KUPANG, NTT PEMBARUAN.id- Tahun 2019 ini, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur (LPMP NTT) telah menetapkan 110 sekolah model pada 22 kabupaten/kota di NTT sebagai sekolah pelaksana sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
Jumlah itu tersebar di 4 jenjang pendidikan , yakni SD, 39 sekolah, SMP, 26 sekolah, SMA, 23 sekolah dan SMK, 22 sekolah, kata Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (LPMP NTT), Drs. H.Muhamad Irfan,M.M didampingi Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP NTT, Marselina Dano, S.Sos, M.Si kepada media ini di Kantor LPMP NTT, Rabu (9/10/2019)
Dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan di NTT, pemerintah pusat melalui LPMP NTT melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah melakukan pendampingan 110 sekolah model di 22 kabupaten/kota di NTT dengan sasaran 4 jenjang pendidikan, yakni SD,SMP,SMA dan SMK.
Untuk mendukung terlaksananya budaya mutu di sekolah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya oleh LPMP NTT telah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 juta per sekolah.
Dana ini akan digunakan untuk sosialisasi SPMI di sekolah dengan melibatkan sekolah imbas, melakukan evaluasi diri secara mandiri, rencana pemenuhan mutu, dan penyempurnaan dokumen mutu sekolah.
Irfan mengatakan, dana sebesar Rp 20 juta per sekolah untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan berdasarkan 8 standart nasional pendidikan ((SNP) sebagai perangsang untuk sekolah-sekolah.
Kepada sekolah model yang menerima dana ini, ia berharap bisa dimanfaatkan secara baik dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan sesuai 8 SNP. Karena itu, sekolah akan melakukan siklus pengambilan SPMI dengan melakukan pemetaan 8 SNP, sehingga sekolah bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan sekolahnya masing-masing.
“Kami yakin, anggarannya akan tepat sasaran karena lewat pembekalan yang dilaksanakan selama dua tahap kepada para kepala sekolah sudah diberikan penguatan terkait penggunaan anggaran sesuai apa yang sudah disusun dalam RAB,” ujarnya.
Ketika ditanya kapan dana ini dicairkan ke sekolah-sekolah, jawab Irfan, paling lambat Senin pekan depan. Karena itu, sekolah diberikan batas waktu menyerahkan rekening sekolah ke LPMP NTT hingga Rabu, 9 Oktober 2019, sehingga paling lambat, Senin depan uang sudah bisa ditransferkan ke masing-masing rekening sekolah.
Terkait dengan penyaluran dana bantuan pemerintah ini, lanjut dia, LPMP NTT sudah melaksanakan kegiatan rapat penyaluran bantuan pemerintah sekolah pelaksana SPMI Tahun 2019.
Kegiatan rapat penyaluran bantuan pemerintah sekolah pelaksana SPMI Tahun 2019 dilaksanakan selama 2 tahap masing-masing 4 hari, yakni tahap I, dari tanggal 1–4 Oktober 2019, dilanjutkan tahap II, dari tanggal 7 — 10 Oktober 2019 di Aula LPMP NTT.
Tujuannya, untuk memberikan informasi program/kegiatan pengembangan sekolah model sebagai sekolah pelaksana SPMI Tahun 2019. Selan itu, untuk memberi informasi tehnis terkait mekanisme dan tujuan pemberian bantuan pemerintah meliputi, penjelasan petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah sekolah pelaksana SPMI Tahun 2019, proposal dan MoU dana bantuan pemerintah, RAB , struktur program dan jadwal kegiatan penerapan SPMI sekolah pelaksana SPMI Tahun 2019 serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan bantuan.
Sasaran kegiatan rapat persiapan penyaluran bantuan pemerintah dan penandatanganan MoU sekolah pelaksana SPMI Tahun 2019 adalah 220 orang dari 110 sekolah pelaksana SPMI yang adalah para kepala sekolah dan bendahara sekolah masing-masing sekolah pelaksana SPMI Tahun 2019 setiap jenjang.
Dukung Kebijakan Gubernur NTT
Secara terpisah, Kepala SMAN 1 Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Germanus Gleko,S.Pd, M.Pd kepada wartawan disela-sela rapat persiapan penyaluran dana bantuan pemerintah untuk sekolah pelaksana sistem penjaminan mutu internal (SPMI) kepada para kepala sekolah tingkat SMA/SMK di Aula LPMP NTT mengaku bimbingan teknis (Bimtek) seperti ini sangat penting bagi mereka sebagai acuan dalam menyusun program ke depan.
“Bimtek seperti ini, sangat penting bagi kami selaku kepala sekolah sekaligus mendukung kebijakan Gubernur NTT dalam rangka peningkatan mutu pendidikan,” kata Germanus kepada wartawan di Aula LPMP NTT, Rabu (9/10/2019).
Ke depan, ia berharap, kegiatan seperti ini tetap dilakukan secara kontinyu. “Bagi kami yang telah mengikuti kegiatan Bimtek penjaminan mutu ini diharapkan bisa menjadi sekolah model atau sekolah contoh bagi sekolah lain, terutama dalam hal peningkatan mutu pendidikan,”ungkapnya.
Sekolah –sekolah model yang sudah ditetapkan ini, menurut dia, akan mengembangkan 8 SNP antara lain, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian.
Delapan standar ini harus dijalankan secara bersama-sama yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Dia optimis, kalau 8 standart itu bisa terpenuhi dengan baik, maka pencapaian mutu itu secara perlahan-lahan dapat ditingkatkan.
“Kami di sekolah mulai melakukan evaluasi diri untuk melihat kelemahan dan kelebihan yang ada di sekolah. Dalam implementasinya nanti, kita prioritaskan 8 standart itu harus terpenuhi,” kata Germanus. (ade)
