KUPANG, NTT PEMBARUAN.id -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Kerja Jasa Konstruksi dalam Mendukung Peningkatan Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Jasa Konstruksi yang berlangsung di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).
Hadir dalam Rapat Kerja ini, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Wakajati NTT, oleh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn, Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si Kepala Dinas PUPR NTT, Benny Nahak, para Pimpinan OPD Lingkup Provinsi NTT, para Kepala Balai di Provinsi NTT, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor, konsultan, asosiasi jasa konstruksi, akademisi dan para penegak hukum.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sambutannya mengatakan, rapat kerja ini merupakan evaluasi terkait progres pembangunan di Provinsi NTT selama Tahun 2025 sekaligus sebagai media publikasi kepada publik secara terbuka dan akuntabel.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Melki mengingatkan, untuk selalu mengedepankan integritas, profesionalis, dan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan pertumbuhan konstruksi sehingga menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas, berkembang dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benny Nahak dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025.
Rapat kerja ini juga, untuk meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi melalui penyampaian hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi.
Selain itu, mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah melalui penguatan peran dan partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas.
Kegiatan ini juga merupakan media penyebaran informasi secara terbuka kepada publik mengenai capaian hasil pembangunan infrastruktur Provinsi NTT pada Tahun 2025 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang konstruksi. (ris)
