KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – IPDA Rudy Soik, S.H, KBO Satreskrim Polres Kota Kupang melalui kuasa hukumnya, Veronika Ata, S.H, M.Hum melakukan banding atas putusan sidang kode etik Polda NTT yang amar putusannya memecat Rudy Soik dengan tidak hormat.
Langkah hukum banding itu disampaikan Veronika Ata, S.H, M.Hum, Kuasa Hukum Rudy Soik dalam jumpa pers di IRGSC Kota Kupang, Senin (14/10/2024).
Sepanjang belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, kata Ata, maka hak-hak kliennya sebagai anggota Polri aktif masih tetap berjalan normal.
Kasus pemecatan IPDA Rudy Soik, seorang anggota Polri yang sebelumnya bertugas sebagai KBO Satreskrim
Polresta Kupang, menurut Ata, menyimpan tanda tanya besar.
“Mengapa seorang Kasat Serse yang mengemban tugas kelembagaan dalam membuka kebocoran subsidi BBM untuk nelayan malah dipecat? Mengapa pemasangan police line yang mendapatkan persetujuan dari Kapolres Kota Kupang malah dikriminalkan oleh Polda NTT? Mengapa para serse yang membuka kasus BBM malah dimutasi semua dari wilayah Polresta Kupang?,” tanya Ata yang didampingi kliennya, Rudy Soik saat itu.
Ia melihat, masyarakat sipil di Indonesia semakin gerah dengan kelambanan Pemerintah RI dan DPR RI dalam melakukan reformasi total di tubuh Polri.
Sejak peristiwa Sambo, ungkap Ata, kepercayaan terhadap Polri menurun drastis.
Seharusnya momentum peristiwa Sambo membuat Polri lebih giat membenahi institusi kepolisan, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polri di tingkat Polda dan Polres, untuk memastikan aksi kriminal tidak terjadi di tubuh kepolisian.
Namun, pembenahan itu belum terjadi, masih saja ada “Sambo – Sambo kecil” di Polda dan Polres yang memanfaatkan kewenangannya sebagai penegak hukum mencari keuntungan dengan menimbun dan memperdagangkan BBM Bersubsidi.
Pembangkangan yang dilakukan di tubuh Polda NTT ini, menurut Ata, aneh sekali karena Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Polri untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak manapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, termasuk jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam memperdagangkan BBM bersubsidi.
Pemecatan IPDA Rudy Soik, bagi dia, adalah korban dari kuatnya jaringan mafia BBM yang diduga dibekingi aparat keamanan, yang tidak ingin pendapatan haram mereka terusik.
Berkenan dengan peristiwa itu maka Aliansi Warga NKRI menuntut reformasi Polri dengan menyatakan sikap :
Pertama, kami meminta agar Presiden RI terpilih, DPR RI, dan Kompolnas RI serius melakukan reformasi ditubuh Polri agar “kanker ganas” korupsi dan penyelewengan kekuasaan di tubuh Polri segera dibasmi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Upaya pemberantasan korupsi dan pembenahan sistem Polri agar tidak mudah melakukan penyelewengan kekuasaan harus segera dilakukan secara nasional.
Kedua, langkanya BBM bersubsidi untuk para nelayan merupakan persoalan serius, sehingga segala jenis penyelewengan yang mengganggu harkat hidup nelayan perlu dibuka tanpa terkecuali.
“Untuk itu, kami sebagai warga negara menuntut agar kasus amputasi total untuk unit Reskrim Polresta Kupang yang dilakukan Polda NTT yang sudah berlarut-larut sejak Juli 2024 ini diambil alih oleh ‘badan yang bermartabat’ yang ditunjuk oleh negara.
Ketiga, kuat dugaan keterlibatan oknum polisi dalam skandal BBM bersubsidi di wilayah NTT tak hanya merupakan persoalan oknum, tetapi telah merupakan persoalan struktur dan lembaga kepolisian di Provinsi NTT. Untuk itu kasus ini membutuhkan perhatian serius dari Kepala Negara saat ini maupun Kepala Negara terpilih.
Keempat, kelangkaan BBM bersubsi tak hanya dirasakan oleh nelayan NTT, tapi juga dirasakan warga yang berdiam di wilayah perbatasan (Kabupaten TTU, Belu dan Malaka) hingga wilayah Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Barat Daya dan Sumba Barat.
Ia menduga, kelangkaan BBM bersubsidi di Wilayah Timor Barat yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini ada hubungannya dengan mafia BBM di wilayah NTT.
“Untuk itu, kami meminta pemerintah serius menangani kasus mafia BBM,” pinta Ata.
Kelima, Polda NTT dan Polres se-NTT perlu dibersihkan agar kembali mempunyai martabat.
Keenam, Polda NTT segera membatalkan putusan sidang kode etik tertanggal 11 Oktober 2024 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada IPDA Rudy Soik, dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Polri.
Ketujuh, Aliansi akan mengumpulkan seluruh kasus terkait kejanggalan penanganan kepolisian di seluruh
Indonesia dan akan menyerahkan kepada Panitia Reformasi Polri yang dibentuk Kepala Negara Terpilih. (red)



