ENDE, NTT PEMBARUAN.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.
Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena setelah menggelar rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Ende, Kamis (27/8/2026) malam.
Rapat yang digelar secara hybrid tersebut diikuti Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati di wilayah terdampak gempa Flores, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta jajaran Forkopimda kabupaten.
Gubernur Melki mengatakan keputusan memperpanjang masa tanggap darurat diambil dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama aktivitas gempa susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah hingga kini.
“Dengan melihat situasi yang ada, untuk itu kita akan perpanjang masa tanggap darurat provinsi. Saya juga lihat semua kabupaten hampir sama, kita perpanjang lagi masa tanggap darurat selama dua minggu. Jadi, mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 12 September Pemerintah Provinsi NTT akan memperpanjang masa tanggap darurat,” ujar Melki Laka Lena.
Gubernur Melki menegaskan, perpanjangan masa tanggap darurat tidak berarti seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik harus berhenti. Sebaliknya, berbagai fungsi pelayanan harus mulai diaktifkan kembali dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
Menurutnya, sektor kesehatan telah menjalankan pola pelayanan dan evaluasi harian untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Pola tersebut, kata Gubernur, perlu diterapkan pula pada sektor-sektor lainnya.
“Selama masa tanggap darurat tersebut, kita segera juga mengaktifkan beberapa kegiatan. Bagian Kesehatan saya lihat sudah punya pola tersendiri di bawah asuhan Pak Menkes. Saya pikir pola yang sama juga bisa kita pakai di semua bidang, walaupun masih masa tanggap darurat,” tambahnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Gubernur adalah pendidikan. Ia meminta agar aktivitas pendidikan segera dipersiapkan untuk kembali berjalan mulai pekan depan, dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.
“Termasuk sektor pendidikan pun saya kira perlu segera diaktifkan. Jadi, walaupun tanggap darurat, pendidikan pun diaktifkan dengan cara yang tetap menjaga keselamatan dari peserta didik,” jelasnya.
Gubernur meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, koordinasi dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten bersama kepala sekolah di wilayah masing-masing.
Persiapan tersebut meliputi pemetaan kondisi sekolah, kebutuhan sarana pendukung, serta penentuan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi setiap daerah. Ditegaskannya bahwa dalam kondisi tertentu, proses pembelajaran tidak harus dilakukan di gedung sekolah. Sekolah lapangan atau penggunaan ruang belajar sementara dapat menjadi alternatif selama memenuhi aspek keselamatan.
“Jadi, kalaupun rumah sakit lapangan bisa digelar, puskesmas bisa digelar, sekolah lapangan pun masih bisa kita gelar.”
Menurut Gubernur, teknis pelaksanaan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Pilihan tersebut dapat berupa penggunaan sekolah masing-masing, penggabungan siswa di lokasi yang aman, maupun pembelajaran berdasarkan domisili atau lokasi terdekat.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan, Keselamatan Menjadi Prioritas
Gubernur Melki menegaskan bahwa semangat utama dalam masa tanggap darurat adalah memastikan seluruh fungsi pelayanan pemerintah tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Kendati masa tanggap darurat diperpanjang karena aktivitas gempa masih berlangsung, Melki Laka Lena meminta agar seluruh fungsi pelayanan pemerintahan harus tetap berjalan secara bertahap dan menyesuaikan tingkat keamanan di lapangan.
Gubernur juga meminta seluruh jajaran pemerintah untuk tidak memaksakan penggunaan fasilitas yang secara struktur dinyatakan tidak aman. Pemerintah melalui perangkat terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, terus melakukan pemeriksaan terhadap sekolah, perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.
“Memang di pemerintahan ini yang saya pikir, kita harus menyesuaikan. Tentu kalau Kantor pemerintahannya dalam kondisi merah, karena saya lihat PUPR sudah bergerak untuk mengecek berbagai sekolah, kantor-kantor dan rumah sakit dan sebagainya, kalau kategori merah jangan dipaksa,” ujarnya.
Sementara itu, dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana gempa Flores, baik pemerintah, TNI-Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, maupun masyarakat.
Wagub juga meminta pemerintah kabupaten segera memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan kementerian.
Dukungan tersebut berupa bantuan sebesar Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.
Wagub menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus diarahkan untuk kepentingan penanganan bencana dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Wagub meminta para bupati, camat, lurah, dan kepala desa melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap titik-titik yang hingga saat ini belum tersentuh bantuan.
“Para bupati, camat, lurah, dan kepala desa harus memetakan betul titik-titik yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan agar segera ditindaklanjuti,” tegas Wagub.
Perpanjangan masa tanggap darurat ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan penanganan dampak gempa Flores terus berjalan secara terkoordinasi, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan dasar, memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, dan mulai mempersiapkan tahapan pemulihan pascabencana.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten terdampak akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi di lapangan dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan serta tingkat keamanan masing-masing wilayah. (ris)
