ENDE, NTT PEMBARUAN.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT terus bergerak menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di wilayah Flores.
Pada Selasa (18/8/2026), bantuan logistik disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Camat Pulau Ende, Ahmad, untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan yang disalurkan ke Pulau Ende terdiri atas dua unit tenda keluarga berukuran 4 x 6 meter dan 100 paket sembako. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari langkah cepat Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Selain bantuan untuk Pulau Ende, BPBD Provinsi NTT juga menyalurkan bantuan logistik untuk Kabupaten Nagekeo. Bantuan yang terdiri atas 500 kilogram beras, 5 koli terpal, 50 lembar tikar, 50 dos air mineral, 60 rak telur, 15 dos minyak goreng, 30 buah selimut, 50 dos mi instan, 2 dos popok, dan 10 unit spons ini sedang diberangkatkan menuju Mbay.
Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi salah satu prioritas utama pemerintah selama masa tanggap darurat.
Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, BPBD, TNI-Polri, serta seluruh unsur terkait untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah yang mengalami dampak cukup serius akibat gempa.
Gubernur Melki Laka Lena melalui Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore Pemprov NTT menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT memastikan penanganan akan terus dilakukan secara cepat dan terpadu, dengan kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas selama masa tanggap darurat.
Dana Bantuan Sebesar Rp4.35 Miliar

Pemerintah Provinsi NTT juga terus mengelola dan menyalurkan berbagai dukungan yang masuk untuk penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi.
Hingga 18 Agustus 2026, saldo rekening dana penampungan bencana Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana disampaikan Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore menjelaskan, tercatat sebesar Rp4.359.200.000.
Dana tersebut bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp2,5 miliar, Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1,5 miliar, serta sumbangan masyarakat umum sebesar Rp359,2 juta.
Selain bantuan dalam bentuk dana, Posko Provinsi BPBD NTT juga terus menyalurkan berbagai kebutuhan logistik dan medis ke wilayah terdampak.
Pada Selasa (18/8/2026), bantuan medis yang telah disalurkan antara lain 1.000 tablet paracetamol, 1.000 tablet amoxicillin, 1.000 botol ambroxol, 1.000 tablet asam folat, 100 botol dexamethasone injeksi, 100 tube ranitidine injeksi, 100 ampul lidocaine injeksi, dan 1.000 tablet acetylcysteine.
Bantuan peralatan medis juga mencakup 100 unit disposable syringe 3 cc, 250 unit Abbocath 24, 500 unit infus set, 200 unit infus set pediatric, 10 rol plester 5 x 5, serta berbagai kebutuhan medis lainnya.
Selain itu, disalurkan pula berbagai obat-obatan seperti sukralfat, ringer laktat, NaCl, guaifenesin, ketorolac, tablet tambah darah, amlodipine, antasida, betahistine, cefadroxil, cetirizine, dexamethasone, omeprazole, salbutamol, paracetamol infus, hingga Ventolin Nebules.
Untuk kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan, bantuan juga meliputi kasa steril, povidone iodine, hand sanitizer, gentamicin, ibuprofen, Caviplex, Leukoplast, Rivanol, verban, serta masker medis. Sementara untuk kebutuhan pangan, bantuan yang disalurkan antara lain bubur instan dan berbagai jenis mi instan dalam kemasan cup.
Pemerintah Provinsi NTT memastikan seluruh bantuan yang diterima akan dikoordinasikan melalui posko tanggap darurat dan disalurkan secara bertahap ke wilayah terdampak berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan.
Salurkan Bantuan APPSI

Kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Flores terus mengalir dari berbagai daerah. Kali ini, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui gerakan APPSI Peduli untuk mendukung penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi di Flores.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif APPSI, Hj. Ismiati, di Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi BPBD Provinsi NTT, Selasa (18/8/2026). Bantuan diterima langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Yohanes Oktovianus, didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT.
Direktur Eksekutif APPSI, Hj. Ismiati, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian seluruh pemerintah provinsi yang tergabung dalam APPSI terhadap masyarakat NTT yang sedang menghadapi musibah.
“Hari ini kami mewakili Ketua Umum APPSI untuk menyampaikan bantuan berupa makanan siap saji, mi instan, roti, bantal, selimut, sarung, tikar, air mineral, dan kebutuhan lainnya. Total nilainya sekitar Rp150 juta dan diangkut menggunakan dua truk,” ujar Ismiati.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak semata-mata dilihat dari nilai materialnya, tetapi merupakan wujud solidaritas dan keprihatinan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia terhadap masyarakat NTT, khususnya warga di wilayah Flores yang terdampak gempa.
“Ini adalah bentuk kepedulian dan rasa prihatin kami atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Mudah-mudahan bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat yang terdampak,” katanya.
Ismiati menjelaskan, bantuan APPSI disalurkan melalui Pemerintah Provinsi NTT agar dapat didistribusikan secara tepat kepada kabupaten yang membutuhkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Kami menyampaikan melalui pemerintah provinsi karena Pemprov NTT yang mengetahui kabupaten mana yang membutuhkan dan bantuan apa yang paling diperlukan. Kami berharap distribusinya dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi NTT dalam menangani bencana serta koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, dan berbagai unsur terkait. (ris)




