KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma memaparkan capaian keberhasilan selama setahun pemerintahannya dalam Rapat Paripurna DPRD NTT yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Jumat (20/2/2026)
Dalam pidato Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menerangkan, tahun pertama kepemimpinan Melki-Johni menempatkan sebagai tahun fondasi untuk menata arah, memperbaiki sistem, dan memperkuat tata kelola agar kerja tahun kedua dan seterusnya lebih presisi menyentuh desa, keluarga, dan kantong-kantong kemiskinan, sebagai penguatan arah pembangunan daerah.
Momentum satu tahun pemerintahan ini juga menjadi titik pijak untuk menyampaikan capaian-capaian konkret dalam melayani Bumi Flobamorata menuju masa depan yang lebih sejahtera.
Momentum ini sekaligus menjadi ruang bagi kita semua untuk menilai kembali seberapa kokoh Tujuh Pilar Pembangunan sebagai penopang Dasa Cita pemerintahan, yang dilandasi semangat besar Ayo Bangun NTT.
“Peringatan satu tahun pemerintahan ini kami maknai sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan dan sinergi seluruh elemen daerah dalam mendorong kemajuan Nusa Tenggara Timur,” ungkap Mantan DPR RI ini.
Sebagai daerah yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, dan budaya, pembangunan NTT harus dijalankan secara inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen memastikan agenda pembangunan tidak meninggalkan satu wilayah pun dari Manggarai di bagian Barat, Alor di bagian Timur, hingga Rote di bagian Selatan.
“Setiap pertambahan usia kepemimpinan kami tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi harus diikuti dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Karena itu, izinkan kami menyampaikan gambaran umum kondisi daerah dan capaian awal selama Tahun 2025 sebagai fondasi kebijakan. Angka-angka ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk memastikan arah kerja kita dapat diukur dan dikoreksi bersama,” papar beliau.
“Satu tahun kepemimpinan ini kami maknai sebagai momen evaluasi yang jujur dan terbuka. Ini bukan sekadar peringatan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas arah kebijakan yang telah kita jalankan bersama.
Di balik angka-angka yang kami sampaikan hari ini, terdapat 5,7 juta jiwa masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menaruh harapan pada pemerintah akan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih layak, kesempatan kerja yang lebih terbuka, dan kehidupan yang lebih bermartabat. Karena itu sejak awal kami menegaskan bahwa Dasa Cita dan Tujuh Pilar Pembangunan tidak disusun untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk menjangkau seluruh warga, termasuk yang berada di desa terpencil, wilayah kepulauan, dan kawasan perbatasan.
Tahun pertama kami tempatkan sebagai tahun fondasi. Kami memilih memperbaiki sistem, menata arah, dan memperkuat tata kelola,” urainya.
Di tengah situasi fiskal nasional yang mengalami penyesuaian, termasuk kebijakan efisiensi, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan tiga prioritas utama: menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan dasar, dan menggerakkan ekonomi lokal.
Secara makro, indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif.
Laju pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5,14% di Tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2024.
Capaian ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi mulai bergerak lebih dinamis dan daya dorong pembangunan semakin menguat.
“Namun kami menyadari bahwa pertumbuhan agregat tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan,” akuinya.
Karena itu, arah kebijakan difokuskan pada penguatan ekonomi rakyat melalui penguatan One Village One Product (OVOP), pemberdayaan UMKM, optimalisasi belanja produk lokal, serta pembentukan NTT Mart sebagai simpul distribusi produk daerah.
Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 17,50 persen (1.031.690 orang), turun sebesar 1,52 persen poin dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 19,02 persen.
Penurunan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan mulai memberikan dampak, didukung oleh penguatan bantuan sosial, perbaikan harga komoditas, meningkatnya aktivitas ekonomi desa, serta stabilitas inflasi pangan.
“Meski demikian, kita tidak boleh berpuas diri. Fakta bahwa lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam keterbatasan ekonomi menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai.
Karena itu, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Ia harus dilakukan melalui integrasi kebijakan lintas sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan tata kelola dengan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis data keluarga sasaran,” sebut Gubernur Melki.
Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada berkurangnya kemiskinan dan pengurangan kemiskinan harus bermuara pada peningkatan martabat manusia Nusa Tenggara Timur.
Ketimpangan wilayah juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah.
Gini Ratio Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 0,322, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berada pada kategori sedang.
Artinya, distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat belum sepenuhnya merata, namun juga belum berada pada tingkat ketimpangan yang tinggi.
Meskipun demikian, lanjut dia, dalam konteks geografis NTT sebagai provinsi kepulauan, angka tersebut tidak dapat dibaca secara normatif semata.
Tantangan ketimpangan di NTT tidak hanya mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi antarindividu, tetapi juga kesenjangan akses antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antara pulau besar dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan ke depan perlu lebih terfokus pada penguatan infrastruktur konektivitas, distribusi logistik, serta peningkatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan dan kepulauan, agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar bersifat inklusif dan merata.
Dalam aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka per November 2025 berada pada angka 3,10 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya.
Meski demikian, lanjut dia, struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor informal. Karena itu, kebijakan tidak hanya menekankan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan, terutama bagi petani, nelayan, dan pekerja harian.
Inflasi terkendali pada angka 2,40 persen, sehingga daya beli masyarakat relatif terjaga.
Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 69,89, mencerminkan perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Pada sektor kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGBM tercatat sebesar 20,2 persen, atau sekitar 65.336 balita. Secara persentase angka ini menunjukkan penurunan, namun secara absolut jumlah balita stunting justru meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang tercatat 64.507 balita.
Di sisi lain, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di NTT masih berada pada angka 37 persen.
Fakta bahwa satu dari lima anak NTT masih mengalami stunting menegaskan bahwa intervensi lintas sektor harus diperkuat secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Seluruh capaian tersebut kami pandang sebagai fondasi awal, bukan tujuan akhir. Pemerintah Provinsi NTT tidak berorientasi pada angka semata, melainkan pada pembangunan martabat manusia. Karena itu, untuk mewujudkan visi “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, kami menetapkan tujuh pilar strategis yang saling menopang:
- Pilar Ekonomi Berkelanjutan,
- Pilar Kesehatan,
- Pilar Pendidikan,
- Pilar Pemberdayaan Komunitas,
- Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan,
- Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia, dan
- Pilar Kolaborasi.
Tujuh pilar ini menjadi kerangka kebijakan agar pembangunan tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan,” terangnya.
“Pilar pertama, Ekonomi Berkelanjutan, kita tidak sedang berbicara program biasa. Kita sedang berbicara perubahan arah sejarah ekonomi Nusa Tenggara Timur. Hilirisasi adalah harga mati.
NTT tidak boleh lagi menjadi daerah penyuplai bahan mentah. Petani, nelayan, dan peternak kita tidak boleh lagi cukup berpuas diri dan berhenti di tahap produksi primer.
Nilai tambah harus tinggal di NTT.
Lapangan kerja harus tercipta di desa.
Kesejahteraan harus dirasakan oleh rakyat kita sendiri.
Dalam satu tahun pertama pemerintahan ini, kita membangun fondasi sistem ekonomi yang jelas dan terukur. Pendekatan kita sederhana, tetapi tidak bisa ditawar, produksi harus berbasis pasar, pengolahan harus kita lakukan sendiri, serta pemasaran harus terjamin,” beber orang nomor satu NTT ini.
Program One Village One Product (OVOP) telah berjalan dengan 44 produk unggulan dan 190 UMKM binaan.
Namun OVOP bukan sekadar memilih produk desa, melainkan strategi membangun identitas ekonomi berbasis potensi lokal melalui pelatihan, penguatan manajemen, pembiayaan, dan akses pasar yang nyata.
Salah satu contoh keberhasilan terlihat di Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
Dukungan OVOP pada Tahun 2025 mendorong peningkatan produksi minyak kayu putih, bandeng asap, dan gula lempeng sebagai produk khas desa. Program ini memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan nilai jual, sehingga pemberdayaan ekonomi komunitas berjalan lebih efektif.
Bagi masyarakat Tuamese, OVOP membuka ruang ekonomi dari potensi yang sebelumnya belum tergarap optimal. Produk lokal yang dulu dipandang biasa kini memiliki nilai tambah melalui perbaikan sarana produksi, peningkatan kualitas dan kemasan yang lebih higienis, serta dukungan perizinan BPOM, sertifikasi halal, dan pendaftaran hak kekayaan intelektual yang difasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
OVOP menunjukkan bahwa desa tidak kekurangan potensi yang dibutuhkan adalah sistem pendampingan dan akses pasar yang terintegrasi.
“Untuk memastikan produk tidak berhenti di tingkat produksi, kita membentuk NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk lokal. Dengan sistem ini, rantai pasok mulai tertata, pelaku usaha mendapatkan kepastian pasar, dan produk lokal memiliki ruang tampil yang layak.
Melalui Gerakan Beli NTT, kita menggerakan ASN dan masyarakat untuk mengutamakan membeli produk daerah. Ini bukan sekadar kampanye. Ini adalah kebijakan afirmatif untuk memastikan uang berputar di dalam daerah demi memperkuat sirkulasi ekonomi lokal,” ungkap Gubernur Melki.
Sebagai bagian dari strategi hilirisasi pangan dan ekonomi kreatif, Pemerintah Provinsi juga menghadirkan Dapur Flobamorata, yang diresmikan pada 20 Agustus 2025 di Gedung Dekranasda. Fasilitas ini bukan hanya dapur produksi. Ini adalah laboratorium inovasi.
Tempat di mana pangan lokal diolah, dikemas, distandarisasi, dan dinaikkan kelasnya.
Dari komoditas menjadi produk. Dari produk menjadi merek. Dari merek menjadi kebanggaan daerah.
Ke depan, Dapur Flobamorata akan kita dorong menjadi model inkubasi produk lokal yang dapat direplikasi di berbagai wilayah.
“Kita ingin setiap komoditas unggulan NTT memiliki nilai tambah, kemasan yang layak, standar mutu yang terjaga, dan akses pasar yang luas,” harapnya.
Ekonomi berkelanjutan bukan soal pertumbuhan angka semata.
Ia adalah soal kedaulatan ekonomi. Soal keberanian keluar dari pola lama. Soal keberpihakan yang nyata kepada petani, nelayan, pelaku UMKM, dan generasi muda NTT. “Kita memilih untuk berdiri di sisi mereka.
Sebagai provinsi kepulauan, laut adalah identitas sekaligus masa depan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, pada Tahun 2025 sektor kelautan dan perikanan kami arahkan dengan prinsip ekonomi biru meningkatkan produksi tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya,” sebut Gubernur Melki.
Subsektor perikanan tangkap, khususnya komoditas tuna, cakalang, dan tongkol, memberikan kontribusi 15,31 persen terhadap total produksi perikanan daerah. Ia tegaskan, NTT tidak boleh hanya menjadi daerah penangkap ikan.
“Agenda utama kami adalah hilirisasi, agar pengolahan dilakukan di dalam daerah, lapangan kerja tercipta di pesisir, dan nilai tambah ekonomi tinggal di tangan masyarakat kita sendiri,” tandasnya.
Pada sektor budidaya, diversifikasi dikembangkan melalui nila, bandeng, dan lele, sementara sektor garam rakyat diperkuat melalui intensifikasi lahan aktif dan modernisasi teknologi produksi. Langkah ini memastikan bahwa ekonomi kelautan tidak hanya tumbuh, tetapi juga semakin berdaya saing.
“Kami juga mengaitkan sektor perikanan dengan pembangunan sumber daya manusia. Ikan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi sumber protein utama untuk menurunkan stunting. Melalui kampanye GEMARIKAN, yang telah menjangkau 1.800 anak di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan TTS, serta pelatihan pengolahan ikan bagi 40 kelompok di 10 kabupaten/kota, kami memastikan bahwa kebijakan ekonomi selaras dengan kebijakan kesehatan,” urainya.
Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih di enam lokasi strategis, dengan tujuan memperpendek rantai distribusi, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan memperkuat posisi tawar nelayan.
Seluruh kebijakan ini ditopang oleh peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan perizinan, serta sinkronisasi regulasi pusat dan daerah.
Hasilnya mulai terlihat, salah satunya melalui capaian Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar yang memperoleh penghargaan EVIKA Level Emas dengan nilai 94,21 persen.
“Karena itu, kami tegaskan laut bukan lagi halaman belakang NTT, tetapi masa depan ekonomi kita. Dan masa depan itu harus kita kelola sendiri secara berdaulat, berkelanjutan, dan menyejahterakan rakyat,” tutur beliau.
Pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan penguatan rantai pasok pangan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
Pertanian tidak kami pandang semata sebagai aktivitas produksi, tetapi sebagai fondasi ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
Pada Tahun 2025, kinerja sektor pertanian menunjukkan penguatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024.
Produktivitas padi meningkat dari 4,19 ton per hektare pada Tahun 2024 menjadi 4,56 ton per hektare pada Tahun 2025, atau tumbuh sekitar 8,83 persen.
Sementara itu, produktivitas jagung naik tipis dari 2,68 ton per hektare menjadi 2,69 ton per hektare, atau meningkat sekitar 0,37 persen. Peningkatan produktivitas ini turut mendorong lonjakan produksi, di mana produksi padi tahun 2025 mencapai 968.324 ton gabah kering giling (GKG), meningkat sebesar 260.532 ton atau sekitar 36,81 persen dibandingkan produksi Tahun 2024 yang sebesar 707.793 ton GKG.
Produksi beras juga mengalami kenaikan sesuai data BPS, dari 414.576 ton pada Tahun 2024 menjadi 567.178 ton pada Tahun 2025, atau meningkat sebesar 152.602 ton atau 36,81 persen. Capaian ini mengantarkan NTT meraih Penghargaan PIN Swasembada Pangan dari Kementerian Pertanian dan masuk dalam lima besar nasional.
Dari sisi perluasan areal, total luas tanam padi pada musim tanam Oktober 2024 sampai September 2025 mencapai 252.929 hektare, meningkat 47.441 hektare atau 23,09 persen dibandingkan periode sebelumnya yang seluas 205.488 hektare.
Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi dan perluasan pemanfaatan lahan, antara lain penanaman padi gogo di lahan kering seluas 1.793 hektare, tumpang sisip padi gogo seluas 8.744 hektare, optimalisasi lahan sawah seluas 28.723 hektare, serta cetak sawah baru seluas 399,6 hektare. Langkah ini menunjukkan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi berjalan simultan untuk mendorong peningkatan produksi pertanian daerah secara berkelanjutan.
Di sisi hulu, peningkatan produktivitas dilakukan melalui penguatan peran penyuluh pertanian lapangan dengan dukungan operasional yang lebih memadai, sehingga pendampingan kepada petani dalam penerapan praktik budidaya yang produktif dan berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain peningkatan produksi, kebijakan pertanian juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan rumah tangga. Melalui program Pekarangan Pangan Lestari, pemerintah melakukan intervensi langsung di tingkat keluarga, khususnya kelompok rentan, guna memastikan ketersediaan pangan sehat yang dapat diakses secara mandiri.
Di sisi hilir, kami menekankan kepastian akses pasar bagi petani. Kebijakan difokuskan pada pendekatan pasar langsung melalui Pasar Tani dan pameran pangan lokal, untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan posisi tawar petani.
Integrasi kebijakan hulu–hilir ini mulai menunjukkan hasil. Produksi pangan strategis tahun 2025 khususnya padi, beras, dan jagung mengalami peningkatan.
Atas kerja bersama tersebut, Pemerintah Provinsi NTT memperoleh Penghargaan Swasembada Pangan Nasional (PIN) 2025 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Capaian ini kami maknai sebagai fondasi awal menuju kedaulatan pangan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Kedaulatan pangan berarti petani sejahtera, produksi terjaga, pasar terbuka, dan rakyat tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar untuk kebutuhan dasarnya.
Sektor peternakan merupakan salah satu penopang utama ekonomi masyarakat NTT. Sebagai provinsi yang dikenal sebagai sentra ternak nasional, kita memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga ketersediaan protein hewani, baik untuk kebutuhan daerah maupun nasional.
Data periode 2023–2025 menunjukkan tren yang positif. Populasi sapi meningkat dari 581.918 ekor pada tahun 2023 menjadi 622.276 ekor pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 6,9 persen dalam dua tahun terakhir.
Pengiriman sapi keluar daerah yang sempat mengalami penurunan pada 2024, kembali pulih pada 2025 dengan jumlah 59.761 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar tetap terjaga dan kepercayaan terhadap kualitas ternak NTT semakin meningkat.
Populasi kerbau menunjukkan peningkatan yang kuat, dari 66.644 ekor menjadi 82.451 ekor, atau tumbuh sekitar 23,7 persen dalam periode tersebut.
Populasi kuda bahkan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, meningkat dari 29.094 ekor menjadi 41.983 ekor, atau naik sekitar 44,3 persen. Pada ternak kecil, populasi babi mencapai 1.083.286 ekor pada tahun 2025, disertai pertumbuhan yang signifikan pada komoditas kambing dan domba. Di sektor perunggasan, populasi ayam buras meningkat hingga mencapai 4,8 juta ekor.
Namun bagi kami, peningkatan populasi bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Peternakan harus naik kelas. Karena itu, ke depan fokus kebijakan diarahkan pada:
- Peningkatan kualitas genetik ternak,
- Ketersediaan pakan yang berkelanjutan,
- Penguatan sistem kesehatan hewan, serta
- Hilirisasi produk peternakan agar nilai tambah tinggal di daerah.
Dengan fokus tersebut, kami menegaskan bahwa pembangunan peternakan tidak boleh berhenti pada peningkatan jumlah ternak semata, tetapi harus diikuti dengan peningkatan nilai tambah, akses pasar, dan kesejahteraan peternak. Karena pada akhirnya, yang ingin kita bangun bukan hanya populasi ternak yang meningkat, tetapi peternak yang semakin sejahtera dan berdaya.
Pariwisata kami tempatkan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi lokal bukan sekadar sektor promosi destinasi, tetapi ruang tumbuh bagi UMKM, pelaku seni budaya, serta penciptaan lapangan kerja hingga ke tingkat desa. Bagi kami, pariwisata harus menjadi instrumen pemerataan manfaat ekonomi, bukan hanya pertumbuhan angka kunjungan.
Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam pemanfaatan event sebagai instrumen promosi terpadu. Pelaksanaan Tour de EnTeTe (TDE) sepanjang 1.541 kilometer dalam 10 etape yang melintasi Timor, Sumba, dan Flores bukan hanya ajang olahraga, tetapi platform promosi potensi alam, budaya, dan produk lokal.
Penyelenggaraan TDE 2025 melibatkan sekitar 400 UMKM lokal dan memberikan dampak ekonomi nyata. Total multiplier effect terhadap output ekonomi mencapai Rp10,21 miliar, dengan kontribusi terbesar pada sektor jasa perusahaan (Rp2,60 miliar), transportasi (Rp2,48 miliar), serta akomodasi dan makan minum (Rp1,27 miliar). Ini menunjukkan bahwa event bukan sekadar perayaan, tetapi instrumen pergerakan ekonomi.
Demikian pula Kupang Exotic Festival, NTT BaGaYa, Festival Seni Budaya Ende, dan AnTikFest 2025 dirancang sebagai katalis ekonomi—ruang pertemuan antara produk lokal dan pasar.
Dampaknya tercermin pada capaian kunjungan wisatawan tahun 2025 yang mencapai 1.840.488 orang, melampaui target sebesar 1.278.453 kunjungan atau sekitar 143,96 persen dari target. Sektor pariwisata NTT tidak hanya pulih, tetapi kembali tumbuh signifikan dengan pertumbuhan sebesar 17,99 persen, setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya.
Capaian ini menunjukkan bahwa pariwisata NTT bukan sekadar bangkit, tetapi mulai menguat sebagai motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi event, penguatan desa wisata, dan promosi terpadu membentuk citra baru NTT sebagai destinasi berbasis alam, budaya, dan pengalaman otentik.
Lebih penting lagi, peningkatan kunjungan ini menggerakkan ekonomi lokal dari UMKM, perhotelan, transportasi, hingga ekonomi kreatif desa. Pariwisata tidak lagi hanya menjadi etalase promosi, tetapi menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat.
Namun kami menyadari bahwa keberhasilan pariwisata tidak ditentukan oleh event semata. Keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di tingkat tapak. Karena itu, penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas kebijakan.
Melalui program Local Champion, sebanyak 30 penggerak lokal dari 22 kabupaten/kota mengikuti pelatihan untuk memperkuat kemampuan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Mereka dipersiapkan bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai motor penggerak yang mampu menjaga kualitas layanan, mengelola potensi lokal secara profesional, dan memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
Ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai aktor utama di tingkat lokal. Tujuannya jelas: agar manfaat ekonomi pariwisata berputar dan tinggal di desa, memperkuat ekonomi keluarga, serta mendorong tumbuhnya ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Karena bagi kami, pariwisata bukan sekadar mendatangkan wisatawan pariwisata harus menghadirkan kesejahteraan.
Struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur masih sangat ditopang oleh sektor informal.
Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi, terdapat jutaan petani yang bekerja di ladang, nelayan yang melaut setiap hari, pengelola hutan, pelaku UMKM, dan berbagai pekerja mandiri yang menggantungkan hidupnya pada kerja harian. Mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah, tetapi sekaligus kelompok yang paling rentan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau musibah yang tidak terduga.
Karena itu, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTT menempatkan perlindungan pekerja rentan sebagai prioritas kebijakan. Melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan, sebanyak 100.000 pekerja sektor informal didaftarkan dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sasaran program ini meliputi petani, nelayan, pengelola hutan, atlet berprestasi, serta kelompok rentan seperti janda, lansia produktif, dan penyandang disabilitas yang masih aktif bekerja. Program ini dialokasikan sebesar Rp10,08 miliar, dilaksanakan dalam dua tahap pada Juli dan Oktober 2025, dan mencakup seluruh 22 kabupaten/kota—menjangkau wilayah daratan maupun kepulauan.
Urgensi perlindungan ini tercermin dari berbagai musibah kerja yang tidak terduga. Contoh peristiwa yang menimpa Marthen Luther Benu, seorang petani di Desa Kalali yang mengalami kecelakaan saat bekerja, dan Soleman Haning, pedagang hasil laut di Desa Oebelo yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, menjadi pengingat bahwa pekerja sektor informal menghadapi risiko tinggi tanpa kepastian perlindungan.
Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris dari kedua pekerja tersebut memperoleh manfaat santunan kematian dan perlindungan ekonomi. Skema ini memastikan bahwa ketika risiko terjadi, keluarga tidak sepenuhnya menanggung beban sendiri.
Bagi kami, perlindungan pekerja rentan bukan sekadar program administratif.
Ia adalah wujud kehadiran negara dalam melindungi mereka yang bekerja keras di sektor informal—agar risiko kerja tidak berubah menjadi kemiskinan baru bagi keluarga yang ditinggalkan.
Kebijakan ini memiliki tiga tujuan utama:
- Memberikan rasa aman bagi pekerja agar dapat bekerja lebih tenang dan produktif;
- Menjaga keberlanjutan ekonomi daerah melalui investasi pada perlindungan sumber daya manusia; serta
- Mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko kerja yang menimpa pencari nafkah keluarga.
Inilah bentuk kehadiran pemerintah yang berpihak. Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya soal angka yang meningkat, tetapi tentang rakyat yang merasa aman dalam bekerja dan terlindungi ketika risiko datang.
Pada Pilar Kedua, yaitu Pilar Kesehatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan kesehatan ibu dan bayi sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Keselamatan ibu saat melahirkan dan tumbuh kembang bayi adalah ukuran paling mendasar dari kualitas pelayanan publik dan perhatian negara kepada warganya.
Karena itu, penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi kami pandang sebagai tanggung jawab moral. Pendekatan yang dilakukan berbasis data melalui Audit Maternal Perinatal di seluruh kabupaten/kota. Rekomendasi audit ditindaklanjuti dalam bentuk penyesuaian program, peningkatan kapasitas, serta pembenahan tata laksana pelayanan. Lima kabupaten dengan kontribusi kasus tertinggi periode 2020–2024 ditetapkan sebagai wilayah prioritas agar dukungan lebih terfokus.
Di tingkat layanan dasar, penguatan puskesmas menjadi perhatian utama. Kompetensi tenaga kesehatan ditingkatkan dan supervisi dilakukan secara lebih intensif untuk memastikan pelayanan sesuai standar keselamatan pasien.
Sistem rujukan kegawatdaruratan juga terus diperbaiki agar proses rujukan berlangsung cepat dan terkoordinasi, sehingga keterlambatan penanganan dapat dicegah.
Seluruh langkah ini merupakan bagian dari pembenahan sistem yang konsisten, agar pelayanan kesehatan ibu dan anak di NTT semakin responsif, aman, dan bermutu.
Pengendalian penyakit menular yang terintegrasi dan berbasis kewaspadaan dini menjadi prioritas dalam Pilar Kesehatan.
Prinsip yang kami pegang jelas: deteksi cepat, respons terkoordinasi, penguatan surveilans, dan keterlibatan masyarakat. Strategi yang dibangun tidak parsial per penyakit, tetapi memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh—mulai dari kapasitas laboratorium, ketanggapan puskesmas, hingga mekanisme rujukan—agar pengendalian bersifat preventif dan berkelanjutan.
Eliminasi malaria menjadi agenda penting mengingat karakter NTT sebagai wilayah kepulauan dengan mobilitas tinggi. Tahun 2025, pemeriksaan diperluas secara masif, surveilans kasus dan vektor diperkuat, serta dukungan laboratorium dan pemantauan migrasi ditingkatkan.
Intervensi ini terintegrasi dengan layanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk melindungi ibu hamil dan balita sejak dini. Hasilnya angka distiribusi kasus Malaria di tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 4.332 kasus dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 7920 kasus.
Pengendalian Demam Berdarah Dengue dilakukan melalui penguatan Gerakan 3M Plus dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi Kejadian Luar Biasa.
Dalam penanganan Tuberkulosis (TBC), pada tahun 2024, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Program TBC untuk penatalaksanaan terduga TBC sesuai standar mencapai 78 persen dari target 100 persen, sementara capaian penemuan kasus Tuberkulosis berada pada angka 55 persen dari target 90 persen. Pada tahun 2025, terjadi perbaikan signifikan pada aspek tata laksana, dengan capaian SPM meningkat menjadi 102 persen, melampaui target yang ditetapkan.
Capaian penemuan kasus juga mengalami peningkatan menjadi 62 persen dari target 90 persen, meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mencapai target nasional secara optimal.
Pemerintah Provinsi melaksanakan skrining massal di 22 kabupaten/kota pada November–Desember 2025, termasuk penggunaan Portable X-Ray. Pendekatan ini menegaskan perubahan cara kerja: pemerintah aktif menjangkau masyarakat untuk menemukan kasus lebih awal dan memutus rantai penularan.
Penanganan rabies juga menunjukkan hasil nyata. Angka kematian turun dari 46 kasus pada 2024 menjadi 30 kasus pada 2025, atau menurun sekitar 34,8 persen. Hal ini dicapai melalui vaksinasi massal terhadap 299.508 hewan penular rabies, pembatasan pergerakan hewan, serta respons cepat lintas sektor yang dikoordinasikan BPBD. Kerja sama dengan tim ahli dari Melbourne University turut memperkuat pengendalian berbasis kajian ilmiah, khususnya di Pulau Timor.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa penguatan sistem kesehatan mulai memberikan dampak yang nyata dan terukur di lapangan.
Dalam percepatan penurunan prevalensi stunting, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengonsolidasikan seluruh intervensi melalui Aksi Konvergensi Menuju NTT Bebas Stunting, yang diwujudkan dalam Gerakan Anting Berlian sebagai delapan inovasi layanan terintegrasi.
Dengan target jangka panjang 8,4 persen pada tahun 2045, pendekatan yang kami bangun menyatukan pengasuhan, layanan kesehatan, intervensi gizi, penguatan data, hingga kolaborasi lintas sektor.
Pada dimensi layanan dan pengasuhan, diperkuat Program Orang Tua Asuh, Therapeutic Feeding Centre bagi balita gizi berat, serta Posyandu Modeling di desa prioritas. Advokasi Dana Desa juga diarahkan untuk penanganan balita dengan masalah gizi spesifik sesuai regulasi terbaru.
Di sisi tata kelola, integrasi data stunting dikembangkan secara real-time agar setiap kasus cepat teridentifikasi dan ditangani. Layanan telemedicine diperluas untuk menjangkau wilayah terpencil, dan koordinasi lintas pemerintahan diperkuat agar kebijakan berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung.
Intervensi gizi dilakukan berbasis pangan lokal melalui PMT yang disesuaikan potensi daerah serta pengembangan community garden untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Peran Kader Posyandu diperkuat melalui pelatihan dan apresiasi berkelanjutan, sehingga pemantauan balita bermasalah gizi berjalan konsisten dan tepat sasaran.
Penguatan struktural dilakukan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, termasuk optimalisasi DAK dan penerapan KRIS, dengan perhatian khusus pada 14 Rumah Sakit Daerah Pratama.
Hasilnya mulai terlihat. Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting turun menjadi 20,2 persen dari 21,2 persen pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang telah menjangkau lebih dari 10.000 masyarakat.
Namun bagi kami, ini bukan titik akhir. Setiap anak yang bebas stunting adalah investasi masa depan NTT, dan perjuangan ini akan terus kami lanjutkan secara konsisten dan terukur.
Hadirin yang saya hormati,
Sejalan dengan agenda nasional pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari strategi intervensi gizi yang terstruktur dan terintegrasi. Program ini kami tempatkan bukan sekadar bantuan konsumsi jangka pendek, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan, terutama anak-anak di wilayah dengan keterbatasan ekonomi dan kerentanan gizi.
Pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini merupakan fondasi bagi peningkatan kecerdasan, ketahanan fisik, dan daya saing sumber daya manusia. Melalui penyediaan asupan gizi seimbang secara konsisten, kami memastikan anak-anak NTT memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dan kapasitas belajar yang optimal, sehingga mampu bersaing di masa depan.
Keunggulan program ini terletak pada desainnya yang terhubung langsung dengan potensi ekonomi lokal. Rantai pasok bahan pangan dikaitkan dengan produksi sektor pertanian dan peternakan daerah, sehingga bahan baku berasal dari hasil produksi petani dan peternak NTT sendiri. Dengan pendekatan ini, perbaikan status gizi berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal, memberdayakan UMKM pangan, dan memperkuat ekosistem ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Ketiga, yaitu Pilar Pendidikan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis pembangunan manusia yang selaras dengan potensi dan kebutuhan riil daerah. Arah kebijakan kami tegaskan: pendidikan di NTT harus relevan dengan sektor unggulan seperti kelautan, pertanian, peternakan, pariwisata, serta penguasaan teknologi, sehingga lulusan tidak tercerabut dari konteks sosial-ekonomi tempat mereka tumbuh.
Komitmen menghadirkan pendidikan yang kontekstual diwujudkan melalui pembentukan 88 titik Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota. Salah satu yang telah beroperasi adalah Sekolah Rakyat di UPT Sentra Efata Kupang yang melayani 100 peserta didik jenjang SMP. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Untuk memastikan keberlanjutan akses tersebut, Pemerintah Provinsi melaksanakan Program Bantuan Siswa Miskin bagi 1.124 siswa dengan alokasi Rp200.000 per bulan per siswa, dengan total anggaran Rp2,697 miliar. Kebijakan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak-anak NTT putus sekolah.
Penguatan pendidikan vokasi terus kami dorong melalui pendekatan berbasis lapangan dan potensi daerah. Sekolah vokasi berasrama berbasis potensi daerah akan dikembangkan di belasan daerah tingkat II di NTT. Inkubator vokasi pemuda juga dijalankan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Universitas Widya Mandira.
Kami menyadari bahwa kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Karena itu, pada tahun 2025 diberikan insentif kepada 1.515 guru dan tenaga kependidikan, khususnya di daerah perifer, dengan total anggaran Rp9,09 miliar. Kebijakan ini bertujuan memperkuat motivasi dan kualitas layanan pendidikan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan.
Penguatan tersebut didukung juga peningkatan sarana dan prasarana di 89 SMA dan SMK, percepatan transformasi digital pada 340 sekolah, distribusi 11.000 buku ajar di 12 kabupaten prioritas, serta aktivasi akun belajar.id di seluruh SMA dan SMK pada 22 kabupaten/kota. Sebanyak 207 Guru Duta Teknologi menjadi penggerak utama transformasi digital, didukung uji coba aplikasi Cerdig untuk membangun sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan transparan.
Pemerintah Provinsi juga memastikan siswa berprestasi tidak terhambat kondisi ekonomi. Pada tahun 2025, 4.642 siswa diterima di Perguruan Tinggi Negeri, 2.137 siswa mengikuti seleksi sekolah kedinasan, dan 25 siswa asal NTT berhasil lulus ke SMA Taruna Nusantara. Ini menunjukkan bahwa daya saing peserta didik NTT terus meningkat di tingkat nasional.
Namun bagi kami, capaian ini adalah awal. Pendidikan di NTT harus menjadi pengungkit daya saing dan kesejahteraan jangka panjang. Karena membangun pendidikan hari ini berarti menyiapkan masa depan Nusa Tenggara Timur.
Pilar Keempat, Pilar Pemberdayaan Komunitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima program, melainkan sebagai subjek utama pembangunan. Arah kebijakan kami tegaskan: pembangunan harus bertumpu pada kapasitas warga, kekuatan komunitas, dan ekonomi kolektif yang berakar di desa. Dalam kerangka itu, koperasi kami posisikan sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kami menyadari struktur ketenagakerjaan NTT masih didominasi sektor informal, dengan pendapatan yang belum stabil dan keterampilan yang belum merata, terutama di kalangan pemuda dan perempuan. Karena itu, pendekatan yang kami ambil bukan sekadar bantuan, tetapi investasi pada karakter, kepemimpinan, keterampilan, dan kesadaran sosial.
Melalui program Youth Campaign, pada tahun 2025 dilaksanakan 120 kegiatan, melampaui target awal. Program ini tidak hanya mendorong produktivitas ekonomi pemuda, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, termasuk dalam isu pencegahan kekerasan, narkoba, pernikahan usia dini, dan perdagangan orang. Kami ingin pemuda NTT tumbuh sebagai generasi yang produktif sekaligus bertanggung jawab secara sosial.
Sebanyak 442 pemuda dan perempuan mengikuti pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal—kriya, kuliner, fesyen, tata rias, dan desain grafis—untuk membuka ruang usaha mandiri di desa dan mendorong transformasi sektor informal menjadi usaha kreatif bernilai tambah.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terus memperkuat pengarusutamaan gender melalui program pemberdayaan perempuan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan perempuan milenial di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, dengan total 80 peserta. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan, literasi keuangan, serta kepercayaan diri perempuan agar mampu berperan lebih aktif dalam penguatan ekonomi keluarga dan komunitasnya.
Untuk memastikan keberlanjutan, Pemerintah Provinsi menghadirkan Program Inkubator Bisnis, melalui pendampingan tata kelola, akses pasar, dan penguatan model usaha, sehingga UMKM tidak berhenti pada pelatihan, tetapi naik kelas secara berkelanjutan.
Fondasi ekonomi kolektif diperkuat melalui 3.442 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah NTT. Namun kami tidak berhenti pada jumlah. Fokus kami adalah penguatan tata kelola koperasi agar dikelola profesional, transparan, dan efisien.
Seluruh kebijakan ini menunjukkan satu arah yang konsisten: pembangunan NTT dilaksanakan melalui investasi pada manusia dan komunitasnya. Karena pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila digerakkan oleh masyarakat yang berdaya dan terlibat aktif dalam pembangunan.
Pada Pilar Kelima, yaitu Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan pembangunan jalan, air, listrik, dan rumah layak huni sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi prasyarat agar ekonomi bergerak, pelayanan dasar menjangkau rakyat, dan kualitas hidup meningkat secara nyata.
Pada sektor perumahan, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, diberikan bantuan perbaikan rumah layak huni senilai Rp20 juta per unit di tujuh kabupaten, yaitu Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Ende, Sumba Barat, Manggarai, Ngada, dan Manggarai Timur.
Program ini dilaksanakan secara selektif bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, sebagai wujud komitmen menghadirkan hunian yang lebih sehat, aman, dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sektor ketenagalistrikan, pemasangan meteran listrik dilakukan bagi 450 kepala keluarga di enam kabupaten yaitu Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Alor– untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan memastikan energi tidak lagi menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi dan proses belajar anak-anak.
Pada infrastruktur jalan, tahun 2025 dialokasikan anggaran Rp 96,53 miliar untuk 33 paket pekerjaan. Penanganan dilakukan sepanjang 46,92 kilometer, serta pemeliharaan rutin 58,35 kilometer. Hasilnya, kondisi jalan mantap meningkat dari 1.827,07 kilometer pada 2024 menjadi 1.873,99 kilometer pada 2025, sementara jalan tidak mantap menurun secara bertahap dari 860,24 kilometer menjadi 813,32 kilometer.
Ini menunjukkan perbaikan konektivitas yang terukur dan konsisten.
Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Provinsi telah menyusun usulan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026 mencakup lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan strategis, termasuk lintas selatan perbatasan Timor Leste dan ruas penghubung utama di Flores, Sumba, dan Alor.
Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur kami arahkan untuk memperkuat konektivitas produksi, menurunkan biaya logistik, dan membuka akses layanan pendidikan serta kesehatan. Jalan yang baik memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, listrik menggerakkan ekonomi rumah tangga, dan rumah layak huni meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.
Dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan, kami memastikan pembangunan tidak terpusat di kota, tetapi menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Karena bagi kami, infrastruktur yang dibangun harus menghadirkan akses.
Pada Pilar Keenam, Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola yang akuntabel. Reformasi birokrasi kami arahkan bukan sekadar memenuhi indikator administratif, tetapi mengubah cara kerja, budaya organisasi, dan orientasi kinerja agar berfokus pada hasil nyata bagi masyarakat.
Pelaksanaan reformasi diperkuat melalui rencana aksi yang semakin SMART, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional, dengan tujuan menghadirkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan melayani.
Dalam aspek keterbukaan informasi, Pemerintah Provinsi meraih kualifikasi “Informatif” dengan nilai 93,30 berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2025.
Namun bagi kami, keterbukaan bukan sekadar pemenuhan kewajiban normatif, melainkan harus berkembang menjadi ruang partisipasi publik yang aktif dan berdampak.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi menginisiasi Program MeJa Rakyat (Melki Johni Melayani Rakyat) sebagai front office pengaduan publik tingkat provinsi yang mempercepat penanganan aspirasi masyarakat. Sejak 100 hari kerja pemerintahan, program ini berfungsi sebagai sistem pengelolaan pengaduan terintegrasi dengan prinsip no wrong door policy, batas waktu respons yang jelas, serta perlindungan terhadap pengadu.
Hingga tahun 2025, 100 persen dari 429 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti. Standar waktu respons maksimal 3×24 jam mulai membentuk disiplin baru dalam birokrasi, diperkuat dengan pelaporan rutin kepada pimpinan daerah.
Desain layanan disesuaikan dengan kondisi geografis NTT. Layanan tatap muka tetap tersedia di Kantor Gubernur untuk pengaduan sensitif, sementara kanal daring melalui WhatsApp pada nomor 081138319988 dan 081138319989 mempermudah akses masyarakat di berbagai wilayah. Pengelolaan dilakukan oleh admin lintas perangkat daerah, sehingga setiap pengaduan terdokumentasi secara resmi, direkap, dan diproses secara akuntabel sesuai alur administrasi yang ditetapkan.
Transformasi digital diperkuat melalui pengembangan Portal Sasando sebagai integrasi data sektoral untuk perencanaan yang lebih presisi. Capaian Indeks SPBE 3,89 (kategori sangat baik) serta penghargaan Digital Government Award 2024 menunjukkan kemajuan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Digitalisasi juga menjangkau layanan dasar, dengan 39 puskesmas di 11 kabupaten/kota telah menerapkan sistem antrean digital.
Sejalan dengan itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terus didorong melalui perbaikan pelayanan, penguatan pajak dan retribusi, serta pengelolaan potensi ekonomi secara transparan dan berkelanjutan.
Dengan birokrasi yang semakin profesional, responsif, dan berbasis sistem digital, kami menargetkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berdampak nyata.
Karena pada akhirnya, reformasi birokrasi bukan sekadar tentang sistem— tetapi tentang kepercayaan publik yang harus terus kita bangun dan jaga.
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bapak/Ibu Tamu Undangan yang saya hormati,
Pada Pilar Ketujuh, Pilar Kolaborasi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Lebih dari itu, kolaborasi merupakan pilar esensial yang merajut dan mengikat seluruh pilar lainnya.
Ekonomi berkelanjutan tidak akan tumbuh tanpa sinergi lintas sektor.
Kesehatan tidak akan membaik tanpa kerja sama pusat–daerah dan partisipasi masyarakat.
Pendidikan tidak akan relevan tanpa keterlibatan dunia usaha dan komunitas.
Infrastruktur tidak akan berdampak tanpa koordinasi lintas wilayah.
Reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa dukungan publik dan transparansi.
Karena itu, kolaborasi kami tempatkan sebagai benang merah yang menyatukan seluruh arah kebijakan.
Dengan karakter geografis kepulauan dan tantangan pembangunan yang kompleks, NTT tidak dapat dibangun secara sektoral dan parsial. Sinergi menjadi fondasi agar pemerintah, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, komunitas, dan diaspora bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan.
Penguatan kolaborasi dimulai dari internal pemerintahan melalui penyelarasan program bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-NTT, agar kebijakan tidak berjalan terfragmentasi. NTT harus bergerak sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan.
Di tingkat regional, komitmen sinergi diperluas melalui Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (KRBNN) yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 28 Januari 2026. Kerja sama ini membuka ruang integrasi ekonomi, konektivitas, pariwisata, logistik, dan penguatan rantai pasok antarwilayah, sehingga NTT semakin terhubung dalam ekosistem pembangunan kawasan timur Indonesia.
Peran diaspora kami optimalkan melalui Forum Dialog Bersama Diaspora NTT yang telah menghubungkan lebih dari 150 tokoh dari 12 negara. Kontribusi diarahkan pada investasi, transfer pengetahuan, akses pendidikan, dan penguatan sektor ekonomi strategis.
Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga nasional juga diperkuat di bidang energi baru terbarukan, hilirisasi rumput laut, industri garam rakyat, serta riset bersama BRIN. Dengan pendekatan ini, NTT tidak sekadar menjadi lokasi program, tetapi bagian dari rantai nilai pembangunan nasional.
Kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat turut memperkuat intervensi berbasis komunitas. Bersama William & Lily Foundation, program KAPSUL PAUD, MATA RAMMU, ESAH, dan SIKAT STUNTING dijalankan untuk meningkatkan kualitas PAUD, ketahanan ekonomi keluarga, dan pencegahan stunting di Sumba Barat Daya dan Rote Ndao. Bersama Yayasan Solar Chapter Indonesia, akses air bersih dan energi diperkuat melalui Platform Data Air NTT dan infrastruktur pompa tenaga surya. Sementara itu, kemitraan dengan RIKOLTO Indonesia difokuskan pada pengembangan sistem pangan berkelanjutan untuk komoditas kopi dan kakao agar petani memperoleh nilai tambah yang layak.
Dalam sektor swasta, investasi terbesar PMA berasal dari XLSMART Telecom sebesar Rp314,4 miliar dan Fortuna Paradiso Optima sebesar Rp272,1 miliar. Pada kategori PMDN, Bangun Loka Indah mencatat investasi Rp1,2 triliun. Investasi ini menjadi penggerak pertumbuhan melalui penguatan infrastruktur, pariwisata, energi, dan penciptaan lapangan kerja.
Seluruh inisiatif ini dirajut melalui Sekretariat Bersama “Ayo Bangun NTT”, sebagai ruang kerja kolaboratif yang mempertemukan gagasan, kebijakan, dan investasi secara terstruktur.
Karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berkelanjutan bukanlah hasil kerja satu pihak, melainkan hasil kerja bersama.
Dan di atas seluruh pilar yang telah kami sampaikan: Pilar Kolaborasi adalah kekuatan pemersatu yang memastikan setiap langkah pembangunan bergerak serempak, terarah, dan berdampak—menuju terwujudnya Nusa Tenggara Timur yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bapak/Ibu Tamu Undangan yang saya hormati,
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Voxpol Center Research and Consulting menyampaikan pesan yang sangat jelas. Masyarakat menempatkan Ekonomi dan Kesejahteraan (40,1 persen) serta Infrastruktur dan Layanan Dasar (33,9 persen) sebagai prioritas utama.
Artinya, rakyat menginginkan pembangunan yang nyata—yang terasa di dapur keluarga, di jalan yang mereka lalui, di lampu yang menerangi rumah, dan di pekerjaan yang menghidupi anak-anak mereka.
Dari hasil survei tersebut, masyarakat bahkan memberi arah konkret: peningkatan penerangan jalan umum, pengurangan pengangguran, dan penurunan angka kemiskinan.
Rakyat tidak hanya menilai. Rakyat memberi kompas. Dan kompas itulah yang menjadi pijakan kita memasuki tahun kedua pemerintahan.
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bapak/Ibu Tamu Undangan yang saya hormati,
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak dari pendekatan makro menuju intervensi yang lebih mikro, lebih presisi, dan lebih terfokus. Jika tahun pertama adalah tahun fondasi dan konsolidasi arah, maka tahun kedua adalah tahun percepatan yang menyentuh langsung akar persoalan di tingkat desa dan keluarga.
Untuk memastikan akselerasi berjalan efektif, Pemerintah Provinsi merencanakan pembentukan 5 (lima) tim percepatan yang dijalankan oleh ASN terpilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak kinerja. Langkah ini sekaligus memperkuat profesionalitas dan utilisasi aparatur agar lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.
Kelima tim tersebut meliputi:
Tim Optimalisasi PAD, untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah;
Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan, untuk memastikan intervensi tepat sasaran;
Tim Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, guna mendorong UMKM, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja;
Tim Optimalisasi Dasa Cita, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan visi pembangunan;
Tim Komunikasi Pemerintah, guna memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat.
Melalui pembentukan lima tim ini, diharapkan agar roda birokrasi diarahkan menjadi lebih cepat, inovatif, efektif, dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Mulai Februari 2026, Pemerintah Provinsi menjalankan Program Intervensi Dana Desa Terfokus. Pendekatan ini dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di kantong-kantong wilayah termiskin. Dana Desa tidak lagi berjalan secara umum, tetapi diarahkan berbasis data keluarga sasaran, agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada rumah tangga yang paling membutuhkan.
Strategi ini menegaskan komitmen kita untuk memastikan bahwa capaian makro daerah harus berujung pada perubahan nyata di tingkat keluarga. Pembangunan tidak boleh berhenti pada angka statistik, tetapi hadir dalam bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Untuk memastikan percepatan berjalan terarah, ditetapkan tujuh arah kebijakan utama tahun 2026:
Pertama, percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Pendekatan intervensi akan difokuskan pada keluarga berisiko melalui integrasi layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial. Basis data kemiskinan dan stunting akan diperkuat agar intervensi tepat sasaran.
Kedua, perluasan lapangan kerja dan kewirausahaan. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif, serta pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal untuk menyerap tenaga kerja, khususnya pemuda dan perempuan.
Ketiga, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan tata kelola pajak dan retribusi daerah, digitalisasi sistem pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah akan menjadi fokus untuk meningkatkan kapasitas fiskal secara berkelanjutan.
Keempat, peningkatan kualitas belanja daerah berbasis kinerja. Setiap program dan kegiatan akan dievaluasi berdasarkan dampak dan hasil, bukan semata realisasi anggaran. Belanja publik harus efisien, terukur, dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Kelima, penguatan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan diaspora akan terus diperkuat agar pembangunan berjalan terpadu dan tidak terfragmentasi.
Keenam, instruksi pembenahan data kemiskinan. Validasi dan integrasi data kemiskinan akan menjadi prioritas, sehingga kebijakan intervensi sosial berbasis bukti dan tidak lagi mengandalkan estimasi yang kurang presisi.
Ketujuh, penguatan kebijakan berbasis bukti dan riset. Setiap perumusan kebijakan akan ditopang oleh kajian ilmiah dan data yang terverifikasi, agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat serta relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan arah tersebut, tahun kedua bukan sekadar kelanjutan, melainkan fase akselerasi.
Kita bergerak dari penataan sistem menuju penajaman dampak. Dari konsolidasi makro menuju sentuhan mikro yang langsung menyentuh keluarga dan desa.
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bapak/Ibu Tamu Undangan yang saya hormati,
Satu tahun telah kita lalui.
Bukan tanpa tantangan.
Bukan tanpa kekurangan.
Tetapi dengan komitmen yang tidak pernah surut.
Fondasi telah kita bangun.
Kini saatnya mempercepat langkah.
Namun kita juga harus jujur pada diri kita sendiri.
Peristiwa yang menimpa anak kita YBR bukan hanya tragedi personal.
Ia memperlihatkan celah dalam pranata sosial kita celah dalam koordinasi antar-sektor, celah dalam presisi dan integrasi data, celah dalam deteksi dini terhadap keluarga rentan.
Kita memiliki program pendidikan. Kita memiliki bantuan sosial. Kita memiliki sistem perlindungan anak. Tetapi ketika sistem itu berjalan terfragmentasi, ketika data kemiskinan tidak presisi dan tidak sepenuhnya terhubung dengan data siswa rentan, ketika respons lintas dinas tidak bergerak dalam satu komando, maka yang terjadi adalah kegagalan pranata.
Bukan karena tidak ada kebijakan.
Tetapi karena integrasi belum optimal.
Dan dalam ruang kosong itulah anak-anak paling rentan bisa terlewat.
Tahun kedua adalah tahun koreksi struktural.
Kita tidak hanya memperbaiki program, kita memperbaiki sistemnya.
Kita perkuat presisi dan sinkronisasi data kemiskinan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Kita bangun mekanisme deteksi dini berbasis desa.
Kita pastikan tidak ada keluarga yang terlepas dari radar kebijakan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan kita diukur dari dari seberapa banyak keluarga yang keluar dari kemiskinan, seberapa banyak anak yang tumbuh sehat dan cerdas, dan seberapa terang masa depan yang kita siapkan untuk generasi berikutnya.
Kita mungkin tidak dapat mengubah semuanya sekaligus.
Tetapi kita dapat memastikan bahwa setiap hari membawa NTT satu langkah lebih maju lebih responsif, lebih terintegrasi, dan lebih berpihak.
Salus populi suprema lex esto keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Inilah yang akan menjadi kompas moral (moral compass) kita semua dalam memasuki 2026.
Maka seluruh arah kebijakan tahun 2026 hanya memiliki satu muara: memastikan rakyat Nusa Tenggara Timur hidup lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih pasti.
“Mari kita jaga kepercayaan rakyat ini. Mari kita jawab amanah ini dengan kerja yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berpihak.
Dengan semangat kolaborasi, dengan hati yang tulus, dan dengan keyakinan yang teguh pada visi kita bersama—NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Mari kita satukan langkah.
Mari kita rapatkan barisan.
Dan dengan penuh keyakinan kita katakan bersama—Ayo Bangun NTT!
Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati setiap niat baik dan langkah pengabdian kita,” tutupnya.(red/*)
