwatir tentang rumah dan makan minum ke depan, dan ini bukan tanggung jawab BPBD saja tapi semua pihak ikut andil di sana,” urainya.
Khusus untuk angin kencang wilayah Amarasi Timur dan Amabi Oefeto Timur beberapa rumah terdata rusak dan dari hasil pemantauan, ada kebutuhan pokok yang harus disalurkan kepada mereka.
Koordinator Bidang Data Analisa dan Observasi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) NTT, Fera Adrianita memprediksi akan terjadi hujan ringan sampai lebat hingga 7 hari kedepan.
Sesuai analisis mereka saat ini sudah musim penghujan dan hujan bisa terjadi kurang dari sejam tetapi dengan intensitas yang tinggi. “Masih dalam bulan ini gelombang tinggi diperkirakan sekitar 2,5 sampai 6 meter. Kita akan selalu mengupdate perkiraan cuaca setiap harinya,” ungkapnya.
Turut hadir, jajaran Forkopimda Kabupaten Kupang diantaranya Dandim 1604 Iqbal Lubis, Kasat Intel Polres Kupang, Kasi Intel Kajari Oelamasi Wayan, dan Ketua Forum PRB Provinsi NTT, Ketua PRB Kabupaten Kupang, Elfrids Sanni dan para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Kupang. (Prokopim Kab.Kpg/red)
