KUPANG, NTT PEMBARUAN.id – Pemerintah Kota Kupang akan mewajibkan seluruh dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) melewati verifikasi dan reviu Inspektorat Daerah mulai tahun anggaran 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan serta tidak salah sasaran.
Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, saat membuka Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026 di Hotel Naka Kupang, Rabu (11/11/2026).
Jeffry mengatakan, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan, tetapi dari manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan publik, pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan daerah.
Karena itu, ia meminta pimpinan perangkat daerah memastikan setiap usulan program dan kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan organisasi. Perencanaan harus berpedoman pada tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan sekadar mengikuti keinginan atau kepentingan tertentu.
Menurut Jeffry, pengawasan sejak tahap perencanaan diperlukan untuk memperbaiki kualitas program sekaligus meminimalkan potensi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.
Ia meminta Inspektorat Daerah Kota Kupang memperkuat fungsi pengawasan dan mengawal proses perencanaan OPD sejak awal. Mulai tahun anggaran 2027, dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah akan terlebih dahulu diverifikasi dan direviu Inspektorat sebelum disampaikan kepada DPRD.
Jeffry juga meminta peserta bimtek menerapkan materi yang diperoleh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di perangkat daerah masing-masing. Dengan demikian, pengendalian internal tidak hanya menjadi urusan administratif, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Kupang, Hijayas Uthan Mode, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, menyusun profil risiko, serta mengukur efektivitas pengendalian korupsi.
Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, itu diikuti 125 peserta. Mereka terdiri atas inspektur pembantu, sekretaris dinas dan badan, sekretaris kecamatan, pejabat bidang perencanaan, auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), serta Tim Penilai Mandiri SPIP Terintegrasi.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan perwakilan BPKP Provinsi NTT dan tim ahli serta fasilitator BPKP sebagai narasumber. (ris)
