KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi NTT menggelar Musyawarah Daerah (Musda) III yang berlangsung di Hotel Sahid T-More Kupang, Sabtu (1/2/2025).
Hadir saat itu, Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto dan Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni.
Tema yang diusung dalam Musda III ini yaitu “Perempuan, Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan”.
Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto yang hadir saat itu berharap, KPPI NTT tetap berfokus pada upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya adalah agar suara perempuan dapat terwakili dengan baik dalam pembuatan kebijakan publik. KPPI NTT juga hendaknya menjadi wadah bagi perempuan berpolitik untuk memperkuat jejaring dan membangun solidaritas.
Musda III ini, lanjut dia, merupakan langkah pengembangan organisasi KPPI NTT sehingga dapat memberi manfaat yang besar bagi anggota organisasi dan pembangunan NTT.
Musda ini kiranya menjadi ajang untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPI sebelumnya, dan mampu menghasilkan pengurus yang handal, tangguh serta mampu membawa KPPI NTT yang lebih maju dalam mewujudkan kesetaraan gender guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, harapnya.
Pj. Gubernur Andriko mengharapkan, KPPI NTT sebagai mitra pemerintah daerah, mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi daerah ini seperti masalah TPPO, stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Peran Perempuan di NTT menurut Andriko, luar biasa dimana ada 15 perempuan menjadi Anggota DPRD Provinsi NTT dan 2 Pimpinan DPRD Perempuan.
“Saya berterima kasih atas keputusan Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni terkait sejumlah Perda yang telah didesain untuk meningkatkan SDM NTT. Banyak kolaborasi yang telah kita jalin untuk mengatasi sejumlah isu strategis TPPO, stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sehingga endingnya adalah bersama kita dapat mewujudkan generasi penerus yang hidup sehat, aktif dan produktif. Saya yakin melalui KPPI NTT ini, politik NTT terus maju,” ungkap Pj. Andriko.
Sebelumnya, Ketua KPPI NTT, Ana Waha Kolin, S.H dalam sambutannya mengatakan, KKPI didirikan oleh 9 partai politik sebagai wujud kepedulian atas minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Sedangkan, KPPI NTT telah hadir di NTT sejak Tahun 2007.
“Politik dinamis diibaratkan seperti aliran sungai, bukan tiran dan bukan ambisi. Pada kesempatan ini, kita harus menjembatani suara rakyat untuk bersatu dan berdaulat dalam bingkai keadilan dan kesetaraan gender. Olehnya, saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan keterwakilan 30% perempuan demikian juga di bidang eksekutif dan yudikatif, kita semua harus punya peran untuk mewujudkannya,” sebut Andriko.
“Kita harus berbangga karena DPRD Periode 2024-2029 terdapat 15 srikandi hebat, dengan 2 pimpinan DPRD perempuan dari total 65 anggota DPRD perempuan. Memang kita sadari belum terdapat keterwakilan perempuan di sejumlah kabupaten dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Perempuan harus bersatu membangun kekuatan yang solider, persaudaraan sejati harus ada di setiap langkah juang. Sebab, tidak ada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan,” urainya.
Hadir pada kegiatan ini, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni, Perwakilan Anggota DPRD Provinsi NTT, Perwakilan DPP KPPI, Pengurus DPD KPPI Kabupaten/Kota, Ketua dan anggota Partai Politik se-Provinsi NTT serta Ketua Organisasi Perempuan se- Provinsi NTT. (red/*)
