KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Pemerintah Kota Kupang memperkuat pengelolaan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi untuk memastikan kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di fasilitas kesehatan tetap tersedia dan tidak terkendala kekosongan stok.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, United Nations Population Fund (UNFPA), serta Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
Penguatan manajemen rantai pasok ini dibahas dalam kunjungan kerja dan kegiatan bersama di Puskesmas Bakunase, Jumat (30/10/2026). Kegiatan tersebut mencakup evaluasi tata kelola persediaan, penguatan sistem pelaporan, serta perbaikan koordinasi distribusi alat dan obat kontrasepsi.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengky C. Malelak, menyambut rombongan pemerintah pusat dan mitra pembangunan internasional tersebut.
Hengky menyampaikan apresiasi atas dukungan BKKBN, UNFPA, dan Pemerintah Australia dalam memperkuat pelaksanaan program KB di Kota Kupang.
Menurutnya, pengelolaan rantai pasok menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang direncanakan, dipantau, serta didistribusikan dengan baik akan membantu fasilitas kesehatan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menyoroti pentingnya pengelolaan stok dan perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk tahun anggaran mendatang.
Ia menjelaskan, pemantauan kebutuhan dan persediaan didukung sistem terintegrasi, termasuk melalui aplikasi Sika dan Sifika. Karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik swasta dan praktik bidan mandiri, didorong untuk tertib melaporkan kondisi stok maupun insiden pelayanan melalui sistem tersebut.
Pelaporan yang akurat diperlukan agar pemerintah memiliki data yang memadai dalam merencanakan pengadaan dan memastikan distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan.
Selain itu, pembahasan turut mencakup rencana pelaksanaan roll-out dashboard Sifika secara berkala untuk mendukung pemantauan rantai pasok setiap bulan.
Penguatan operasional gudang alat dan obat kontrasepsi di tingkat kabupaten/kota juga menjadi perhatian, termasuk penanganan persediaan yang telah melewati masa kedaluwarsa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Konselor Government and Human Development DFAT, Joanna O’Shea; Deputi Residen Representatif UNFPA, Verania Andria; Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana, dr. Fajar Pirdawati; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, dr. Mauliwaty Bulo; serta jajaran perangkat daerah, tenaga kesehatan, penyuluh KB, kader, dan tim pendamping keluarga di Kota Kupang. (ris)
