KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Provinsi NTT melakukan berbagai terobosan termasuk melakukan pinjaman dana ke Bank NTT sebesar Rp 900 miliar.
Pinjaman Pemprov NTT sebesar Rp 900 miliar itu dibagi dalam dua tahun, yakni Tahun 2020 sebesar Rp 450 miliar, sisanya Tahun 2021 sebesar Rp 450 miliar, dan penandatanganan kerjasama pinjaman daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Bank NTT untuk tahap pertama sudah berlangsung, Kamis, 19 Maret 2020 di halaman depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT.
Penandatanganan kerjasama pinjaman daerah tahap pertama dengan besaran Rp 150 miliar itu ditandatangani oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi disaksikan Sekda NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTT, para staf ahli gubernur, dan para staf khusus gubernur di halaman depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Kamis (19/3/2020).
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) mengucurkan pinjaman daerah tahap pertama sebesar Rp 150 miliar itu untuk mempercepat pembangunan 15 paket jalan provinsi sepanjang 108 kilo meter di 22 kabupaten/kota di NTT.
Gubernur Viktor Laiskodat kepada wartawan usai penandatanganan kerjasama itu mengatakan, uang yang ada itu langsung dilakukan proses pencarian. “ Kemampuan Bank NTT hanya sebesar Rp 150 miliar dulu, selanjutnya bakal dilakukan pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI),” ujar Gubernur Laiskodat.
Menjawab wartawan soal rencana pinjaman sebesar Rp 900 miliar ke Bank NTT sebelumnya, kata Gubernur Laiskodat, pinjaman itu akan dilakukan selama dua tahun, yakni Tahun 2020 sebesar Rp 450 miliar dan Tahun 2021 sebesar Rp 450 miliar.
“Ini kan kita lagi sedang menabrak segala hal. Pemda juga lagi belajar, dan ke depan, kita langsung pinjam sebesar Rp 1 triliun ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), karena kita punya APBD sanggup untuk itu,”kata Mantan Anggota DPR RI dari Partai NasDem ini.
Sementara, Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi kepada wartawan mengatakan, sesuai DPK besaran pinjaman daerah yang dapat disalurkan hanya sebesar Rp 150 miliar. “Kita lihat ke depan, jika pergerakan modal semakin lebih baik, maka kita dapat meningkatkan pinjaman. Jadi tahap pertama hanya sebesar Rp 150 miliar dengan bunga efektif sebesar 10,5 persen,” jelas Izhak Eduard Rihi.
Pinjaman daerah bagi Pemprov NTT ini, kata Ishak, sebagai model bagi daerah kabupaten/kota se-NTT. “Teman-teman dari kabupaten/ kota dapat mengusulkan pinjaman daerah sesuai dengan APBD dan PAD masing-masing,” imbuhnya.
Tentang mekanisme pembayaran cicilan pinjaman daerah, Izhak menjelaskan, pada tahun pertama dibayarkan bunga, tahun kedua dan ketiga pembayaran pokok dan bunga. “Bentuk pinjaman daerah ini aman dengan risiko rendah (low risk), dengan kondisi ini kita ingin memindahkan pinjaman high risk ke model pinjaman daerah yang low risk dengan agunan APBD dan PAD,” pungkasnya.
Pada tempat yang sama Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Maksi Nenabu kepada wartawan berjanji akan segera memanfaatkan dana yang ada untuk pembangunan 15 paket jalan provinsi di 22 kabupaten/kota di NTT dalam waktu dekat ini.
“Semua paket jalan provinsi saat ini sementara dilakukan lelang, dan dalam waktu dekat ini akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK), sehingga bisa selesai tepat waktu tahun ini,” tandasnya. (ade)
