KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Hingga Rabu, 1 Mei 2024, Bakal Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2024 – 2029, Dr. Frans Aba sudah mendaftar di lima partai politik (Parpol).
Kelima Parpol tersebut masing-masing, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Perindo.
Saat mendaftar di DPW Perindo NTT, Rabu (1/5/2024), Frans Aba diantar ratusan keluarga dan pendukungnya.
Rombongannya disambut langsung oleh Ketua DPW Perindo NTT, Drs.Jonathan Nubatonis bersama rekan pengurus partainya.
Setelah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, Frans Aba menyerahkan berkasnya bersama visi misi baik dalam bentuk hardcopi maupun dalam bentuk hard disk sebagai bahan pertimbangan partai.
Selain itu, Frans juga menyerahkan plakat sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Perindo.
“Bagi kami bukan soal satu kursi dan sebagainya, tapi kita menghargai sebuah proses yang kita jalani dalam pesta demokrasi di NTT. Ini adalah proses yang kita lakukan di dalam mekanisme kebersamaan dan persaudaraan,” tutur Frans yang juga dosen Atma Jaya Jakarta dan dosen terbang di beberapa universitas di Negara Malaysia dan Singapura itu.
Pada tempat yang sama, Ketua DPW Perindo NTT, Drs. Jonathan Nubatonis mengaku, Dr.Frans Aba adalah Balon Gubernur NTT pertama yang mendaftar di partainya.
Biaya administrasi untuk pendaftaran di Perindo masing-masing, untuk Balon Bupati, Balon Wakil Bupati, Balon Wali Kota dan Balon Wakil Wakil Wali Kota sebesar Rp 15 juta.
Sedangkan, Balon Gubernur dan Balon Wakil Gubernur biaya administrasi pendaftarannya sebesar Rp 25 juta.
Ditanya langkah selanjut yang dilakukan partainya setelah kandidat mendaftarkan diri, jawab Jothan, akan dilakukan wawancara seputar visi dan misinya.
“Nanti kita rampungkan semua termasuk hasil wawancara baru diputuskan siapa yang diusung oleh DPW Perindo NTT lalu dibawa ke DPP Perindo untuk mendapat SK defenitif,” tandas Mantan Anggota DPD RI itu.
Di Partai Perindo, tegas dia, tidak ada survei.
“Kita tidak pakai survei. Seorang ketua partai harus tahu siapa tokoh yang paling hebat di daerah itu termasuk track recordnya. Itu sudah cukup,” tutupnya. (red)
