KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Debat perdana Pasangan Calon Gubernur NTT di Milenium Balroom, Rabu (23/10/2024) berlangsung alot.
Pada sesi pembahasan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Calon Wakil Gubernur NTT, Nomor Urut 3, Adrianus Garu mengatakan, perlu adanya kerja kolaboratif.
“Komitmen kami ini harus kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat bahkan keluarga yang mengijinkan anaknya keluar juga harus tanggung jawab,” ujar Andrianus Garu.
Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya TPPO.
Selain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) TPPO, perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan ketrampilan.
“Saya bayangkan seluruh kabupaten/ kota dibangun BLK yang qualified. BLK ada banyak, tapi hanya “napsu” membangun bahkan tidak ada sertifikasi yang dikeluarkan,” ujar Andre Garu.
Andre Garu memastikan, jika Paket SIAGA mendapat amanat rakyat, maka hal Ini menjadi catatan penting ke depan.
“Saya terima kasih kepada saudara saya Melki, mungkin hanya satu BLK yang dia bangun hanya urus kopi, tapi bagaimana dengan keterampilan yang lain dari anak-anak NTT,” ujar Andre.
“Bangun BLK di mana – mana, tapi anak NTT tetap seperti ini.
Stop bangun BLK, kita prioritas kualitas supaya tenaga kerjanya bisa profesional. Disertifikasi dengan baik supaya laku baik di dalam maupun di luar negeri. Bukan kejar membangun (BLK), tetapi bagaimana dengan hasilnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Johni Asadoma, yang diberi kesempatan mengomentari pernyataan Paslon Nomor Urut 3 soal penanganan TPPO, menyepakati ide dan gagasan Paslon Nomor Urut 3.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Cawagub Nomor 3. Kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh adat dan kepala desa. Semuanya bergerak dari desa, karena TPPO berawal dari desa. Karena itu, kosentrasi harus kita pusatkan di desa,” ujar Johni Asadoma.(tim)
