KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting Pemerintah Provinsi NTT sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
Demikian Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTT Periode 2026–2031 di Grha Cendana Universitas Nusa Cendana, Rabu (16/9/2026).
Menurut Gubernur Melki, sektor pertanian NTT Tahun 2024 menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja dan berkontribusi 28,9 persen terhadap PDRB NTT. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektare, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
“Karena itu, saya memandang kehadiran dan peran HKTI menjadi sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kelembagaan petani, memperjuangkan kepentingan petani, dan membangun pertanian NTT yang modern, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Melki.
Gubernur Melki Laka Lena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani, sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
Melki menyebut pertanian NTT menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan air, kondisi geografis dan topografi yang beragam, biaya produksi, akses pasar, fluktuasi harga hingga persoalan regenerasi petani. Pertanian NTT harus semakin adaptif, inovatif dan berbasis teknologi.
“Kita membutuhkan petani muda. Generasi muda harus melihat pertanian bukan sebagai pekerjaan tradisional semata, tetapi sebagai sektor ekonomi masa depan,” katanya.
Melki Laka Lena juga berharap agar HKTI menjadi salah satu kekuatan dalam mendorong regenerasi petani dan melahirkan petani-petani muda NTT yang modern, mandiri dan berdaya saing.
Kepada pengurus DPD HKTI NTT periode 2026–2031 yang baru dilantik, Gubernur juga mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi dengan pemerintah, bukan sekadar koordinasi.
Ia mengajak HKTI membangun hubungan konstruktif dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta memastikan organisasi tersebut benar-benar hadir hingga di tingkat petani.
Menurut Melki, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari luas lahan yang ditanam atau jumlah produksi yang dihasilkan. Ukuran akhirnya adalah meningkatnya pendapatan petani, membaiknya kesejahteraan keluarga petani, terbukanya masa depan yang lebih baik bagi anak-anak petani, serta semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai masa depan.
DPD HKTI Provinsi NTT Periode 2026–2031 resmi dinahkodai Fernando Jose Osorio Soares.
Dalam sambutannya, Fernando menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah NTT.
HKTI NTT, kata dia, akan berkeliling ke 21 kabupaten dan satu kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi serta mendorong solusi konkret.
Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberikan manfaat langsung bagi petani.
Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono menegaskan pentingnya penguatan sektor pertanian sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong swasembada pangan.
Sudaryono juga mendorong penguatan sektor pertanian di NTT dan mengajak HKTI NTT membangun kolaborasi erat dengan para kepala daerah untuk memajukan pertanian di seluruh wilayah NTT.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono turut menyampaikan perhatian pemerintah terhadap persoalan stunting di NTT.
Ia mengatakan NTT, yang masih menghadapi prevalensi stunting tinggi, akan mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dapur-dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT.
Pelantikan DPD HKTI NTT Periode 2026–2031 tersebut menjadi momentum memperkuat peran organisasi petani dalam mendukung pembangunan pertanian daerah, sekaligus mempertemukan agenda pemerintah daerah, HKTI dan pemerintah pusat dalam mendorong pertanian NTT yang lebih produktif, modern dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, Jajaran Forkopimda dan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT serta insan pers. (red/*)
