Pertengahan Desember 2023, Progres Fisik di Satker PJN  II NTT Capai 74 Persen

KUPANG, NTT PEMBARUAN.id-  Progres fisik dari 20 paket yang dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga pertengahan Desember 2023 rata-rata mencapai 74 persen, dan  26 persen sisanya  akan dituntaskan hingga akhir tahun ini.

Ke-20 paket pekerjaan itu, akumulasi dari 14 paket reguler dan 6 paket Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan pagu anggaran seluruhnya sebesar Rp 600 miliar lebih, sebut Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Timur, Chandra Syah Parmance ,ST kepada media ini di Kupang, Kamis (14/12/2023).

Paket kontraktual yang ditanganinya , ada penanganan jalan atau disebut paket preservasi,  ada juga paket pembangunan jembatan tersebar di 5 PPK yaitu, PPK 2.1,  PPK 2.2, PPK 2.3, PPK 2.4 dan PPK 2.5 tersebar di Pulau Timor dan Alor.

Khusus untuk 6 paket IJD, lanjut dia, tahun ini hanya  4 PPK yang tangani masing-masing, PPK 2.1, PPK 2.2, PPK 2.4 dan PPK 2.5 semuanya berada di Pulau Timor kurang lebih pagu anggarannya sebesar Rp 150 miliar.

“ Sedangkan, untuk  PPK 2.3 di Alor, tahun ini belum ada paket IJD . Mudah-mudahan tahun depan, di Alor sudah ada,” harap Chandra.

Kalau berbicara paket reguler saja di luar paket IJD,  ia masih optimis bisa selesai semua sampai dengan akhir Desember 2023.

“Yang 6 paket IJD-nya sendiri rata-rata progres fisiknya saat ini mencapai 60-an persen.  Kita sama-sama tahu starnya mulai Agustus 2023. Hanya 5 bulan kita diberi waktu untuk  menyelesaikannya. Dari 5 bulan ini, ada masa untuk kita mobilisasi alat dan material, sehingga memerlukan waktu. Mudah-mudahan akhir tahun ini juga bisa tuntas,”tandasnya.

Agar target itu  bisa tercapai  menurut dia, perlu dilakukan percepatan dengan penambahan personil atau  sumber daya manusia (SDM), peralatan kerja dan lembur dengan sistem kerja shift.

‘Salah satu upaya percepatan, kita sudah melakukan Show Cause Meeting (SCM) I,II dan III. Di dalam upaya percepatan itu, salah satu komponen adalah harus menambah sumber daya manusia dan faktanya di lapangan rekanan sudah melaksanakan itu seperti penambahan SDM dan peralatan kerja  (damtruck dan exavator),” ujarnya.

Menyinggung  soal penambahan Asphalt Mixing Plant  (AMP), menurut beliau tidak perlu karena di masing-masing ruas jalan sudah ada AMP terdekatnya.

“Jika sampai akhir tahun ini, IJD belum tuntas 100 persen maka proses  pembayarannya disesuaikan dengan progres fisik saat itu nanti. Sisanya, kita masuk ke rekening penampungan di KPPN yang mengurus itu.  Kalau belum selesai akan dikenakan denda dengan sebutan adendum contract terkait pemberian kesempatan bekerja di masa denda ,” terang Chandra.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 109 diberikan kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya sampai 90 hari kalender atau kurang lebih 3 bulan.

“Tapi, kalau saya melihat produktivitas yang ada di lapangan dengan sumber daya yang ada, saya optimis kalau pun meleset lewat tahun, mungkin selesai di minggu ke-3 Januari 2024. Mudah-mudahan tidak ada kendala, sehingga  bisa selesai  tepat waktu,” pungkasnya.

Menjawab media ini soal kendala teknis di lapangan, jawab Chandra,  biasanya mengeluh soal hujan, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak selesai tepat waktu karena  hujan itu sudah diantisipasi sejak awal kontrak. (red)

Bagikan