KUPANG, NTT PEMBARUAN.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dan Komisi Pembrantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama di Kupang, Kamis (21/5/2026).
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena di hadapan para pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait, mengingatkan agar mengikuti dan mencermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi dari KPK.
“Optimalkan anggaran dengan baik dan dampak bagi masyarakat. Yang paling penting adalah cegah jangan sampai ada kebocoran,” kata Gubernur Melki
saat membuka rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (21/5/2026).
Yang paling penting, menurut Gubernur Melki, seluruh perangkat daerah mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Ia menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas perhatian dan pendampingan yang terus diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di daerah.
Pendampingan dari KPK, bagi dia, sangat penting untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai regulasi serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Seluruh aktivitas pemerintahan sebenarnya, lanjut beliau, sudah memiliki dasar aturan yang jelas. “Tantangan kita adalah memastikan implementasinya berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Melki mengakui masih terdapat sejumlah aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang belum berjalan optimal sesuai ketentuan, sehingga membuka ruang terjadinya kebocoran dan inefisiensi anggaran.
“Banyak sekali parameter pelayanan publik kita yang belum berjalan sesuai aturan. Akhirnya kebocoran bisa terjadi,” katanya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan deteksi dini di masing-masing perangkat daerah agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Kehadiran Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif, transparan, dan bersih dari praktik korupsi.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menegaskan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Melalui forum ini kita memperkuat komitmen dan kesungguhan untuk mencegah korupsi,” tukasnya.
Fokus utama rapat koordinasi tersebut, tambahnya lagi, memastikan berbagai ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan efisiensi dapat ditutup secara maksimal.
“Fokus kita dalam rapat koordinasi ini memastikan ruang-ruang yang berpotensi mengalami kebocoran dan efisiensi bisa ditutup serapat-rapatnya. Tidak boleh ada lagi kebocoran,” tandasnya.
Maruli menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia optimis, upaya perbaikan tata kelola di NTT dapat berjalan dengan baik lewat komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur NTT bersama seluruh pimpinan perangkat daerah.
Sebagai informasi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK memiliki tugas mengoordinasikan dan melakukan supervisi penanganan tindak pidana korupsi serta pencegahannya bersama aparat penegak hukum dan instansi penyelenggara pelayanan publik, termasuk pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Turut hadir Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia J. Nomleni, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT beserta jajaran, serta insan pers. (red/*)
