KUPANG, NTT PEMBARUAN.id — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan pendataan melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Statistisi Ahli Madya BPS NTT, Indra Achmad Sofian Souri, SST., M.Si., kepada wartawan di lantai satu Kantor BPS NTT Rabu (19/8/2026) mengatakan pendataan tersebut merupakan upaya negara untuk memotret kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh melalui data yang akurat dan lengkap.
Menurutnya, pelaksanaan pendataan dilakukan selama sekitar dua setengah bulan. Karena keterbatasan jumlah pegawai, BPS merekrut mitra-mitra statistik untuk membantu pelaksanaan pendataan di lapangan.
Indra menjelaskan, SE2026 menjadi penting karena pemerintah membutuhkan data yang lengkap mengenai berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di masyarakat.
“Pesan kuncinya, kita tidak bisa membangun ekonomi yang tepat sasaran dengan peta ekonomi yang tidak lengkap,” ujarnya.
Ia mengatakan, melalui SE2026 pemerintah diharapkan dapat memperoleh jawaban atas berbagai pertanyaan penting mengenai kondisi perekonomian, mulai dari berapa banyak usaha yang sebenarnya ada, di mana usaha tersebut berada, hingga jenis usaha apa yang sedang berkembang.
Selain itu, pendataan juga diarahkan untuk mengetahui karakteristik usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, termasuk seberapa besar aktivitas ekonomi digital yang berkembang di tengah masyarakat.
“Tujuannya adalah untuk memetakan ekonomi,” jelas Indra.
Menurutnya, banyaknya pertanyaan yang diajukan petugas dalam proses pendataan bukan tanpa alasan. Dalam satu rumah tangga, misalnya, dapat terdapat lebih dari satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh anggota keluarga.
“Barangkali usaha di rumah tangga Bapak-Ibu banyak. Satu orang punya usaha, anak-anak ada yang usaha digital, yang lain UMKM, ada lagi usaha bapaknya sebagai usaha sampingan. Macam-macam,” katanya.
Karena itu, informasi yang diberikan masyarakat menjadi penting untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara tepat.
Indra menambahkan, SE2026 juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi daerah serta mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi yang selama ini belum terlihat atau belum tercatat secara optimal.
Data tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Tanpa data yang lengkap, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Dengan data yang lebih lengkap, kebijakan dapat dirancang berdasarkan kondisi nyata,” ujarnya.
Ia juga mengakui masih terdapat masyarakat yang mempertanyakan atau bahkan menolak pendataan karena mengaitkannya dengan berbagai persoalan, termasuk bantuan sosial dan perubahan kelompok kesejahteraan atau desil.
Indra menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas. Pendataan ekonomi dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang menggambarkan kondisi perekonomian secara lebih lengkap.
Ia berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar kepada petugas sehingga data yang dihasilkan BPS benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
Sebab, kata Indra, pemerintah membutuhkan data yang lengkap untuk mengetahui perkembangan usaha, struktur ekonomi daerah, aktivitas ekonomi digital, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
Sehihgga hasil SE2026 diharapkan dapat menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. (ris)
