LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.id–Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) bersama masyarakat melakukan aksi di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dan Perhubungan (BMBKHub) Mabar, Jumat (17/6/2022).
Dalam aksi yang dipimpin Ketua PKN Mabar, Lorens Logam itu dalam baliho yang ditancap di belakang mobil bertulis “Selamatkan Utang Pinjaman Rp 250 M Karena Cicilan Tanggungan Kita,”.
“Kalau bukan kita siapa lagi basmi tikus-tikus pencuri”
Kata-kata itu tertulis dalam baliho yang dipasang di depan dan belakang mobil pic up berwarna hitam dari masa aksi Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat bersama sejumlah masyarakat di depan halaman Kantor Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (17/6/2022) pagi.
Dalam orasinya Lorens Logam sambil mempertujukan sampel pasir dalam karung kecil yang diambil dari lokasi pengerjaan proyek tersebut.
Ia mengatakan, bahwa pasir tersebut tidak sesuai spesifikasi dalam pengerjaan proyek itu.
“Saya minta Dinas Marga hadirkan Kepala Divisi di sini, lihat pasir yang direalisasikan untuk pengerjaan infrastruktur dari dana pinjaman ini. Siapa yang nantinya rekam pengerjaan seperti ini dari dinas teknis punya lisensi dan itervensi. Sebagai masayarakat kami mengharapkan agar optimalkan dan maksimalkan pengawasan,” ungkap Lorens.
“Uang Rp 250 miliar ini bukan miliknya Bupati, Wakil Bupati dan DPRD.Saya harap kepala dinas tolong hadirkan di sini,” tandas Logam yang juga merupakan Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat.
Salah seorang masyarakat Labuan Bajo, Ladis Jeharum dalam orasinya juga menyampaikan bahwa agar semua fungsi-fungsi dari pemerintah maupun dinas terkait dijalankan dengan benar.
Kepada Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, ia minta, agar fungsi-fungsi itu diperankan secara benar dan maksimal.
“Minta maaf, hari ini (Jumat, 17/6/2022) kami datang sepertinya menggangu aktivitas bapak dan ibu semua, tetapi jauh dibalik itu, kami punya hati supaya semua fungsi-fungsi kita dijalankan dengan benar, Bupati, DPRD dan semua jajaran di bawahnya. Harapan kami beban masyarakat Manggarai Barat ada di pundak kita,” tukasnya.
Ia berharap, agar sampel material yang dibawanya dalam orasi itu akan dilakukan uji laboratorium serta di check kembali di lapangan terkait pengerjaan proyek tersebut.
“Material yang kami bawa ini adalah sampel yang kami temukan hasil investigasi kami di lapangan. Tolong lakukan uji laboratorium dan cross check di lapangan supaya tidak ada lagi yang masuk penjara,” harap dia.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, Ricardus Sontani menyampaikan bahwa aksi dari PKN dan sejumlah masyarakat tersebut adalah bentuk partisipasi kontrol.
” Terimakasih saya mau sampaikan mewakili teman-teman dinas, ini adalah bentuk partisipasi kontrol nyata dari teman-teman yang tentunya menjadi auto kritik buat kami. Saya pikir ini nanti akan kami tindak lanjuti,” ungkapnya di hadapan masa aksi saat itu.
Untuk diketahui berikut pernyataan sikap dari masa aksi tersebut.
Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat bersama masyarakat mengecam keras terhadap Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dan Perhubungan.
Atas pengerjaan Bambor-Werang yang dikerjakan oleh PT. Floresco Aneka Indah.
Anggaran dalam pengerjaan itu bersumber dari hasil pinjaman PT.SMI.
Tim PKN Mabar bersama masyarakat melihat secara fakta di lapangan bahwa pengerjaan itu tidak berkualitas atau tidak sesuai spesifikasi dalam RAB.
PKN Kabupaten Manggarai Barat bersama masyarakat juga menilai bahwa penggunaan dana pinjaman tersebut tidak sesuai dengan spirit pembangunan yang digaungkan dari awal. Banyak pekerjaan yang sudah direalisasikan ini tidak memenuhi kualifikasi dan kualitas yang masyarakat harapkan.
Oleh karena itu peran Dinas PU Mabar sangat penting dalam fungsi pengawasan tapi fakta yang terjadi adalah nihil atau dianggap gagal dalam fungsinya untuk melakukan pengawasan.
Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut.
1. Mendesak Bupati Mabar untuk mencopot Kepala Dinas PU Mabar karena dianggap lalai dalam fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Mendesak Dinas PU Mabar untuk optimalkan fungsi pengawasan dari kualitas pengerjaan yang bersumber dari dana pinjaman PT.SMI.
3. Menuntut Dinas PU agar PHK bagi kontraktor yang kerja tidak sesuai instrumen RAB. (fon)
