KUPANG, NTT PEMBARUAN.id- Realisasi fisik proyek jalan provinsi yang dikerjakan Bidang Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) hingga dengan 8 November 2020 sudah mencapai 85 persen, sedangkan realisasi pencairan keuangannya baru mencapai 57 persen.
Perkembangan terkini terkait progress fisik jalan provinsi itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi S. Mboeik kepada media ini di Kupang, Senin (16/11/2020).
Realisasi fisik yang mencapai 85 persen itu merupakan akumulasi dari tiga sumber anggaran, yakni dana alokasi khusus (DAK), 4 paket, 6 paket yang dibiayai dari dana alokasi umum (DAU), dan 15 paket yang dibiayai dari pinjaman Bank NTT semuanya sudah terkontrak sejak April 2020 lalu.
Khusus dana pinjaman dari PT.SMI untuk penanganan jalan provinsi di NTT, lanjut Adi, sebanyak 16 paket yang sudah terkontrak tanggal 27 Oktober 2020, dan direncanakan selesai April 2021 mendatang.
Terkait kendala di lapangan, kata Adi, hampir semua paket jalan provinsi di NTT sempat tidak beraktifitas kurang lebih 2 bulan karena terhalang Covid-19. Dimana, akses keluar masuk ke lokasi proyek, baik untuk mobilisasi peralatan maupun tenaga pekerja dibatasi.
“Setelah dilakukan kajian, kita melakukan perpanjangan waktu kepada rekanan sesuai kehilangan waktunya akibat dampak Covid-19 tahun ini. Berapa lama dia tidak beraktifitas karena dampak Covid-19, maka penambahan waktunya disesuaikan dengan itu tanpa mempengaruhi anggaran yang sudah ditetapkan,” kata Adi.
Target yang ditangani Tahun 2020 ini sepanjang 906 kilo meter jalan provinsi, namun baru diselesaikan seitar 400-an kilo meter. Sedangkan, sisa 500—an kilo meter nanti akan ditangani Tahun 2021 mendatang.
Kata Adi, walaupun belum semuanya teraspal, tetapi dengan memperbaiki permukaan jalan berupa urukan pilihan supaya bisa dilewati kendaraan dan mempercepat waktu tempuh. “Nanti Tahun 2022, baru kita melakukan peningkatan dari urukan pilihan itu ke hotmix, tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada,” tutupnya. (ade)
