Oleh : Ilhamsyah Muhammad Nurdin, Dosen Universitas Muhammadiyah Maumere
Tragedi seorang anak Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya dan meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya bukan sekadar kabar duka. Bagi kami, orang-orang NTT, ini adalah tamparan keras, sekaligus tuduhan terbuka terhadap negara yang terlalu lama abai.
Surat itu bukan hanya pesan perpisahan, melainkan dokumen kegagalan kolektif, kegagalan sistem pendidikan, kegagalan perlindungan sosial, dan kegagalan negara dalam memenuhi hak paling dasar anak-anaknya.
Anak itu tidak menulis dengan bahasa kebencian. Ia tidak menuduh.
Ia bahkan meminta ibunya untuk tidak menangis.
Di situlah letak kepedihannya. Seorang anak, dalam usia yang seharusnya dipenuhi mimpi dan permainan, justru memikul beban psikologis yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa termasuk negara.
Ia pergi dengan kesadaran bahwa ibunya tidak punya uang, bahwa permintaannya untuk buku dan pena adalah beban, dan bahwa kepergiannya mungkin dianggap sebagai jalan keluar.
Pertanyaannya mengapa seorang anak bisa sampai pada kesimpulan sekejam itu?
Sebagai orang NTT, kami muak jika tragedi ini kembali direduksi menjadi narasi “kemiskinan keluarga” atau “masalah pribadi”. Ini bukan soal satu ibu, satu rumah tangga, atau satu desa. Ini adalah hasil dari kemiskinan struktural yang dibiarkan turun-temurun, di wilayah yang terlalu sering dijadikan objek belas kasihan, bukan subjek pembangunan.
Ayah anak itu meninggal bahkan sebelum ia lahir. Ibunya menanggung hidup lima anak seorang diri.
Ini bukan cerita langka di NTT. Ribuan perempuan di wilayah ini hidup dalam kondisi serupa: bekerja keras tanpa jaminan sosial yang layak, tanpa perlindungan negara yang nyata, tanpa sistem dukungan yang manusiawi. Negara tahu itu. Data kemiskinan NTT selalu muncul di laporan nasional. Tetapi pengetahuan tanpa tindakan hanyalah kebohongan yang rapi.
Setiap tahun kita mendengar jargon pendidikan gratis. Tetapi bagaimana mungkin pendidikan disebut gratis jika seorang anak masih harus menahan malu karena tidak punya buku dan pena? Bagaimana mungkin sekolah menjadi ruang aman jika anak-anak tidak memiliki pendampingan psikologis, tidak ada guru konselor yang memadai, dan tidak ada mekanisme deteksi dini terhadap tekanan mental anak?
Di mana pemerintah daerah? Di mana dinas pendidikan? Di mana kementerian sosial dan kementerian pendidikan ketika seorang anak SD merasa hidupnya terlalu berat untuk dijalani?
Tragedi ini menunjukkan bahwa negara terlalu sibuk membangun gedung, tetapi lupa membangun manusia. Anggaran pendidikan boleh besar, tetapi jika tidak menyentuh anak-anak paling miskin, itu hanyalah angka di atas kertas. Bantuan sosial boleh diumumkan, tetapi jika tidak tepat sasaran, ia hanya menjadi alat pencitraan.
Lebih menyakitkan lagi, setiap tragedi seperti ini selalu diikuti pola yang sama: pejabat datang, menyampaikan belasungkawa, media meliput sebentar, lalu perhatian publik menghilang. Tidak ada perubahan sistemik. Tidak ada audit kebijakan yang serius. Tidak ada pengakuan bahwa negara telah gagal.
Sebagai orang NTT, kami menolak tragedi ini disebut sebagai “takdir”. Takdir tidak membiarkan anak-anak hidup tanpa buku. Takdir tidak memaksa ibu bekerja tanpa perlindungan. Yang melakukan itu adalah kebijakan yang timpang, pembangunan yang tidak adil, dan negara yang terlalu lama memandang NTT sebagai daerah pinggiran yang cukup diberi bantuan seadanya.
Anak-anak NTT bukan anak kelas dua. Mereka warga negara Indonesia dengan hak yang sama. Hak untuk hidup layak. Hak untuk belajar tanpa rasa malu. Hak untuk tumbuh tanpa beban psikologis yang menghancurkan. Ketika hak-hak itu tidak dipenuhi, maka negara harus berani mengakui kegagalannya.
Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik. Pemerintah tidak cukup hanya berjanji “akan mengevaluasi”. Yang dibutuhkan adalah reformasi nyata: jaminan pendidikan dasar yang benar-benar gratis hingga ke alat tulis, pendampingan psikososial di sekolah-sekolah, perlindungan khusus bagi keluarga rentan, dan kebijakan yang berpihak pada wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.
Jika tidak, maka tragedi ini akan terulang. Mungkin dengan nama berbeda, di desa berbeda, tetapi dengan luka yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, negara tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata “prihatin”.
Sebagai orang NTT, kami berhak marah. Kami berhak menuntut. Karena yang hilang bukan hanya satu nyawa, tetapi harapan kolektif bahwa negara benar-benar hadir untuk yang paling lemah.
Sepucuk surat itu kini menjadi saksi. Saksi bahwa seorang anak telah lebih jujur daripada banyak pejabat. Ia menulis apa adanya, tanpa retorika, tanpa janji. Dan justru dari kejujuran itulah negara seharusnya merasa malu.
Jika negara masih punya nurani, tragedi ini tidak boleh dilupakan.
Jika negara masih mengaku melindungi anak-anaknya, maka bertindaklah bukan besok, tetapi sekarang. Karena satu anak yang pergi terlalu cepat sudah terlalu banyak.
Dan NTT sudah terlalu lama belajar menangis dalam diam. (***)
