OELAMASI, NTT PEMBARUAN.id – Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian mangrove.
Ajakan itu disampaikannya saat menghadiri acara _Kick Off_ Program Rehabilitasi Mangrove Nasional Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Coorporate Social Responsibility (TJSL/CSR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Hutan Mangrove Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Kamis (7/3/ 2024).
“Kami bangga karena Provinsi NTT dipilih sebagai tempat Kick Off. Hal ini menjadi motivasi bagi kami dalam upaya merehabilitasi hutan mangrove di NTT,” ujar Ayodhia.
Kegiatan hari itu, menurut dia, merupakan bentuk nyata kerja kolaborasi untuk memulihkan kembali ekosistem hutan mangrove. Semua pihak, baik pemerintah maupun swasta mesti memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pengembangan habitat hutan mangrove.
Ia mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kemenko Marves serta Kementerian lembaga terkait lainnya, BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta yang terlibat dalam kegiatan ini.
Kata Ayodhia, keberadaan mangrove memiliki fungsi penting sebagai habitat penyangga dan penjaga bagi kehidupan di daratan, di perairan laut maupun menjaga kualitas atmosfer dari polusi karbon.
Selain itu, lanjut beliau, habitat mangrove memiliki peran dan fungsi penting antara lain sebagai tempat berpijah hewan laut.
Dari aspek lingkungan, lanjutnya mangrove juga berperan sebagai penahan gelombang bahkan tsunami.
“Jadi, saya kira ini baik bagi kita juga. Buah dan daun mangrove juga bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami, bahan makanan, kosmetik, dan obat-obatan,” tambahnya.
Karena itu, menurut dia, pentingnya pembangunan untuk rehabilitasi lingkungan.
“Jadi memang penting sekali bagi kita semua dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat untuk terus memperhatikan keberlangsungan hutan mangrove,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk merehabilitasi hutan mangrove di NTT dengan mengembangkan skema Integrated Area Development (Pembangunan Wilayah Terpadu). Pengelolaan mangrove dengan skema tersebut diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan para pihak yang berkepentingan dengan tetap konsisten, berkomitmen dan bertanggung jawab untuk selalu menyimbangkan secara proporsional aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat.
” Untuk itu, kami terus mendorong pembentukan kelompok kerja mangrove pada seluruh kabupaten/kota se-NTT,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marvest, Nani Hendiarti menjelaskan keberlangsungan mangrove ini bergantung pada partisipasi masyarakat. Prorgram rehabilitasi nasional ini bukan hanya menanam tetapi juga menjaga kelestarian. Semua anggota masyarakat wajib terlibat aktif dalam pelestarian mangrove. Tokoh masyarakat dan juga tokoh adat serta Dinas LHK, Balai Besar KSDA, dan BPDASHL Provinsi NTT bersama TNI bisa mendampingi masyarakat.
“Tahun 2024 ini, kami mendapatkan dukungan baru dari PLN dan Pertamina dari program TJSLnya. Khusus untuk NTT, komitmen dari mitra PLN, Pertamina, Pelindo dan APROBI pada Tahun 2024 adalah 100 hektar,” ungkap Nani.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyebutkan mangrove merupakan penyimpanan karbon terbaik.
“Jadi yang kita lakukan ini sudah sangat tepat karena sebagai rehabilitasi untuk keberlanjutan ekosistem pantai dalam hal ini pelestarian mangrove,” katanya.
Untuk diketahui pada kesempatan tersebut Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L Kalake melakukan penanaman mangrove bersama para tamu dan undangan yang hadir saat itu. (Biro Apim NTT/red)
