OELAMASI, NTT PEMBARUAN.id – Komunitas Mendi Project resmi dibentuk Senin, (12/5/2025) di Kafe Mozza dan Galeri Desa, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
Arti Mendi menurut Enji selaku pendiri komunitas ini diambil dari bahasa Manggarai berarti hamba atau sebuah istilah yang dulunya merujuk pada kelompok sosial rendahan yang melayani raja dan elit kuasa.
“Mendi Project hadir sebagai ruang alternatif yang digerakkan oleh semangat kaum tertindas. Kami merasa bahwa mahasiswa saat ini sudah jauh dari persoalan masyarakat. Banyak yang justru larut dalam pergaulan negatif, mabuk-mabukan, dan tidak lagi peka terhadap isu-isu rakyat,” ungkap Enji.
Ia juga menekankan bahwa Mendi Project berkomitmen untuk membangun kesadaran kritis mahasiswa, meningkatkan budaya literasi, serta membuka ruang advokasi dan propaganda melalui media sosial.
“Kita ingin menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari gerakan sosial. MENDI Project bukan sekadar komunitas, tapi ruang edukasi, konsolidasi, dan perlawanan terhadap ketidakadilan,” harapnya.
Saat peresmian ini, Mendi Project juga menggelar diskusi dengan tema “Implikasi Politik Primordial terhadap Pembangunan di Manggarai Raya” dengan harapan untuk memperkenalkan gagasan dan orientasi perjuangan komunitas di tengah masyarakat, terutama kalangan muda.
Diskusi ini dihadiri oleh 35 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan lintas kabupaten dan kecamatan di Manggarai Raya di Kota Kupang.
Sesi diskusi moderatori oleh Klarita Moren dan menghadirkan narasumber utama Ernestus Holivil, S.Fil., MPA, dosen Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nusa Cendana (Undana), yang selama ini dikenal aktif mengkaji isu sosial-politik dan kebijakan publik.
Saat membuka sesi diskusi moderator Klarita menjelaskan sedikit terkait politik primordial merupakan kecenderungan dalam proses politik di mana seseorang memberikan dukungan berdasarkan kesamaan identitas seperti suku, agama, ras, dan golongan, ketimbang melihat rekam jejak atau kebijakan yang ditawarkan oleh calon pemimpin.
Ia menambahkan, ketika emosi kolektif dan sentimen kelompok menjadi dasar utama dalam memilih pemimpin, maka akal sehat dan pertimbangan rasional seringkali terpinggirkan. Dampaknya adalah lahirnya kebijakan yang bias identitas dan berpotensi menciptakan ketimpangan sosial.
Moderator juga menyoroti konteks lokal. Manggarai Raya yang terdiri dari tiga kabupaten dengan sejarah kedaluan yang kuat, selama ini kerap dirasuki oleh praktik politik primordial. Budaya lokal yang mengakar justru dimanfaatkan untuk membangun dominasi politik berbasis keluarga dan kerabat.
“Desentralisasi yang seharusnya membuka partisipasi masyarakat secara luas, justru memperkuat pola dinasti politik. Banyak pemimpin lokal yang berusaha menempatkan saudara dan kerabat pada posisi strategis, membentuk kerajaan politik terselubung,” tegas Klarita.
Ernestus Holivil dalam paparan materinya menyampaikan konsep politik primordial tidak bisa dilepaskan dari konteks kuasa. Mengutip Benedict Anderson, Ernestus menjelaskan bahwa identitas budaya dan agama merupakan konstruksi sosial yang disebut sebagai “imagined community” sebuah komunitas yang terbangun melalui imajinasi kolektif, bukan fakta biologis.
“Primordialisme sering kali digunakan sebagai alat mobilisasi massa oleh kelompok tertentu. Ini bukan semata tentang budaya, tapi bagaimana dinamika kekuasaan bermain melalui simbol-simbol identitas,” ungkapnya.
Ia mencontohkan bagaimana dalam kontestasi politik, figur calon sering kali “menjual” identitas budaya atau suku terlebih dahulu sebelum berbicara tentang visi dan misi. Di Manggarai, menurut Ernestus, seorang calon yang tidak mampu “omong adat” akan kesulitan diterima, sekalipun punya kapasitas intelektual tinggi.
“Sering kali, masyarakat tidak peduli apakah calon itu kompeten atau tidak. Yang penting dia berasal dari suku yang sama, punya darah dari dalu yang dihormati, atau anak dari tokoh yang berjasa di masa lalu. Di sinilah politik identitas bekerja, dan itu berbahaya bagi kualitas demokrasi,” ujar Ernestus.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa praktik politik seperti ini berdampak pada ketimpangan dalam pembagian kue pembangunan. Ketika pemimpin hanya berpihak pada kelompoknya, maka kelompok lain akan termarjinalkan. Akibatnya, kebijakan menjadi diskriminatif dan tidak inklusif.
Ernestus juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, identitas primordial bisa menjadi alat resistensi terhadap ketidakadilan. Ia mencontohkan kasus penolakan kebijakan geothermal di Manggarai yang digerakkan oleh kelompok masyarakat berbasis budaya dan suku yang sama.
“Ini membuktikan bahwa identitas juga bisa jadi alat perlawanan, ketika kelompok merasa dipinggirkan oleh kebijakan yang tidak adil,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar identitas tidak terus-menerus dikapitalisasi. “Jika tidak hati-hati, kita justru melanggengkan politik sektarian dan membiarkan ketidakadilan struktural terus tumbuh,” tambahnya.
Elfid Dasmadi, satu peserta yang hadir dalam sesi tanggapan menyampaikan bahwa politik primordial menjadi diskursus penting dalam memahami fenomena pemilihan umum di tingkat lokal. Dalam pandangannya, kecenderungan memilih berdasarkan identitas etnis, agama, atau afiliasi historis tertentu cenderung mendegradasi rasionalitas politik.
“Politik primordial telah menyandera nalar publik. Masyarakat kerap memaknai pemilihan pemimpin sebagai soal keterwakilan kelompok, bukan kapabilitas dan visi,” ungkap Elfid. (ris)
