KUPANG, NTT PEMBARUAN.id- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 naik Rp 2,8 Triliun.
Penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan terukur menjadi kunci utama dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kata Gubernur Melki dalam acara Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan RRI Pro 1 Kupang.
Kegiatan dengan topik Mengawal Transparansi dan Tata Kelola Keuangan Provinsi NTT berlangsung di Kantor RRI Kupang, Rabu (21/1/2026).
Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Kapsari.
Kepala BPKP NTT, Kapsari menekankan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari akuntabilitas publik. Ia menyebutkan tiga aspek krusial dalam tata kelola keuangan, yaitu transparansi, partisipasi, dan pengukuran (measurable).
Senada dengan itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan komitmennya untuk membuka ruang publik sejak tahap pembahasan anggaran.
“Jadi, ketika pembahasan dalam pemerintah, kami mengundang para pihak untuk berdiskusi. Kita diskusikan dengan DPRD supaya bisa diakses publik. Untuk beberapa isu yang sensitif dan berisiko hukum, kami akan konsultasi dengan BPKP, BPK, dan APH seperti polisi dan jaksa,” kata Gubernur Melki.
Ia ingin agar semua anggaran itu melibatkan partisipasi publik. Secara administrasi harus lanjut beliau, ter-record baik harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Bagi kami partisipasi publik dan proses politiknya jalan secara paralel,” ujarnya.
Salah satu poin penting yang disampaikan Gubernur Melki adalah upaya NTT untuk lebih mandiri secara finansial.
Ia mengungkapkan bahwa ketergantungan pada transfer pusat harus dikurangi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tahun lalu, PAD kita mencapai Rp 1,297 triliun. Tahun ini, kita targetkan ke angka Rp 2,8 triliun,” janji Gubernur Melki.
Menurutnya, dengan PAD yang kuat, Pemerintah Provinsi NTT memiliki keleluasaan untuk mengeksekusi program-program aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi oleh anggaran pusat yang sudah terkunci peruntukannya.
Menanggapi pertanyaan warga dalam sesi interaktif mengenai peluang produk lokal dalam program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur Melki menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Gubernur Melki menyayangkan saat ini banyak bahan baku seperti telur dan daging masih didatangkan dari luar NTT.
Menurut Gubernur Melki, program pusat seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Rumah Layak Huni, yang masuk ke NTT dengan angka triliunan rupiah mesti benar-benar melibatkan masyarakat bawah. Ia berharap, jumlah anggaran untuk program-program strategis nasional membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Terkait kerentanan korupsi, Gubernur Melki mengusung pendekatan unik dengan mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki jiwa kewirausahaan (birokrat entrepreneur).
“Saya selalu mengatakan bahwa lebih baik kita mendorong potensi-potensi usaha yang selama ini tidur di masyarakat, dan teman-teman ASN bergeraklah ke sana. Masih banyak uang yang bisa kita kelola dengan baik di luar sana melalui pola-pola kewirausahaan. Itu mestinya menjadi potensi untuk dikerjakan,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP NTT, Kapsari mengatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah melalui Laporan Eksekutif Daerah yang akan dinilai oleh BPKP Pusat.
Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur NTT yang langsung mengeksekusi rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan segera setelah hasil evaluasi diberikan.
Sebagai penutup, Gubernur Melki mengundang seluruh masyarakat untuk memberikan aspirasi melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, salah satunya melalui media “Meja Rakyat: Melki-Johni Melayani Rakyat” yang bisa diakses melalui WhatsApp maupun secara tatap muka dengan mendatangi langsung Sekretariat Meja Rakyat di Kantor Gubernur NTT setiap hari kerja.(red)
