KUPANG, NTT PEMBARUAN.id- Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong Diaspora menjadi mitra strategis membangun NTT.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Pembangunan Daerah.
Rakor yang bertema “Kolaborasi dan Sinergi untuk Kemajuan NTT” ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (12/12/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa Rakor ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Diaspora, dengan fokus utama pada peningkatan pembangunan ekonomi daerah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor yang terdiri dari pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan, pelaku UMKM/IKM, dan perwakilan Diaspora dari berbagai provinsi di Indonesia.
Rakor ini bukan hanya forum diskusi, tetapi juga fondasi untuk menyatukan potensi besar Diaspora NTT. “Kita ingin Diaspora menjadi bagian dari arus utama pembangunan,” ujarnya.
Gubernur Melki menyoroti besarnya potensi Diaspora NTT dalam membuka akses pasar dan memperkuat jaringan ekonomi daerah.
Ia mencontohkan tingginya permintaan serta nilai jual tenun Timor di Papua dan Papua Barat sebagai bukti kuatnya daya saing produk NTT. Untuk memperluas pasar produk lokal, Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong pengembangan NTT Mart, Dapur Flobamorata, dan OVOP (One Village One Product), yang berkembang menjadi OSOP (One School One Product), dan OCOP (One Community One Product).
“Kita ingin mendorong masyarakat produktif, bukan hanya konsumtif. Perekonomian NTT harus digerakkan oleh masyarakat dan UMKM yang tangguh,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT, Florida Taty Setyawati dalam laporannya menyampaikan bahwa potensi Diaspora NTT di dalam dan luar negeri belum terintegrasi secara maksimal.
Namun demikian, berdasarkan sejumlah kunjungan Gubernur ke komunitas Diaspora, banyak tenaga ahli Diaspora menyatakan kesiapan untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah, baik pada bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun tata kelola pemerintahan.
“Rakor ini memfokuskan pembahasan pada beberapa isu strategis, termasuk pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, tata kelola pemerintahan serta kependudukan. Forum ini juga menjadi sarana konsolidasi program serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan jejaring Diaspora,” sebutnya. (red/*)
